653 Surat Bunyi Pemilu 2024 Di Pijay Rusak Dan Kurang, Kip Persiapan Seumpama Ini
“Setelah dilaksanakan rekap secara keseluruhan, logistik surat bunyi untuk Pemilu bersama-sama 2024, baik Presiden, DPR-RI, DPD, DPRA, dan DPRK,
Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya
SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya (Pijay) memutuskan hingga batas selesai proses pelipatan dan penyortiran surat bunyi pada Selasa (16/1/2024) petang, didapatkan sebanyak 653 lembar surat bunyi rusak serta tidak cukup atau kurang.
“Setelah dilaksanakan rekap secara keseluruhan, logistik surat bunyi untuk Pemilu bersama-sama 2024, baik Presiden, DPR-RI, DPD, DPRA, dan DPRK, hingga Rabu (17/1/2024) petang, didapatkan adanya logistik surat bunyi yang rusak sebanyak 386 lembar dan tidak cukup 267 lembar,” sebut Ketua KIP Pijay, Iskandar, SSos bareng Sekretaris, Iswandi, SE terhadap Serambinews.com, Kamis (18/1/2024).
Dijelaskan Iskandar, jumlah logistik surat bunyi secara keseluruhan untuk Kabupaten Pijay yang dikehendaki 570.945 lembar, untuk Pemilu bersama-sama 2024.
Semua surat bunyi tersebut sudah selesai dilipat dan disortir.
Menurut Iskandar, 386 surat bunyi yang rusak itu respon terkontaminasi tinta dan sobek dari percetakan.
Sementara 267 lembar surat bunyi yang kurang itu, masing-masing untuk penyeleksian Presiden dan Wapres 131 lembar, DPR-RI 58 lembar, dan DPRK pada Daerah Pemilihan (Dapil) 2, sebanyak 78 lembar.
“Jadi kelemahan jumlah logistik yang tidak cukup tersebut, kami pihak KIP dalam waktu bersahabat secepatnya menyurat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat,” terangnya.
Ada pun deadline penyortiran dan pelipatan surat bunyi yang dikehendaki yakni selama satu pekan atau enam hari yakni mulai sejak 11 hingga 16 Januari 2024.
Proses sorlip (sortir dan lipat) ini dipusatkan di Gedung Tgk Chik Pante Geulima atau Gedung Taher Fondation yang berada dalam Komplek Perkantoran Bupati Pijay, Cot Trieng, Kecamatan Meureudu.
Semua acara pelipatan dan penyortiran surat bunyi berlangsung tanpa halangan apa pun dengan melibatkan 84 tenaga kerja lepas.
Hal ini disokong secara sarat melalui pengawalan tim adonan pegawapemerintah Kepolisian, Satpol PP, dan Panwaslu.
“Kami berharap pada tahap pendistribusian logistik menjelang pencoblosan juga sanggup berlangsung dengan baik tanpa halangan apa pun melalui pinjaman semua pihak,” ungkapnya.(*)
