Pernyataan Menteri Israel Memicu Debat Kontroversial tentang Apartheid

rakyatnesia.com – Pernyataan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh seorang menteri sayap kanan Israel telah memicu kembali tuduhan yang telah ada selama puluhan tahun dari masyarakat Palestina bahwa Israel menerapkan rezim apartheid.

Israel telah lama menerapkan undang-undang yang memisahkan hak dan perlakuan antara warga Israel dan warga Palestina di Tepi Barat.

Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi Israel, yang membahas serangan teror yang dilakukan oleh warga Palestina terhadap warga Israel, Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan keras, Itamar Ben-Gvir, secara tegas menyatakan bahwa ia membedakan hak-hak orang Yahudi dengan hak-hak orang Arab di Tepi Barat.

Ia juga merujuk pada Tepi Barat dengan nama Yudea dan Samaria, sebagaimana yang terdapat dalam Alkitab.

Ben-Gvir mengungkapkan, “Bagi saya, hak saya, hak istri, dan anak-anak saya untuk bergerak secara bebas di jalan-jalan Yudea dan Samaria lebih penting daripada hak-hak orang Arab.”

Komentar kontroversial dari Ben Gvir ini telah memicu kembali perdebatan yang telah berlangsung selama puluhan tahun mengenai isu apartheid di Israel, baik di dalam maupun di luar negeri.

Supermodel Amerika Bella Hadid, yang ayahnya adalah orang Palestina, mengkritik tajam komentar itu di akun Instagramnya di mana ia memiliki hampir 60 juta pengikut. Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan komentar Ben Gvir “hanya menegaskan supremasi Yahudi rezim apartheid Israel.”

Banyak orang Israel keberatan menyebut Israel sebagai negara apartheid. Menurut mereka, apartheid hanya ada di Afrika Selatan. Dalam bahasa Afrikaans di Afrika Selatan, kata apartheid berarti “pemisahan” dan mengacu pada kebijakan segregasi dan diskriminasi warga negara tersebut berdasarkan ras.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dalam wawancara baru-baru ini dengan media Amerika bahwa tuduhan apartheid terhadap Israel adalah “omong kosong.” Justru, kata Netanyahu, bahaya nyata di kawasan itu adalah keinginan untuk memberangus etnis Yahudi.

Samuel Hyde adalah peneliti politik yang pindah ke Israel dari Afrika Selatan. Melalui Zoom, ia mengatakan, “Israel tidak pernah mencaplok wilayah tersebut. Jadi, orang-orang Palestina bukan warga negara Israel.

Mereka adalah kelompok masyarakat berbeda yang kini hidup tanpa kewarganegaraan karena konflik dan hidup di bawah pendudukan militer.

Namun, selama Israel belum mencaplok wilayah tersebut, Israel tidak berkewajiban memberikan kewarganegaraan kepada kelompok itu. Jadi, Israel tidak bisa diklasifikasikan sebagai negara apartheid yang sah.”

Namun banyak orang Palestina berpendapat, meskipun secara resmi belum mencaplok Tepi Barat, Israel telah menguasai wilayah tersebut selama lebih dari 50 tahun.

Pemukim Israel yang tinggal di Tepi Barat diatur oleh hukum sipil Israel, yang memberi mereka hak dan kebebasan yang tidak diberikan kepada orang Palestina, yang diatur oleh hukum militer Israel.

Sam Bahour adalah pengusaha Palestina-Amerika yang tinggal di Ramallah. Melalui Zoom, ia mengatakan, “Ben Gvir pada dasarnya menegaskan supremasi Yahudi, ia hanya mengatakan apa yang saya yakini telah diakui siapa pun yang memiliki mata dan telinga dan melihat situasi ini sejak lama, termasuk semua organisasi hak asasi manusia arus utama. Ini jelas apartheid.”

Banyak organisasi proIsrael menilai bahwa menuduh Israel melakukan apartheid adalah bentuk antisemitisme. Pasalnya, tuduhan itu hanya untuk menyerang negara Yahudi dan tidak ke banyak pemerintah di dunia yang melakukan pelanggaran HAM.

Dan Diker adalah presiden Jerusalem Center for Public Affairs, organisasi penelitian yang proIsrael.

Ia mengatakan melalui Zoom, “Antisemitisme apartheid telah menjadi hinaan terhadap negara Israel. Orang-orang melempar nomenklatur ini yang pada dasarnya merupakan penghapusan terhadap negara Yahudi dan menggantinya dengan penghapusan orang-orang Yahudi.”

Hampir 30 tahun perjanjian Oslo, perdamaian Israel dan Palestina yang menciptakan kerangka solusi dua negara, perjanjian permanen masih belum bisa dicapai. Para pengamat menilai, praktik penerapan undang-undang terpisah bagi kedua bangsa di wilayah yang sama akan terus memicu tuduhan apartheid.