SURABAYA (RAKYAT INDEPENDEN)- Bupati Bojonegoro DR Hj Anna Mu’awanah menghadiri rapat koordinasi tingkat Jawa Timur, dalam rangka menerima penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020.
Selain Bupati Bojonegoro, turut serta rombongan dari Bojonegoro yakni, Forkopimda, Kabag Bagian Pemerintahan, Forkopimca, Camat se Bojonegoro serta perwakilan Lurah di Kabupaten Bojonegoro. Acara berlangsung di Convention Hall – Grand City Surabaya, Jumat (22/11/2019), dan dihadiri sekitar 3.100 orang lebih.
Bupati Bojonegoro DR Hj Anna Mu’awanah melalui Kabag Humas dan Protokol Setkab Bojonegoro Masirin, kepada para awak media mengatakan, bahwa DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.
“Dimana, Dipa itu berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah,” tegas Masirin.
Ditambahkan, bahwa DIPA memuat informasi tentang program-program, kegiatan, jenis belanja (akun) baik dana APBN, PNBP/BLU, hibah terikat/tidak terikat serta dana lainnya.
Perlu diketahui bahwa rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI untuk mewujudkan Indonesia maju sebagai modal menuju 10 besar negara maju pada tahun 2045 yang menekankan agar jajaran Pemda selalu mencari cara baru yang inovatif seiring dengan perkembangan dunia.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jatim melakukan rakor dengan tujuan untuk menyamakan persepsi terkait program prioritas-prioritas pembngunan nasional selama 5 tahun kedepan untuk mewujudkan Indonesia maju.
Sementara itu, Gubernur Jawa timur Khofifah Indar Parawansa, dalam sambutanya mengatakan bahwa pihaknya selaku Gubernur Jatim menyampaikan bahwa Indonesia Maju bisa dimulai dari Jawa Timur. Hal ini diwujudkan dengan bagaimana menyinambungkan antar program serta prioritas nasional.
“Pastikan DIPA yang kita terima sampai kepada penerima yang bermanfaat, antara lain misalnya dana desa. Implementasi ini misalnya diwujudkan dengan pembangunan yang bisa mendukung infrastruktur kebutuhan dasar,” ungkap KIP.
**(Kis/Red).