Ahy Sebut Pemerintah Joko Widodo Kembali Ke Masa Diktatorial Sampai Larang Menteri Bisnis Pakai Duit Negara

moch akbar fitrianto

Ahy Sebut Pemerintah Joko Widodo Kembali Ke Masa Diktatorial Sampai Larang Menteri Bisnis Pakai Duit Negara
Bagikan

AHY Sebut Pemerintah Jokowi Kembali ke Era Otoriter sampai Larang Menteri Bisnis Pakai Uang Negara

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyaksikan adanya kecenderungan pemerintah kembali ke kala otoriter.

Sinyal itu, menurutnya, terlihat dari kekuatan forum negara yang sudah tidak sepadan alasannya yakni kekuasaan yang dipegang sarat oleh presiden Joko Widodo.

“Saat ini, ada gejala bahwa kesetaraan dan keseimbangan antar forum negara ini mulai terganggu,” papar AHY dalam pidato politiknya yang tayang di Kompas TV, Jumat (14/7/2023).

“Kalangan pemerhati konstitusi dan tata negara, mulai menyaksikan tendensi kembalinya fokus kekuasaan di tangan Presiden, meski tidak sedalam di kala otoritarian dulu,” imbuhnya.

Ia mengingatkan bahwa presiden tak boleh secara mutlak memegang kekuasaan. Sebab, hal itu sanggup menyebabkan kekacauan manajemen pemerintahan.

“Kekuasaan tetap mesti dikelola oleh kekuasaan yang lain, agar tidak bikin versi pemerintahan yang diktatorial dan totalitarian,” tegasnya.

“Untuk itu, Demokrat bertekad untuk menegakkan kembali kesetaraan dan keseimbangan antar forum negara, sesuai prinsip check and balances dalam tata cara presidential,” imbuhnya.

Minta Tak Ada Menteri yang Bisnis di Pemerintahan

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta tak ada menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang terlibat dalam bisnis di lingkungan pemerintah.

Sebab, ia menganggap, hal itu tak sesuai adat manajemen negara dan pemerintahan, alasannya yakni potensial membuat pertentangan kepentingan.

“Menjadi tidak etis, jikalau menteri atau pejabat negara mengerjakan bisnis. Sementara, ia berada dalam bulat pengerjaan kebijakan dan regulasi, yang terkait eksklusif dengan bisnis itu,” ujar AHY dalam pidato politiknya yang tayang di Kompas TV, Jumat (14/7/2023).

AHY menyampaikan Demokrat juga memantau manajemen pemerintahan. Ia meminta pemerintah bersikap tegas pada para menteri yang terindikasi mengerjakan bisnis dan menggunakan budget negara untuk kepentingan pribadinya.

“Lebih tidak etis, kalau wilayah bisnis pejabat itu, menggunakan budget negara. Di mana ia terlibat dalam penyusunan APBN tersebut. Ini namanya ‘jeruk makan jeruk’, atau ‘berburu di kebun binatang’,” kata dia.

“Karenanya, Demokrat berpendapat, bisnis pejabat versi begini mesti dicegah dan dihentikan,” sebutnya.

 AHY Sebut Ekonomi Turun, Pemerintah Malah Bangun Infrastruktur Besar-besaran

 Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinari pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dia heran pemerintah membangun infrastruktur secara besar-besaran di saat suasana ekonomi negara sedang tidak baik-baik saja.

“Sulit dimengerti, di saat ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, utang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran,” kata AHY dalam pidato politiknya yang ditayangkan YouTube Partai Demokrat, Jumat (14/7/2023).

Apalagi, kata AHY, sebagian proyek itu tak punya dampak eksklusif pada kehidupan dan kemakmuran rakyat yang tengah mengalami tekanan.

 Dengan suasana demikian, menurutnya, pembangunan infrastruktur masih bisa ditunda.

Dia berpendapat, pemerintah tidak sensitif. Pemerintah juga dinilai kurang berpihak terhadap 100 juta lebih rakyat yang sedang mengalami kesusahan hidup.

Menurut AHY, di saat terjadi krisis dan tekanan ekonomi, prioritas dana alokasi budget negara semestinya diarahkan untuk mengendorkan penderitaan rakyat, khususnya para petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah lainnya.

“Karena itu, sulit diterima logika sehat, di saat ekonomi depresi pandemi, alokasi APBN untuk infrastruktur justru lebih besar dibanding budget kesehatan. Seolah proyek infrastruktur diutamakan, sedangkan nasib rakyat diabaikan,” ujarnya.

Memang, kata AHY, infrastuktur juga penting. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur tetap mesti dilanjutkan, tergolong infrastruktur perdesaan menyerupai yang sudah ditangani oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Namun, menurutnya, perlu ditangani pergantian dan perbaikan atas kebijakan pembangunan infrastruktur ini. Pertama, pilih dan utamakan infrastruktur yang diinginkan dengan tahapan yang rasional.

Kedua, pastikan pembiayaan tersedia, baik dari APBN maupun non-APBN. AHY mengatakan, jikalau mesti berutang, utang semestinya bukan komponen pembiayaan paling besar.

“Ukur kesanggupan keuangan kita. Jangan besar pasak ketimbang tiang. Saya yakin, pemerintah mana pun tidak ingin mewariskan utang besar pada anak cucu kita, dan menambah beban pemerintahan-pemerintahan berikutnya,” katanya.

Ketiga, lanjut AHY, infrastruktur yang dibangun mesti ditentukan memiliki keseimbangan antarsektor antara nasional dan daerah serta antara kota dan desa.

“Guna menangkal ketimpangan infrastruktur kota dan desa, Demokrat berpendapat, PNPM (Program Nasiojal Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri perlu dihidupkan lagi. Pastikan, dana desa cukup, serta sesuai dengan keperluan desa yang bersangkutan,” ucap AHY.

AHY menilai, perkembangan ekonomi mesti dicicipi oleh seluruh rakyat, bukan segelintir kalangan saja. Diperlukan ajaran yang rasional dan cendekia dalam penentuan prioritas serta pengelolaan budget negara.

“Lebih baik kita fokus pada kenaikan penghasilan dan daya beli rakyat agar ekonomi terus bergerak dan tetap tumbuh,” kata AHY.

“Kalau ekonomi tumbuh, penerimaan negara juga akan meningkat, pengangguran dan kemiskinan akan berkurang,” tutur putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

 

Sudah tayang di Kompas.com: AHY: Ada Tendensi Konsentrasi Kekuasaan di Tangan Presiden, meski Tak Sedalam Era Otoritarian

Bagikan

Also Read