Atas Nama Demokrasi Pemilu 2024, Senin Ini Kampus-Kampus Gelar Agresi Kritik Jokowi, Ini Daftarnya
Daftar Isi
TRIBUNNEWS.COM – Kritik terhadap Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) timbul dari civitas akademika Tanah Air.
Mereka di antaranya yang tersebar di sejumlah wilayah mengagendakan agresi hingga mimbar akademik.
Latar belakang dari gerakan mahasiswa, alumni hingga dosen tersebut tiba dikarenakan situasi dan keadaan Pemilu 2024 di saat ini.
Seperti yang disampaikan oleh para akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada Rabu (31/1/2024) lalu.
Mereka melontarkan catatan dalam Petisi Bulaksumur menyinari penyimpangan demokrasi yang dijalankan presiden.
Yakni mulai dari pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan penegak aturan dalam proses demokrasi hingga pernyataan Jokowi tentang kampanye politik.
Kemudian agresi tersebut dibarengi oleh kampus-kampus terkemuka lainnya, seumpama Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Atma Jaya, Universitas Padjadjaran (Unpad), hingga Universitas Brawijaya (UB).
Kemudian hari ini Senin (5/2/2024), sejumlah kampus menyelenggarakan mimbar akademik dan tersiar di media lazim sementara waktu lalu.
Yang pertama merupakan mimbar akademik digelar oleh Sekolah Tinggi Filsafat dan Sekolah Tinggi Teologi se-Indonesia.
Agenda berjudul Seruan Jembatan Serong II, Nurani Memanggil berupa Undangan Seminar dan Konferensi Pers.
Acara berjalan Senin pukul 11.30 WIB di halaman Depan STF Driyarkara, Jakarta Pusat.
Lalu UIN Syarif Hidayatullah Ciputat juga menggelar pembacaan pernyataan perilaku alumni dan civitas akademika di Taman Landmark, Ciputat pada pukul 11.00 WIB.
Ketiga, Universitas Pendidikan Indonesia memanggil seluruh civitas akademika dalam Petisi Bumi Siliwangi, Kampus Pejuang Pendidikan.
Acara berjalan di depan Partere UPI pada pukul 09.00 WIB.
Mimbar akademik keempat digelar oleh Universitas Airlangga dalam permohonan terbuka dalam pernyataak perilaku bertajuk Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik.
Menurut jadwal, program dilangsungkan di depan halaman gedung Pascasarjana Kampus Dharmawangsa Universitas Airlangga Surabaya pukul 10.30 WIB.
Daftar Universitas Gelar Mimbar Akademik:
1.UGM 31 Januari 2024
2.UII 1 Februari 2024
3.Universitas Khairun Ternate 1 Februari 2024
4.Unand 2 Februari 2024
5.UIN Sunan Kalijaga 2 Februari 2024
6.UNHAS 2 Februari 2024
7.Universitas Lambung Mangkurat 2 Februari 2024
8.Universitas Atma Jaya 2 Februari 2024
9.UI 2 Februari 2024
10.UMY 3 Februari 2024
11.UAD 5 Februari 2024
12.Universitas Sanata Dharma 12 Februari 2024
13.APMD 6 Februari 2024
14.UNPAD 3 Februari 2024
15.Universitas Muhammadiyah Babel 2 Februari 2024
16.UIN Syarif Hidayatulah Ciputat, senin 5 Februari 2024
17.Universitas Pendidikan Indonesia 5 Februari 2024
18.UNAIR 5 Februari 2024
19.LP3ES 3 Februari 2024
20.Persatuan Gereja-gereja Indonesia 1 Februari 2024
21.UMS 5 Februari 2024
22.Universitas Janabadra Jogja 5 Februari 2024
23.Universitas Brawijaya 5 Februari 2024
24.Asosiasi Perguruan Tinggi Nasrani Indonesia 3 Februari 2024
25.STF Driyarkara 5 Februari 2024
26.Universitas Islam Malang (Unisma) 3 Februari 2024
27.Institut Pertanian Bogor 3 Februari 2024
28.Universitas Trunojoyo Madura 7 Februari 2024
29.Universitas Negeri Jakarta 6 Februari 2024
30.Universitas Sriwijaya Palembang 4 Februari 2024
Kritik Wajar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) banjir kritikan dari golongan civitas academica jelang Pemilu 2024.
Beberapa kampus yang sudah melontarkan kritiknya terhadap Presiden Jokowi antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Indonesia (UI).
Setelah itu, kampus lain turut berbondong-bondong mengeluarkan pandangannya soal keadaan demokrasi Indonesia di saat ini.
Menurut pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, A Bakir Ihsan, kritik yang dilontarkan terhadap Jokowi merupakan reaksi yang wajar.
Itu sebab demokrasi di Indonesia, sambungnya, sedang tidak baik-baik saja akhir matinya moral negara.
“Demokrasi mengalami regresi sebab matinya moral negara dalam melakukan amanahnya,” kata Bakir, Minggu (4/2/2024), dikutip dari TribunJakarta.com.
Keberjalanan Pemilu 2024 sudah terusik oleh banyak sekali pertentangan kepentingan, mulai dari putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang meloloskan batas usia capres-cawapres hingga keberpihakan Jokowi terhadap salah satu pasangan kandidat (paslon) dalam kontestasi kali ini.
“Bisa jadi secara aturan memungkinkan, namun secara etik langkah tersebut menampilkan keberpihakan negara pada kelompok tertentu,” sambungnya.
Lebih lanjut, Bakir menilai apabila suasana ini dibiarkan, maka itu sanggup berbahaya bagi demokrasi Indonesia.
“Negara dikuasai, dimiliki, dan dirasakan oleh kelompok tertentu dan kelompok lain diabaikan bahkan dinegasikan,” ujarnya.
Respons Jokowi
Di segi lain, Presiden Jokowi sudah buka bunyi tentang kritik yang dilayangkan oleh civitas academica kepadanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan bahwa hal itu merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara dalam berdemokrasi.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi selepas melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu, (3/2/2024).
“Itu hak demokrasi yang mesti kita hargai,” ujar mantan Wali Kota Solo itu.
Sementara itu pihak Istana lewat Koordinator Staf Khusus Presidenm Ari Dwipayana, menilai masuk akal pertandingan opini yang timbul jelang Pemilu 2024.
“Pertarungan opini dalam kontestasi politik merupakan sesuatu yang juga masuk akal aja. Apalagi kaitannya dengan taktik politik partisan untuk politik elektoral,” kata Ari di Kompleks Kemensetneg, Jakarta, Jumat (2/2/2024) kemarin.
Meski begitu, Ari memastikan kritik dari akademisi kampus itu merupakan keleluasaan mengatakan dan hak demokrasi warga negara.
Terpisah, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, juga menampilkan jawaban mengenai petisi dari para akademisi ini.
Menurut cawapres nomor urut 2 itu, petisi tersebut sanggup menjadi salah satu masukan yang mau dijadikan materi evaluasi.
“Kalau saya sih masukan-masukan penilaian dari semua pihak kami terima, ya. Masukannya terima kasih,” ujar Gibran di Tangerang Selatan, Sabtu.
Selebihnya, lelaki yang menjabat selaku Wali Kota Solo itu enggan menampilkan komentar lebih lanjut mengenai duduk kasus ini.
“Tanyakan yang bersangkutan aja,” sambungnya.
Sebagian postingan ini sudah tayang di TribunJakarta.com dengan judul: Jokowi Banjir Kritikan Jelang Pemilu, Pengamat Anggap Wajar: Singgung Etika Negara.
(Tribunnews.com/Chrysnha/Deni/Taufik Ismail)(TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra)
