DPR AS Resmi Mulai Penyelidikan Pemakzulan Terhadap Presiden Biden Terkait Urusan Bisnis Putranya
rakyatnesia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS), yang saat ini didominasi oleh Partai Republik, telah secara resmi menyetujui penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden.
Langkah ini dipicu oleh kecurigaan terhadap urusan bisnis luar negeri Hunter Biden, putra dari Presiden Biden, yang telah menjadi perbincangan kontroversial.
Tuduhan tersebut mendapat kritikan tajam dari pihak Partai Demokrat, yang menyebutnya sebagai tuduhan yang tidak berdasar.
Mereka juga menekankan bahwa hingga saat ini, Partai Republik belum dapat menyajikan bukti konkret terkait kesalahan yang mungkin dilakukan oleh Biden, sehingga pemakzulan terhadapnya dianggap tidak beralasan.
Laporan dari AFP dan Reuters pada Kamis (14/12/2023) mencatat perbedaan pandangan yang kuat antara kedua partai politik tersebut.
Penetapan resmi penyelidikan pemakzulan ini terjadi setelah pemungutan suara yang dilakukan oleh DPR AS, yang saat ini dikuasai oleh mayoritas anggota Partai Republik, pada Rabu (13/12) waktu setempat.
Hasil voting menunjukkan bahwa 221 anggota mendukung penyelidikan pemakzulan, sementara 212 anggota lainnya menolaknya.
Dengan disetujuinya penyelidikan pemakzulan ini, DPR AS akan fokus untuk menginvestigasi apakah Presiden Biden telah mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari setiap transaksi bisnis luar negeri yang melibatkan putranya.
Hunter, yang kini berusia 53 tahun, telah menolak untuk memberikan testimoni dalam rapat tertutup DPR AS terkait tuduhan tersebut.
Gedung Putih menolak penyelidikan pemakzulan itu, yang disebut sebagai langkah yang tidak didukung fakta dan bermotif politik.
Upaya untuk memakzulkan Biden ini dinilai hampir pasti akan gagal. Namun penyelidikan pemakzulan ini bisa memberikan masalah bagi Gedung Putih ketilka Biden berupaya untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilu tahun 2024 mendatang.
Terlebih, Biden sedang mempersiapkan kemungkinan untuk bertarung ulang melawan pendahulunya dari Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump, dalam pemilu tahun depan.
Trump menjadi Presiden pertama dalam sejarah AS yang dimakzulkan dua kali, dan saat ini menghadapi empat persidangan kasus pidana.
Terlepas dari itu, meskipun jika DPR memutuskan untuk memakzulkan Biden nantinya, masih ada Senat AS yang harus memutuskan apakah akan menghukumnya atas tuduhan tersebut melalui pemungutan suara yang hasilnya harus menunjukkan dua pertiga Senator menyetujui pemakzulan itu.
Hal itu dinilai hampir mustahil terjadi mengingat Senat AS dikuasai oleh Partai Demokrat yang menduduki 51 kursi, melawan Partai Republik yang hanya memegang 49 kursi Senat.
Pemungutan suara oleh DPR AS ini digelar tiga bulan setelah Partai Republik secara informal memulai penyelidikan dan bukan merupakan langkah yang diperlukan untuk mencopot seorang presiden atau pejabat lainnya dari jabatannya.
Namun pengesahan yang diberikan melalui pemungutan suara itu akan bisa memberikan wewenang hukum lebih besar kepada Partai Republik untuk memaksa pemerintahan Biden agar bekerja sama dan bisa membantu melawan tuduhan dari Partai Demokrat yang menuduh penyelidikan itu tidak memiliki legitimasi.
Para anggota DPR AS dari Partai Republik menuduh Biden dan keluarganya mengambil keuntungan dari tindakan-tindakannya ketika dia menjabat Wakil Presiden AS pada era pemerintahan Presiden Barack Obama tahun 2009 hingga tahun 2017 lalu.
Para anggota DPR AS dari Partai Republik itu juga fokus pada usaha bisnis putra Biden di Ukraina dan China selama periode tersebut.
Mereka mengklaim mendapatkan bukti yang menunjukkan putra Biden membuat klien-kliennya percaya bahwa dia bisa memberikan akses ke kantor Wakil Presiden AS.
Namun mereka belum menunjukkan bukti yang menunjukkan Biden mengambil tindakan resmi untuk membantu bisnis putranya atau mendapatkan keuntungan finansial dari hal itu.
Biden, dalam pernyataannya, mengecam para anggota DPR AS dari Partai Republik yang disebutnya tidak bertindak berdasarkan permintaannya soal prioritas dalam negeri atau memberikan dana darurat untuk Ukraina maupun Israel.
“Para anggota Partai Republik di DPR tidak bergabung dengan saya. Bukannya melakukan apa pun untuk membantu menjadikan kehidupan warga Amerika lebih baik, mereka malah fokus menyerang saya dengan kebohongan,” tegasnya.
