Mensesneg RI Pratikno, Hadiri Penandatanganan Kesepakatan Pembangunan di Kawasan Perbatasan Wiranegara
BOJONEGORO (RAKYAT INDEPENDEN) – Ada yang istimewa dalam acara MoU (Memorandum of Understanding) atau penandatanganan kesepakatan Pembangunan di Kawasan Perbatasan Kabupaten Blora, Ngawi dan Bojonegoro (Wiranegoro). Pasalnya, acara tersebut, dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prof Dr Pratikno,M.Soc.Sc beserta Ny Siti Farida. Acara digelar di Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Bojonegoro, Senin (19/11/2018).
Penandatanganan Kesepakatan Pembangunan di Kawasan Perbatasan Wiranegoro itu, untuk meningkatkan pelayanan bidang Pemerintahan dan Pembangunan wialayah khususnya wilayah perbatasan kabupaten Ngawi , Blora dan Bojonegoro yang dikenal dengan kerjasama Wiranegoro tersebut.
Bupati Bojonegoro DR Hj Ana Mu’awanah, dalam sambutanya menyampaikan ucapan terima kasih untuk Kabupaten Ngawi dan Blora yang sudah bersedia menjadi bagian dari kesepakatan untuk meningkatkan pelayanan bidang pemerintah dan pembangunan di tiga wilayah trsebut.
“Kesepkatan Wiranegoro meliputi perjanjian, di bidang pendidikan, Kesehatan , pekerjaan Umum dan Penataan ruang , Pariwisata , Pertanian dan masih banyak lagi,” ungkap Bupati Bojonegoro DR Hj Anna Mu’awanah, Senin (19/11/2018).
Sementara itu, menteri sekretaris negara Prof Dr Pratikno,M.Soc.Sc, saat memperoleh kesempatan memberikan sambutan mengatakan , pihaknya mengatakan bahwa kunjungan ke Bojonegoro, salah satunya juga untuk mensukseskan 4 (empat) Program Pemerintah untuk Pondok Pesantren (Ponpes).
“Ada 4 program pemerintah untuk pesantren. Di antaranya Rusunawa, Balai Latihan Kerja (BLK) Pesantren, Peternakan ikan di daerah kering, dan bank wakaf mikro,” ungkap Mensesneg RI yang berasal dari Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro itu.
Tampak hadir, Bupati Blora Djoko Nugroho , Budi Sulistiyono, Wakil Bupati Bojonegoro H. Budi Irawanto, Wakil Bupati Blora H Arif Rohman, Dandim 0813 Letkol Arh Redinal Dewanto, Ketua DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto, Para Kepala OPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta undangan lainnya.
**(Kis/Red).
