Menteri Sayap Kanan Israel Membuka Kemungkinan Penggunaan Bom Nuklir di Gaza
rakyatnesia.com – Amichai Eliyahu, seorang menteri dari partai ekstremis Otzma Yehudit di Israel, telah mengutarakan bahwa salah satu opsi yang mungkin dalam konflik di Gaza adalah penggunaan bom nuklir di wilayah Jalur Gaza.
Ketika ditanya apakah bom atom seharusnya digunakan di daerah tersebut dalam sebuah wawancara dengan Radio Kol Berama, Eliyahu menyatakan bahwa “ini adalah salah satu kemungkinannya.”
Perlu dicatat bahwa Eliyahu bukan bagian dari kabinet keamanan Israel yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan selama masa perang, dan dia tidak memiliki kendali atas kabinet perang yang mengarahkan operasi melawan kelompok teror Hamas.
Selain itu, Eliyahu juga menyampaikan keberatannya terhadap bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada Gaza, dengan mengklaim bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada apa yang dia sebut sebagai “Nazi” dan menuduh bahwa tidak ada warga sipil yang tidak terlibat di Gaza.
Dia mendukung perebutan kembali wilayah Jalur Gaza dan memulihkan pemukiman di sana. “Mereka bisa pergi ke Irlandia atau ke gurun pasir, monster di Gaza harus menemukan solusinya sendiri,” kata Eliyahu, dilansir Times of Israel.
Dia mengatakan Jalur utara tidak punya hak untuk hidup, dan menambahkan bahwa siapa pun yang mengibarkan bendera Palestina atau Hamas “tidak boleh terus hidup di muka bumi.”
Sementara itu, PM Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin oposisi Lapid mengecam Amichai atas komentarnya. “Perkataan Amichai Eliyahu tidak sesuai dengan kenyataan,” kata Netanyahu, dilansri Al Jazeera.
“Israel dan IDF bertindak sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk mencegah kerugian bagi orang-orang yang tidak terlibat, dan kami akan terus melakukan hal tersebut hingga mencapai kemenangan.” Pernyataan tersebut muncul ketika tekanan terhadap Israel untuk mengurangi korban sipil di Gaza semakin meningkat.
Sejauh ini, lebih dari 9.400 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, di wilayah yang terkepung sejak 7 Oktober.
