Rasiyo Ingin Tingkatkan Layanan Publik, Risma Selaraskan Pembangunan
SURABAYA- Peserta Pilkada Surabaya, Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana dan Rasiyo-Lucy Kurniasari kembali beradu visi misi di debat publik sesi ketiga yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Jawa Timur, di DBL Arena Jalan Ahmad Yani, Jumat (27/112015) malam.
Di acara debat Pilwali Surabaya sesi terakhir itu, KPU Surabaya mengangkat tema; Memajukan dan Menyelesaikan Persoalan Daerah, Menyelaraskan Pembangunan Kota dengan Provinsi dan Nasional.
Debat terakhir Pilwali Surabaya, dibuka dengan pemaparan visi dan misi dua pasangan calon.
Rasiyo-Lucy mendapat kesempatan pertama memaparkan visi-misi ingin mewujudkan Surabaya lebih baik, sejahtera dan lebih berkeadilan. Menurut Rasiyo, globalisasi harus direspon dengan peningkatan tenaga profesional.
“Tapi, pembangunan bukan infrastruktur belaka, tetapi iman dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa,” katanya.
Menurut Rasiyo, peningkatan ekonomi harus dilakukan dengan inklusif. Revitalisasi budaya dan pembangungan manusia serta pelayanan publik akan ditingkatkan.
“Tidak hanya itu, keharmonisan antara provinsi dan pusat dengan kabupaten/kota terus dilakukan. Pembangunan berbasis rakyat akan kita lakukan. Rakyat kita orangkan, kita beri kesempatan untuk berperan. Berbagai cara kami lakukan untuk mengatasi jurang rakyat antara yang kaya dan miskin,” katanya.
Sementara Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana memiliki visi-misi memajukan Surabaya menjadi kota metropolitan yang bisa dinikmati masyarakatnya. Saat ini, kata Risma, Surabaya menunjukkan perkembangan yang pesat sebagai kota metropolitan yang menonjol di bidang jasa dan perdagangan.
“Kemajuan itu juga terjadi di pertumbuhan partisipasi masyarakat yang didukung pengelolaan sampah, kampung pendidikan, dan kampung ekonomi kreatif,” kata Risma.
Risma mengatakan, akan menjaga sikap dan komitmen untuk menjaga Surabaya agar bisa dinikmati masyarakat seutuhnya. Semua akses menuju kabupaten dan kota di Provinsi Jatim telah dibangun.
“Kita buka akses lingkar luar timur, lingkar luar barat dan jalan tol Surabaya Mojokerto. Tapi, jika pembangunan itu tanpa tata kelola birokrasi yang berintegritas tidak mungkin bisa maju. Kita sekarang ini mendapat gelar pemerintahan berintegritas dari KPK, kemudian mendapat penghargaan Bung Hatta Corruption watch,” katanya.
Whisnu Sakti Buana menambahkan, bahwa perjuangan mereka untuk rakyat Surabaya.
“Bangunan yang indah ini kita persembahkan untuk masyarakat Surabaya agar menjadi tuan dan nyonya di kotanya sendiri,” kata Whisnu.
Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Risma-Whisnu, Syaifuddin Zuhri mengaku, pasangan nomor urut dua sudah siap dengan materi debat. Terlebih lagi, tema debat tak jauh beda dengan program-program yang sudah dilakukan pasangan yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini ketika memimpin Kota Surabaya periode 2010-2015.
“Ke depan, kebijakan pembangunan yang diambil tentu akan selalu sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Jokowi,” terang Syaifuddin seperti dilansir suarasurabaya.
Apalagi, lanjutnya, karena Indonesia adalah negara kesatuan, maka kebijakan nasional dan daerah harus selaras. Program pembangunan di daerah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Namun program nasional yang diterapkan pemerintah juga harus mampu melihat potensi daerah. Itu sebagai wujud sinkronisasi antara pusat dengan daerah,” kata Ipuk, sapaan akrab Syaifuddin. **(Yud)
