Bojonegoro_rakyatnesia.com. Setelah gagal di Pemkab Bojonegoro, puluhan pedagang kaki lima (PKL) Alun-Alun Bojonegoro berunjuk rasa di Gedung DPRD Bojonegoro pada Rabu (8/1/2020). Mereka menuntut agar tetap bisa berjualan di Alun-alun Bojonegoro dan memohon dukungan para anggota legislatif.
Sejak pagi, sekitar 60 PKL menyampaikan aspirasi mereka di depan Gedung DPRD Bojonegoro. Tak lama kemudian, datang seorang pegawai yang mempersilahkan mereka masuk untuk meditasi di dalam gedung. Mereka ditemui langsung Ketua DPRD Bojonegoro, Imam Solikin.
Imam Sholikin mengatakan, Bupati Bojonegoro punya harapan untuk menata semua yang ada di Bojonegoro untuk lebih baik. Sehingga perlu ada penataan ulang PKL. Hal ini diniatkan untuk perkembangan ekonomi dan kesejahteraan para PKL sendiri.
“Untuk pembangunan Bojonegoro kita harapkan saling membantu. Pemkab bisa menata kawasan dan PKL tetap bisa berjualan dengan tenang. Intinya harus saling mendukung untuk Bojonegoro lebih baik,” jelas politisi PKB tersebut.
Imam Solikin menambahkan, jam 4 sore para PKL semestinya sudah harus pindah. Namun, pihaknya akan segera komunikasi dengan Bupati Bojonegoro agar ditunda sebulan. “Kami berharap tempat relokasi dipersiapkan terlebih dahulu. Agar nanti pas waktunya pindah, semua sudah siap. Kami akan komunikasi dengan Bupati dulu,” sambungnya.
Sementara itu, Koordinator PKL Alun-alun, Sumarjo menyampaikan, terkait relokasi PKL yang berada di seputar Alun-alun tidak manusiawi. Sebab, selama mereka berjualan tidak pernah ada masalah. Mereka bisa berjualan dengan aman dan tentram. Namun, setelah ada kebijakan baru dan beredarnya Surat Peringatan terhadap PKL, mereka mulai resah.
“Di sini temen-temen menagih janji Bupati Bojonegoro yang tidak akan menggusur PKL Alun-alun. Tapi, kini malah diminta pindah ke beberapa ruas jalan. Termasuk di Jalan KH Hasyim Asy’ari barat Satlantas. Kita minta dukungan DPRD Bojonegoro,” tandasnya.
Dalam Ruang Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro, dihadiri oleh Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU Cipta Karya, Dinas PU Binamarga, Tim Relokasi, Satpol PP dan perwakilan PKL.(Yasir)