PM Inggris Rishi Sunak Pecat Menteri Dalam Negeri Akibat Kontroversi Terkait Demo Pro-Palestina
rakyatnesia.com – Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak memutuskan untuk mencopot Menteri Dalam Negeri, Suella Braverman, pada Senin (13/11) setelah dianggap membuat komentar provokatif terkait pengawasan terhadap demonstrasi pro-Palestina. Keputusan pemecatan ini diumumkan oleh media Inggris, PA Media.
Braverman sebelumnya menuduh kepolisian London menerapkan “standar ganda” dalam menangani protes massa yang mendukung Palestina.
Kontroversi muncul setelah aksi bela Palestina pekan lalu, yang diikuti oleh sekitar 300.000 hingga 800.000 orang yang menuntut dukungan Inggris untuk gencatan senjata di tengah agresi Israel di Gaza.
Situasi semakin memanas saat terjadi kerusuhan selama demonstrasi, terutama saat muncul kelompok pendukung Israel. Pemberhentian Braverman ini terjadi setelah kontroversi meningkat, terutama setelah Braverman menggambarkan demonstrasi pro-Palestina sebagai “pawai kebencian.”
Pengunjuk rasa sayap kanan pun bentrok dengan polisi di pusat kota London. Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu malam, polisi menyebut sebanyak 126 orang ditangkap.
Sebagian besar dari mereka adalah pengunjuk rasa sayap kanan yang merupakan kelompok, yang menurut polisi, termasuk hooligan sepak bola.
“Kekerasan ekstrim yang dilakukan pengunjuk rasa sayap kanan terhadap polisi hari ini sungguh luar biasa dan sangat memprihatinkan,” kata Asisten Komisaris Matt Twist, seperti dilaporkan Reuters.
Dalam penangkapan tersebut, polisi telah mengamankan sebilah pisau dan knuckle-duster (senjata dari besi yang dipakai di punggung tangan).
Kepergian Braverman dari pemerintahan terjadi saat Partai Konservatif masih sangat tidak populer di kalangan pemilih.
Hasil ajak pendapat menunjukkan Partai Konservatif kemungkinan akan mengalami kekalahan besar dalam pemilu tahun depan.
Braverman memang terkenal konfrontatif terhadap pemerintah Sunak dalam beberapa isu. Isu itu di antaranya soal migran, pengunjuk rasa, polisi, dan bahkan tunawisma.
Sikap menteri itu menyebabkan perpecahan dalam Kabinet Sunak dan memicu spekulasi bahwa ia sedang merencanakan pencalonan kepemimpinan di masa depan.
