rakyatnesia.com – Selama sejarahnya, China telah cenderung mendukung Palestina dalam konflik Israel-Palestina. Ini sebagian besar didasarkan pada sikap lama China terhadap kebijakan luar negeri dan prasangka tertentu terhadap kelompok Yahudi.
Pada tahun 1992, Israel dan China membuka kantor perwakilan diplomatik, yang menandai langkah awal menuju normalisasi hubungan.
Namun, setelah normalisasi, China telah lebih banyak menjadi mitra dagang dengan Israel. Hubungan dagang antara kedua negara semakin erat, dengan nilai perdagangan mencapai 22 miliar dolar AS pada tahun 2023.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan berencana melakukan perjalanan ke Beijing untuk menandatangani perjanjian perdagangan bebas sebelum kunjungannya ditunda akibat serangan teror oleh Hamas pada bulan Oktober.
Adalah kedekatan dengan Amerika Serikat yang membedakan Israel dengan negara lain. Belum lama ini, Duta Besar Cina di PBB, Zang Jun, menyerukan “kekuatan adidaya dunia yang memiliki pengaruh besar terhadap kedua pihak yang terdampak agar mengesampingkan kepentingan geopolitiknya sendiri dan berupaya mengakhiri perang dan memulihkan damai,” kata dia tanpa menyebut AS.
Menurut analis, kedua negara dipisahkan perbedaan mendasar yang tidak bisa dijembatani. “Israel adalah negara demokratis, yang mengakar kuat dalam aliansinya dengan Amerika Serikat,” kata Eberhard Sandschneider, konsultan politik di Berlin Global Advisors. “Sebab itu, dari sudut pandang Cina, Israel merupakan rival dalam upayanya memperkuat aliansi anti-Barat.”
Relevansi Palestina bagi Cina
Tidak heran, jika dalam konflik dengan Hamas di Jalur Gaza, Cina lebih banyak mengritik Israel.
Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi misalnya menyebut serangan Israel di Jalur Gaza sudah “berlebihan” dan melampaui definisi pertahanan diri. Warga sipil di Jalur Gaza tidak selayaknya mendapat hukuman kolektif bagi kejahatan Hamas, kata dia.
Selaras dengan Barat, Cina hanya membina komunikasi rutin dengan pemimpin Otoritas Palestina di Tepi Barat Yordan, tidak dengan Hamas. Kedaulatan pemerintahan yang bermarkas di Ramallah itu diakui oleh 138 negara di dunia, kecuali Amerika Serikat, Israel, dan Jerman.
Dalam deklarasi akhir usai pertemuan antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Mahmoud Abbas pada 14 Juni silam, Cina menyatakan “mendukung pembentukan sebuah negara Palestina yang berdaulat atas dasar perbatasan 1967 dan dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Cina juga mendukung pemulihan negosiasi damai antara Palestina dan Israel atas dasar prinsip Tanah demi Perdamaian, semua resolusi PBB terkait dan Solusi Dua Negara.”
Sebagai balasan, Palestina menjalankan kebijakan luar negeri “Satu Cina” dan mendukung kebijakan Beijing di wilayah otonomi Xinjiang sebagai “perang melawan terorisme, radikalisasi dan separatisme, serta tidak menyangkut hak asasi manusia.”
“Mendukung gerakan kemerdekaan merupakan salah satu pilar kebijakan luar negeri Cina,” kata pakar politik, Sandschneider. “Kecuali menyangkut Xinjiang atau Taiwan,” imbuhnya.
Sandschneider meyakini, Cina “sedang berupaya tampil sebagai mediator konflik antara Israel dan Palestina,” terutama setelah berhasil menginisiasi pemulihan diplomasi antara Iran dan Arab Saudi. Namun, dia meragukan niat tersebut, karena “kredibilitas Beijing dalam isu khusus antara Israel dan Hamas tidak terlalu besar.”