JAKARTA – DPP PDIP merilis penghitungan suara real count berdasarkan berkas otentik C1 yang diterima para saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Hasil penghitungan sementara menunjukkan Joko Widodo – Ma’ruf Amin memperoleh 63 persen suara.
Hasil penghitungan sementara itu dipaparkan kepada awak media oleh Sekjen Hasto Kristiyanto dan Kepala Badan Saksi Pemenangan Nasional (BNSP) Arif Wibowo di kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (19/4/2019).
Pada layar besar yang digunakan untuk memaparkan hasil penghitungan suara sementara, Jokowi-Maruf terlihat unggul jauh, yakni dengan 63 persen suara. Sementara untuk pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno perolehan suara baru 37 persen.
Arif Wibowo mengatakan hasil sementara itu berdasarkan penghitungan berkas otentik C1 dari 58.422 TPS.
“Kami lebih cepat 2,5 kali
dibanding KPU. Pada jam 2 siang ini, data kami sudah masuk 7,22 persen atau
58.422 dari 809.376 TPS. Di saat yang sama, KPU baru satu persenan atau sekitar
15 ribuan TPS,” tutur Arif di kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (19/4/2019).
Arif kemudian menunjukkan foto-foto tim yang melakukan
penghitungan di berbagai daerah. Metode yang digunakan serta situs pusat
penghitungan juga dipaparkan kepada wartawan di kantor DPP PDIP Jakarta.
Arif mengatakan pihaknya menggunakan sistem yang
bernama Sistem Deteksi Dini dan Analisa (SIDIAN). BSPN menginput dan
menghitung suara berdasarkan berkas otentik C1 yang diperoleh saksi di setiap
TPS. Setelah itu, diinput ke SIDIAN sebagai pusat pengelolaan data.
Arif mengatakan data yang diinput dilakukan secara acak. Arif
menampik pihaknya mendahulukan penginputan data C1 di TPS basis PDIP. Dokumen
C1 yang paling cepat diterima akan langsung diinput setelah diverifikasi.
“Jadi enggak ada urusan kami
pilih sana dulu, enggak ada urusan. Justru itu yang kami kritik KPU pada 2004.
Karena dipilih-pilih dulu,” ucap Arif.
Sementara itu Hasto mengatakan pusat data penghitungan suara
PDIP tidak bisa diakses oleh publik. Namun, dia siap membuka jika ada pihak
yang ingin mengetahui.
Hasto mengatakan PDIP juga siap diaudit jika ada pihak yang merasa curiga.
“Bahkan KPU kalau mau membandingkan data kami dengan Gerindra,
BPN, kami juga siap untuk dicek sistemnya, ahli IT, data-data yang masuk
dokumen C1 nya, bisa aja dicek secara random,” kata Hasto.
“Misalnya ada pengamat independen yang melakukan
pengecekan, sistemnya gimana, cek secara random bener enggak
sistemnya, infrastrukturnya. Itu kan bisa dilakukan sehingga tidak sembarangan
orang bisa main klaim,” lanjutnya.
Sumber: CNN Indonesia
