Kpu Kulon Progo Jelaskan Soal Nihilnya Duit Transport Pelantikan Kpps
TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo turut menyediakan penjelasan soal polemik ada atau tidaknya duit transportasi bagi para anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di saat pelantikan.
Adapun pelantikan berjalan pada Kamis (25/01/2024).
Sekretaris KPU Kulon Progo, Widi Purnama menerangkan pihaknya memang tidak menyediakan duit transportasi bagi KPPS di saat pelantikan.
“Kami cuma merencanakan budget untuk makanan ringan, sekitar Rp15 ribu per orang,” terperinci Widi dijumpai wartawan pada Jumat (26/01/2024).
Pihaknya berargumentasi program pelantikan tidak berjalan hingga siang hari.
Itu sebabnya panitia cuma merencanakan budget untuk pengadaan makanan ringan, tanpa makan siang dan duit pengganti transportasi.
Widi tak menampik ada perbedaan kebijakan antar KPU kabupaten/kota yang lain di DIY.
Seingatnya, ada tiga KPU kabupaten/kota yang tidak menyediakan duit transportasi, tergolong Kulon Progo.
“Tapi mulai hari ini kebijakannya disamakan untuk seluruh KPU kabupaten/kota se-DIY, di mana duit transport ditawarkan bagi KPPS di saat menjalani Bimbingan Teknis (Bimtek),” ujarnya.
Isu duit transportasi KPPS ini pun menyebabkan Paguyuban Dukuh se-Kulon Progo alias Madukoro untuk mengunjungi Kantor KPU Kulon Progo hari ini. Mereka meminta kejelasan soal informasi tersebut.
Ketua Madukoro, Risdiyanto Dwi Atmojo menyampaikan dilema ini menjadi ganjalan warga yang menjadi KPPS.
Sebab sebagian besar dari mereka ialah buruh harian lepas.
“Mereka hingga mesti izin mangkir melakukan pekerjaan lantaran mengikuti pelantikan kemarin, dan itu menghasilkan penghasilan mereka berkurang,” terperinci Risdiyanto.
Selain itu, bukaan yang diterima selaku konsumsi di saat pelantikan KPPS diklaim tidak seimbang dengan anggaran.
Mereka memperkirakan makanan tersebut nilainya sekitar Rp8 ribu dari budget Rp15 ribu per orang.
Risdiyanto menilai, duit transportasi tersebut bisa menjadi pengganti dari penghasilan harian warga yang hilang lantaran mangkir bekerja.
Pihaknya pun tiba ke Kantor KPU Kulon Progo untuk menyodorkan hal itu.
“Kami berharap KPU Kulon Progo menyediakan perhatian kepada dilema ini, lantaran menyangkut kemakmuran warga yang menjadi KPPS,” ujarnya.(*)
