Dewan Keamanan PBB Akan Bahas Resolusi Gencatan Senjata di Jalur Gaza Meski Tak Takut Veto AS
rakyatnesia.com – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berencana melakukan pemungutan suara terkait draf resolusi Uni Emirat Arab (UEA) yang memuat desakan gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. Pemungutan suara ini dijadwalkan pada Senin (18/12) di New York, Amerika Serikat.
Draf resolusi UEA menyerukan “Gencatan permusuhan yang mendesak dan berkelanjutan untuk memungkinkan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan di Jalur Gaza.” Selain itu, resolusi ini mendukung solusi dua negara dan menekankan pentingnya “menyatukan Jalur Gaza dengan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina.”
Meskipun tidak secara eksplisit menyebut nama Hamas, draf UEA menyerukan “pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap semua sandera” sambil mengutuk “semua serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil.”
Dewan Keamanan PBB tampaknya akan menghadapi potensi veto dari Amerika Serikat, namun hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk melanjutkan proses pemungutan suara.
Pemungutan suara ini bakal digelar di tengah tekanan komunitas internasional atas serangkaian serangan brutal Israel di Jalur Gaza belakangan, terutama sejak gencatan senjata 7 hari berakhir 1 Desember lalu.
Sejak gencatan senjata berakhir, Israel kembali melancarkan agresi ke Jalur Gaza bahkan semakin membabi buta.
Pemungutan suara resolusi di DK PBB ini juga dilakukan usai Amerika Serikat memveto draf resolusi terakhir DK PBB pada Jumat (8/12) yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan” di Palestina.
Perwakilan AS di PBB Robert Wood saat itu beralasan resolusi yang juga dibuat UEA tersebut berbeda dengan kenyataan dan tidak akan memberikan dampak positif di lapangan.
Sejak perang Israel dan kelompok Hamas pecah awal Oktober lalu, DK PBB baru sekali meloloskan resolusi yang menyerukan jeda kemanusiaan.
Seluruh resolusi lain tak ada yang disepakati karena ‘perang’ veto negara-negara anggota tetap.
DK PBB sendiri terus menjadi sorotan lantaran berulang kali gagal mengeluarkan resolusi atau bahkan pernyataan kemanusiaan tentang situasi di Jalur Gaza yang kian mengkhawatirkan.
