Tak Eksklusif Mundur Dari Menko Polhukam, Mahfud: Ingin Beri Rujukan Tak Manfaatkan Akomodasi Negara

TRIBUNNEWS.COM – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, mengungkapkan alasannya tak eksklusif mundur dari jabatannya selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Hal ini disampaikan oleh Mahfud di saat menjawab menjawab pertanyaan salah seorang warga yang datang dalam program “Tabrak Prof!” yang diselenggarakan di Bourjuis Cafe, Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa (23/1/2024).

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyarankan Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya selaku Menko Polhukam di saat di Kendal, Jawa Tengah, Selasa.

“Kami generasi muda butuh kepastian, pertanyaan saya terhadap Prof. Mahfud simpel. Berkaitan dengan statemen Pak Ganjar sore hari ini, Pak Ganjar menyodorkan dan menyarankan terhadap Prof. Mahfud mudah-mudahan terhindar dari conflict of interest, dia menyarankan untuk Prof. Mahfud mundur dari Menko Polhukam, kami ingin sikap, ketegasan, positioning dari Prof. Mahfud berkenaan dengan ini. Bagaimana Prof?” tanya salah seorang warga yang datang dalam program “Tabrak Prof!” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Selasa malam.

Mulanya Mahfud menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Ganjar sejak permulaan ialah akad dengan dirinya.

Kemudian, dia menerangkan pada waktunya yang sempurna nanti dia akan mengundurkan diri.

“Bahwa saya pada saatnya yang tepat, nanti niscaya akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Makara tak ada kontradiksi antara saya dengan Pak Ganjar,” ungkap Mahfud.

Di segi lain, Mahfud menerangkan argumentasi mengapa dirinya tak mengundurkan diri kini saja.

Pertama, lantaran tak ada larangan bagi seorang menteri untuk menjabat meski mencalonkan diri selaku presiden maupun wakil presiden.

Kedua, dia ingin memberi pola bahwa dirinya yang ialah seorang cawapres sekaligus merangkap selaku Menko Polhukam tak mempergunakan kepraktisan negara untuk menjangkau kemenangan pada Pilpres 2024.

“Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan kepraktisan negara,” ujarnya.

Sekarang, sambung Mahfud, mundurnya dia selaku Menko Polhukam tinggal menanti momentum.

“Oleh alasannya yakni itu, saya kira percontohan saya sudah cukup. Tinggal menanti saat-saat lantaran ada sesuatu kiprah negara yang mesti saya jaga.”

“Jangan hingga semrawut apa yang sudah jadi. Harus saya jaga dalam rangka transisi,” katanya.

Dia juga menyampaikan masih mesti menanti seni administrasi politik dari partai pengusung. 

“Saya sudah bersepakat akan melakukan itu, pada saatnya mudah-mudahan saya tidak terikat. Dan mudah-mudahan lainnya tahu jikalau mau jadi pejabat jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Itu dosa politik, itu dosa politik yang mau meracuni generasi muda,” ungkapnya. 

Ketika kembali ditanya komitmennya untuk mengundurkan diri, Mahfud menjawab dirinya menanti timing (waktu) yang tepat.

“Nunggu timing. Nunggu timing. Dan dengan rasa hormat terhadap Presiden Jokowi, jadi tak akan menyinggung siapa-siapa. Tapi saya ingin menyediakan pelajaran watak terhadap para pejabat politik,” ungkapnya.

Di segi lain, dia sempat mengutip pidato penutupannya di saat debat cawapres yang dijalankan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).

Di situ Mahfud berterima kasih terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang 4,5 tahun kemudian mengangkatnya selaku Menko Polhukam.

Mahfud percaya, di saat Jokowi mengangkatnya selaku Menko Polhukam, mantan Wali Kota Solo itu memiliki niat baik untuk rakyat. Oleh alasannya yakni itu, dia membantunya.

Kini Mahfud pun bersedia untuk menemani Ganjar lantaran dia yakin mantan Gubernur Jawa Tengah itu ialah sosok yang pro rakyat.

“Sekarang saya pun bersedia bareng Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas lantaran menurut saya Pak Ganjar yakni kandidat presiden yang betul-betul pro rakyat,” ungkapnya.

Pernyataan Ganjar

Sebelumnya, Ganjar Pranowo memperingatkan para pejabat akan adanya pertentangan kepentingan di tengah perhelatan Pemilu 2024.

Adapun pernyataan tersebut disampaikan Ganjar menyikapi akun X Kemhan yang mengunggah unggahan yang tidak netral dengan tagar Prabowo-Gibran.

“Itulah yang sejak permulaan kita bicara apakah seorang yang kini menjabat di dalam jabatan publik terlebih selevel menteri itu mundur atau tidak.”

“Gubernur, bupati, wali kota, mundur atau tidak,” kata Ganjar terhadap awak media di Kendal, Jawa Tengah, Selasa.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebutkan di saat aturannya diperbolehkan tidak mundur, maka ada potensi pertentangan kepentingan.

Terkait hal itu Ganjar mengaku sudah berkomunikasi dengan Mahfud MD yang menjabat selaku Menko Polhukam.

“Kita mesti hati-hati. Mampu nggak kita mempertahankan diri kita untuk dapat netral dan tidak menggunakan fasilitas. Itu saja,” tegasnya.

Kemudian lelaki kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah ini menganggap dengan beberapa bencana seseorang menggunakan fasilitas, alat transportasi alasannya kunjungan kerja namun di sana kampanye.

“Rakyat dapat melihat, maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturannya,” mintanya.

(Tribunnews.com/Deni/Fransiskus Adhiyuda)