Disperinaker Bojonegoro Maksimalkan Tenaga Kerja Lokal Pada Proyek Infrastruktur
BOJONEGORO (RAKYATNESIA) – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur, berusaha memaksimalkan tenaga kerja (naker) lokal di sejumlah proyek infrastruktur yang ada di wilayahnya.
Guna merealisasikan hal itu, pada Augustus mendatang, Disperinaker akan melakukan pendataan pekerja lokal untuk proyek-proyek di wilayaj Kabupaten Bojonegoro ini.
Ada dua metode pengumpulan data. Untuk metode pertama dengan cara pendataan setiap kontraktor yang menangani proyek. Kedua, terkait data titik-titik lokasi proyek yang sudah dimiliki.
Selain itu, Dinperinaker juga mengirim surat pemberitahuan ke OPD (organisasi perangkat daerah) yang memiliki proyek-proyek infrastruktur di masing-masing kantornya itu.
Kepala Dinas Tenaga Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinperinaker) Bojonegoro Willy Firtama melalui Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi Slamet menegaskan, bahwa dirinya sudah mengantongi surat tugas dari pimpinan dalam melakukan pendataan penyerapan pekerja lokal tersebut.
“Rencananya kami mau terjun ke lapangan bulan ini, tetapi ternyata ada PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) darurat,” ujarnya.
Pendataan tersebut dilakukan agar mengetahui penyerapan pekerja lokal mengingat banyak proyek fisik infrastruktur di Bojonegoro.
“Kami berharap kontraktor bisa bersinergi dengan Pemkab Bojonegoro dalam mengoptimalkan pekerja lokal. Apalagi pandemi Covid-19 tentu banyak warga setempat butuh pekerjaan,” kata Slamet nmenegaskan.
Selama ini, pihaknya sudah mengumpulkan data pekerja lokal dari masing-masing OPD. Data jumlah naker dari tiap OPD kategori pekerja kontraktual dan tenaga harian lepas (THL). Setiap tahun, dinperinaker bersinergi ke seluruh OPD untuk meminta data naker.
Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar mendukung pengecekan data naker lokal dan berharap penyerapan naker lokal harus maksimal. Perlu adanya langkah proaktif dari Dinperinaker mengumpulkan data pekerja lokal terserap.
Lanjut Abdullah Umar, upaya pengumpulan data tersebut bisa dengan cara berkomunikasi dengan pihak desa, kecamatan, atau kontraktor.
“Namun, Kami senantiasa memantau progres proyek-proyek infrastruktur berjalan. Menampung laporan dari masyarakat. Kami harap semua proyek bisa selesai tepat waktu,” tegasnya.
**(Kis/Red).
