Di tengah gelombang kebangkitan pasar aset digital global, Indonesia justru menghadapi tantangan unik yang berpotensi menghambat perkembangannya. Meskipun angka transaksi kripto di tanah air masih menunjukkan volume yang signifikan, tersembunyi kekhawatiran mendalam yang tak bisa diabaikan: beban pajak yang semakin berat. Regulasi yang seharusnya bertujuan menata justru terasa menekan bagi sebagian pelaku pasar, memicu pergeseran arah likuiditas yang patut diwaspadai.
Realitas Pajak Kripto yang Menekan Trader Indonesia
Bayangkan seorang trader kripto di Indonesia yang mampu mencatatkan volume transaksi harian mencapai US$1 juta, atau setara dengan Rp16,9 miliar. Angka ini sekilas terdengar mengesankan, bahkan mendekati level "whale" yang kerap menjadi perbincangan hangat. Namun, di balik megahnya angka tersebut, terdapat komponen krusial yang secara diam-diam menggerogoti keuntungan mereka: pajak. Ini adalah aspek yang sering kali luput dari perhitungan awal para pelaku pasar saat merencanakan strategi trading.
Dengan berlakunya skema pajak terbaru yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025, transaksi kripto yang dilakukan melalui crypto exchange luar negeri kini dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 1% dari nilai transaksi, bukan dari keuntungan bersih. Dampaknya sangat signifikan. Dari volume transaksi US$1 juta (Rp16,9 miliar), pajak yang harus dibayarkan mencapai sekitar US$10.000 (Rp169 juta) per hari. Jika diakumulasikan, angka ini melonjak menjadi Rp5,07 miliar per bulan dan menembus Rp60,84 miliar dalam setahun.
Permasalahannya menjadi sangat sederhana namun krusial: baik untung maupun rugi, pajak tetap harus dibayar. Dalam kondisi seperti ini, logika dasar trading pun bergeser. Fokus bukan lagi pada strategi untuk memaksimalkan keuntungan, melainkan pada efisiensi biaya. Dan ketika biaya transaksi menjadi terlalu tinggi, respons alami pasar adalah mencari alternatif yang lebih menguntungkan.
Ancaman Penyusutan Market Share Kripto Indonesia
Fenomena ini bukan sekadar spekulasi, melainkan telah mulai terkonfirmasi oleh data. Laporan sebelumnya dari rakyatnesia.com mengutip CEO Indodax, William Sutanto, yang menyoroti adanya perlambatan signifikan di pasar kripto Indonesia. "Berdasarkan data 2021-2025, market share Indonesia terhadap total volume perdagangan kripto global turun tajam, dari 0,04570 persen pada 2021 menjadi hanya 0,01965 persen pada 2025," ungkapnya.
Penurunan ini terjadi justru ketika pasar kripto global menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Artinya, di saat "kue" pasar global semakin besar, porsi Indonesia justru semakin mengecil. Ini bukanlah sekadar fluktuasi biasa, melainkan sinyal nyata dari tergerusnya daya saing pasar kripto domestik.
Menariknya, penurunan minat terhadap pasar kripto Indonesia mulai terasa sejak tahun 2022, bertepatan dengan diberlakukannya kebijakan pajak kripto melalui PMK 68/2022. Kala itu, tarif pajak transaksi berkisar di angka 0,20%, yang kemudian meningkat menjadi sekitar 0,21%. Belum berhenti di situ, biaya tambahan dari bursa, kliring, dan settlement yang berlaku sejak tahun 2024 membuat total biaya transaksi menyentuh kisaran 0,25% per transaksi. Dalam ekosistem aset digital yang sangat sensitif terhadap biaya transaksi (fee), angka tersebut bukanlah nominal yang kecil dan dapat memengaruhi keputusan investasi.
Likuiditas Kripto: Pilihan Rasional di Pasar Global
Di pasar kripto, likuiditas memiliki sifat yang cair dan sangat rasional. Ia akan selalu mengalir ke tempat yang menawarkan efisiensi paling tinggi. Ketika biaya transaksi di suatu wilayah meningkat secara signifikan, para pelaku pasar tidak memerlukan waktu lama untuk mencari alternatif lain yang lebih menarik.
Sebagai perbandingan, beberapa negara justru mengambil langkah yang berlawanan untuk menarik dan mempertahankan likuiditas kripto. Thailand, misalnya, telah memutuskan untuk menghapus pajak capital gain kripto hingga tahun 2029 dan membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk transaksi yang dilakukan di exchange yang berlisensi.
Sementara itu, Uni Emirat Arab telah mengambil langkah yang lebih progresif dengan tidak mengenakan pajak perdagangan kripto sama sekali. Kebijakan ini menjadikan UEA sebagai salah satu pusat global yang semakin kompetitif dalam menarik investor dan pelaku industri kripto.
Kontras kebijakan ini memperjelas satu hal mendasar: regulasi bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal arah strategis. Pertanyaannya kini adalah, apakah Indonesia berupaya keras mempertahankan likuiditas kripto di dalam negeri, atau justru tanpa disadari tengah mendorongnya keluar ke pasar global yang lebih ramah?
Kini, pertanyaan yang semakin relevan adalah: apakah Indonesia siap untuk bersaing dalam lanskap kripto global yang terus berkembang, atau perlahan harus menerima kenyataan sebagai penonton di tengah dinamika pasar aset digital yang semakin pesat? Perkembangan ini menuntut perhatian serius dari para pembuat kebijakan untuk memastikan ekosistem kripto di Indonesia tetap kompetitif dan berkelanjutan.
Demikian rangkuman berita aset digital hari ini yang dapat Anda simak untuk mengikuti perkembangan dunia aset digital dan teknologi blockchain. Tetap pantau rakyatnesia.com untuk pembaruan terbaru seputar pasar kripto, berita Bitcoin, hingga panduan belajar crypto bagi Anda yang masih pemula. [dp]
Disclaimer: Konten di rakyatnesia.com hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.
