BOJONEGORO (RAKYAT INDEPENDEN) – Di Wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur, ada ratusan proyek yang tak bisa diselesaikan diakhir tahun 2018 lalu. Akibatnya, para kontraktor tersebut tak memperoleh haknya untuk menerima pembayaran hingga mereka melakukan demo ke Pendopo Pemkab Bojonegoro, Selasa tanggal 8 Januari 2019 lalu.
Keterlambatan penyelesaian proyek itu, hingga membuat para kontraktor masih mengerjakan proyek tahun anggaran 2018 di bulan Januari 2019 ini. Bahkan, ada yang mangkrak hingga saat ini belum juga terselesiakan.
Ada proyek yang sudah berhasil diselesaikan, akan tetapi kualitasnya kurang bagus. Hal itu, seperti halnya dengan pembangunan drainase atau saluran air dengan menggunakan U ditch alias yudith APBD-P 2018, yang berada di Jalur Kepohkidul – Kedungadem, turut Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, jawa timur.
“Di bawah U ditch itu, tak dikasih dasar apa-apa dan langsung diasang begitu saja, sehingga hasilnya kurang bagus. Apalagi, kwalitas yudith juga diragukan. Kalau nggak percaya, monggo di ceck di lokasi,” ungkap salah seorang warga Kepohkidul KR (70) kepada rakyatnesia.com, Kamis (24/1/2019).
Tak hanya itu, di ujung barat Desa Kepohkidul, tepatnya di jalur Kepohkidul – Sugihwaras sudah dibangun TPT (Tembok Penahan Tanah). Proyek tersebut tak diberi papan nama proyek sejak dimulai pengerjaan hingga proyek sudah berhasil diselesaikan.
“Proyek pemerintah kok dirahasikan. Tak ada papan proyeknya, sehingga membuat masyarakat tak bisa turut melakukan kontrol tentang berapa dana yang dianggarkan dan bersumber darimana dananya. Berapa volume atau panjang lebarnya proyek juga tak diketahui,” kata salah seorang warga Kepohkidul PR (46), Kamis (24/1/2019).
Ditambahkan, seharusnya pihak kontraktor yang telah membangun dengan menggunakan uang APBD atau uang rakyat itu, harus berani terbuka atau transparan terhadap masyarakat tentang pelaksanaan proyek itu.
“Mosok, proyek desa dengan dana hanya puluhan juta saja menggunakan papan nama proyek. Sedangkan proyek dengan dana ratusan juta, kok nggak dikasih papan nama,” katanya, dengan nada tanya.
Sementara itu, Plt Dinas PU Bina Marga dan Tata ruang Nur Sujito, saat dikonfirmasi melalui Whatshapp (WA)nya, hingga berita ini diunggah belum juga memberikan komentarnya.
**(Kis/Red).