Sejarah Persaingan antara Hamas dan Fatah dalam Pemerintahan Palestina di Era Abbas

rakyatnesia.com – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, melakukan kunjungan ke Ramallah pada Minggu (5/11) untuk bertemu dengan Presiden Otoritas Nasional Palestina, Mahmoud Abbas.

Salah satu poin utama yang diungkapkan oleh Blinken adalah permintaannya agar Otoritas Palestina berperan aktif di Gaza setelah konflik antara Hamas dan Israel. Meski demikian, Abbas menegaskan bahwa Jalur Gaza merupakan bagian integral dari Palestina.

Abbas menyatakan bahwa Otoritas Palestina baru dapat berperan jika Israel mengakhiri pendudukannya di kedua wilayah Palestina, mencakup seluruh Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza, seperti yang dikutip oleh France 24.

Saat ini, Otoritas Palestina hanya memiliki kewenangan sebesar 18 persen di wilayah Tepi Barat, sedangkan 82 persen sisanya tetap berada di bawah kendali bersama, bahkan sepenuhnya dikuasai oleh Israel.

Otoritas Palestina juga sudah absen dari Jalur Gaza sejak Hamas menang dalam pemilu legislatif pada 2006. Hamas menjadi penguasa utama Jalur Gaza sejak tahun 2007.

Konflik dengan Hamas juga terlihat saat Abbas mengatakan bahwa tindakan Hamas ke Israel tidak merepresentasikan rakyat Palestina.

Abbas menyatakan bahwa Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai satu-satunya perwakilan rakyat Palestina.

Pertentangan Hamas kepada terhadap PLO mulai mengemuka saat terjadi bom bunuh diri pada April 1993. Bom bunuh diri tersebut terjadi tepat lima bulan sebelum pemimpin PLO Yasser Arafat dengan mantan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin menandatangani perjanjian Oslo.

Perjanjian tersebut membentuk pemerintahan mandiri terbatas untuk sebagian Tepi Barat dan Gaza di bawah entitas Otoritas Palestina.

Dilansir dari Council on Foreign Relations, Hamas mengutuk perjanjian ini dan pengakuan PLO terhadap Israel.

Sehari sebelum penetapan perjanjian Oslo, Arafat dan Rabin menyetujui surat yang menyatakan pengakuan satu sama lain terhadap negara mereka.

Pada 1997, Hamas akhirnya ditetapkan oleh Amerika Serikat sebagai organisasi teroris. Hamas semakin gencar menjadi ujung tombang penyerangan dan pemberontakan terhadap Israel.

Perpecahan pemerintahan Palestina semakin terlihat pada pemilu legislatif tahun 2006. PLO yang didominasi oleh Fatah berkuasa di Tepi Barat, sedangkan Hamas berkuasa di Jalur Gaza.

Fatah menyatakan diri menggunakan cara yang berbeda dalam melakukan perlawanan. Fatah secara resmi menolak kekerasan, walaupun kenyataan mereka tidak selalu menepati janji saat terjadi ketegangan antara Israel dengan Palestina.

Perpecahan yang terjadi dalam pemerintahan Palestina ini semakin menyulitkan terciptanya kestabilan Gaza.