Uni Emirat Arab dan Organisasi Pembebasan Palestina Berdialog: Upaya Gencatan Senjata dan Kemanusiaan di Gaza
rakyatnesia.com – Perwakilan Uni Emirat Arab mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organisation/PLO) di Abu Dhabi pada Kamis (21/12).
Menurut laporan dari Middle East Eye, Menteri Luar Negeri UEA, Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, bertemu dengan Sekjen PLO, Hussein Al Sheikh, dalam konteks eskalasi agresi Israel di Gaza yang semakin meningkat.
Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas kondisi kemanusiaan di Gaza dan menggagas upaya untuk mencapai gencatan senjata.
Perjumpaan ini terjadi pada saat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa kali menunda pemungutan suara atau voting terkait resolusi yang berkaitan dengan situasi di Gaza.
Para diplomat yang mengetahui masalah ini membeberkan kesepakatan nyaris tercapai pada Kamis malam. Namun, tertunda karena perdebatan antar anggota DK PBB. Mereka dijadwalkan akan kembali menggelar voting pada hari ini, Jumat.
Para anggota di unit PBB ini nyaris mencapai kesepakatan pada Kamis malam, tetapi AS disebut keberatan.
Poin penting yang menjadi hambatan AS adalah usulan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres membentuk mekanisme pemantauan di Gaza.
“Secara eksklusif memantau semua kiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza yang diberikan melalui jalur darat, laut, dan udara [dari negara yang bukan pihak perang,” demikian usulan Guterres, dikutip Reuters.
Rancangan resolusi itu kemudian diubah dan meminta Guterres menunjuk satu koordinator senior kemanusiaan dan rekonstruksi untuk membentuk mekanisme PBB guna mempercepat bantuan kemanusiaan.
Koordinator juga akan memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi, mengkoordinasikan, memantau, dan memverifikasi di Gaza, jika diperlukan, sifat bantuan kemanusiaan.
Rancangan resolusi awal menuntut Israel dan Hamas mengizinkan dan memfasilitasi “penggunaan seluruh rute darat, laut dan udara ke dan di seluruh Gaza” untuk pengiriman bantuan.
Namun, kebijakan tersebut diubah menjadi “semua rute yang tersedia.” Menurut sejumlah diplomat usulan itu memungkinkan Israel mempertahankan kendali atas akses.
Sementara itu, Rusia dan beberapa anggota DK lain mengeluh selama pembicaraan tertutup mengenai amandemen yang dibuat untuk memenangkan AS.
Perdebatan panjang soal resolusi tersebut juga terjadi saat Israel menggempur objek sipil seperti rumah sakit hingga pabrik makanan.
Imbas agresi Israel korban tewas di Palestina menembus 20.000 jiwa. Dari jumlah itu, mayoritas korban merupakan anak-anak dan perempuan.
