Daftar Isi
PASURUAN — Pelaksanaan proyek pembangunan jalur jelajah (tracking) Mangrove Pokwisri Mangrove Penunggul Park (MPP) di Desa Penunggul, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, menuai sorotan tajam. Proyek bernilai Rp168 juta yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Pasuruan tersebut disinyalir sarat penyimpangan administratif maupun teknis di lapangan.
Persoalan kian mencuat usai pihak penyedia jasa yang tercatat secara administratif sebagai pemenang kontrak, yakni pemilik CV Zivara, mengakui bahwa perusahaannya hanya dijadikan formalitas. Saat dikonfirmasi awak media mengenai teknis pengerjaan, pemilik badan usaha tersebut mengaku tidak menguasai operasional di lapangan.
“Komunikasi sama yang di lapangan mas ya, saya tidak tahu pekerjaan itu. Ya, CV saya dipinjam,” aku pemilik CV Zivara.
Pelanggaran Pengadaan dan Ketiadaan Transparansi
Pengakuan tersebut memicu dugaan kuat terjadinya praktik pinjam bendera atau subkontrak pekerjaan utama secara melawan hukum. Praktik peminjaman legalitas badan usaha dilarang keras dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam:
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Perpres Nomor 12 Tahun 2021, di mana penyedia dilarang mengalihkan seluruh atau sebagian pekerjaan utama kepada pihak lain.
- Sanksi administratif berupa pemutusan kontrak sepihak, pencairan jaminan pelaksanaan, hingga pencantuman dalam Daftar Hitam (blacklist) LKPP selama dua tahun.
Tak hanya itu, penelusuran di area konstruksi memperlihatkan tidak adanya papan nama proyek. Ketidakberadaan papan informasi ini melanggar prinsip transparansi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Selain itu, para pekerja terpantau beraktivitas tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) standar, yang bertentangan dengan ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (SMKK/K3) Kementerian PUPR.
Konstruksi Dipermasalahkan: Bekisting Cor Berdiri di Atas Lumpur
Dari sisi kelayakan konstruksi sipil, pegiat swadaya masyarakat asal Nguling, Hermali, menyoroti metode pengecoran beton yang dinilai menyalahi spesifikasi teknis dasar kawasan pesisir.
Hermali mengungkapkan bahwa bekisting pondasi beton dipasang langsung di atas lapisan lumpur tanpa pekerjaan persiapan berupa lantai kerja (lean concrete) maupun susunan batu belah (aanstamping).
“Diduga volume ini fiktif tapi tetap ditagihkan. Pengecoran beton langsung di atas tanah berlumpur berisiko fatal memicu segregasi pasta semen dan menurunkan mutu beton secara ekstrem. Bangunan dipastikan amblas dan miring dalam hitungan bulan, membahayakan keselamatan wisatawan,” ungkap Hermali pada Senin (9/11/2026).
Praktek ini dinilai berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara akibat pembayaran atas item pekerjaan dasar yang diduga tidak dikerjakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Dokumen Kontrak Kerja.
Tamperak Tuntut Inspektorat Periksa PPK dan Putus Kontrak
Kondisi tersebut memicu reaksi keras dari Lembaga Swadaya Masyarakat Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (Tamperak). Perwakilan Tamperak, Hasim Ashari, menegaskan bahwa rentetan temuan di lapangan sudah mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi dan kelalaian pengawasan yang disengaja.
“Ini pelanggaran yang berantai: mutu konstruksi berisiko gagal, tanpa penerapan K3, tanpa papan proyek, metode pengecoran menyimpang di atas lumpur, dan diperparah pengakuan pinjam bendera. Dinas terkait harus membatalkan kontrak CV Zivara, dan Inspektorat wajib memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta konsultan pengawasnya,” tegas Hasim.
Hasim mendesak Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bersama penegak hukum segera mengaudit dokumen uji mutu beton (core drill/slump test), mencocokkan volume fisik terpasang, serta menelusuri aliran pencairan dana termin proyek.
Hingga laporan ini dipublikasikan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Pasuruan belum memberikan tanggapan resmi. Ruang hak jawab dan klarifikasi berimbang tetap terbuka bagi dinas pengampu, PPK, konsultan pengawas, maupun pihak pelaksana teknis di lapangan.
