Cabup Pudji Dewanto, Terima Surat Tugas dari DPP Partai Persatuan Pembangunan

0 48

BOJONEGORO (Rakyat Independen)- Peta politik jelang Pilkada Bojonegoro 218 di Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur, menjadi berubah. Pasalnya, Cabup Pudji Dewanto kini telah mengantongi Surat Tugas dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jakarta. Hal itu, diungkapkan oleh Ketua DPC PPP Bojonegoro Choirul Anam saat menggelar Konferensi Pers, di Kantor DPC PPP Bojonegoro, yang berada di Jalan Panglima Polim, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro Kota, Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur, Rabu (1/10/2017).

Ketua DPC PPP Bojonegoro Choirul Anam dengan didampingi pengurus lainnya, telah menyampaikan bahwa bacabup yang memperoleh surat tugas adalah Pudji Dewanto,SH,MM atau yang akrab disebut Kang PD.

“DPP PPP di Jakarta telah memberikan surat tugas ke Saudara Pudji Dewanto,SH,MM, sebagai Cabup yang diusung oleh PPP. Kenapa belum memperoleh rekom dan baru berupa surat tugas. Hal itu, karena Pudji Dewanto belum memiliki Cawabup dan koalisi partai sesuai dengan syarat minimal pengusungan kepala daerah/wakil kepala daerah,” demikian disampaikan Ketua DPC PPP Bojonegoro Choirul Anam, dihadapan puluhan wartawan di kantornya, Rabu (1/10/2017).

Masih menurut Mas Irul – demikian, Ketua DPC PPP Bojonegoro Choirul Anam, akrab disapa – ada 4 (empat) kewajiban yang harus dipenuhi oleh Cabup Pudji Dewanto, setelah menerima Surat Tugas dari DPP PPP dengan toleransi waktu maksimal tanggal 25 Oktober 2017, semua syarat tersebut harus sudah terpenuhi.

Ditambahkan oleh pria asal Brangkal Kepohbaru itu, ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi Kang PD diantaranya, yang pertama Pudji Dewanto harus membentuk koalisi partai politik yang efektif sesuai dengan syarat minimal pengusungan kepala daerah. Yang Kedua, Kang PD juga harus memberikan kepastian nama bakal calon wakil kepala daerah tersebut.

Cabup Pudji Dewanto, Terima Surat Tugas dari DPP Partai Persatuan Pembangunan 1
Foto kenang-kenangan: Saat Cabup Pudji Dewanto menyampaikan visi misi sebagai bacabup PPP dalam Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) yang digelar DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bojonegoro, di Hotel Griya Dharma Khusuma (GDK) Bojonegoro, Minggu (15/10/17) lalu.

Syarat ketiga, Kang PD juga diwajibkan untuk memberdayakan dan melibatkan seluruh kader daan struktur Partai Persatuan Pembangunan di setiap tingkatan untuk pemenangan. Yang ke empat adalah menyelesaikan proses administrasi dalam mekanisme pengusungan calon kepala daerah/wakil kepala daerah sesuai dengan petunjuk DPP Partai Persatuan Pembangunan nomor: 1198/KPTS/DPP/VI/2017.

“Dengan telah diterimanya Surat tugas oleh Bacabup Pudji Dewanto,SH,MM, dengan nomor: 1472/TG/DPP/X/2017 yang ditanda tangani Wakil Ketua DPP PPP HM Arwani Thomafi dan Sekretaris Jenderal H Asrul Sani,SH,M.Si, tertanggal 25 Oktober 2017, maka pihak DPC PPP Bojonegoro bakal mengamankan dan melaksanakan keputusan tersebut dan menyatakan siap membantu Cabup Pudji Dewanto dalam melakukan komunikasi dan koalisi dengan partai lain yang bakal ikut mengusungnya,” ungkap Mas Irul, serius.

Selain itu, Kang PD juga mendapatkan tugas, jika terpilih menjadi Bupati Bojonegoro untuk periode 2018 – 2023, agar meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro di bidang agama Islam. Juga berkomitmen untuk mengeluarkan Peraturan daerah tentang alokasi anggaran pada ustadz dan ustadzah di Madin (Madrasah Diniyah) dan ustadz dan ustadzah di Taman Pendidikan Al Qur’an, ke dalam anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro.

Saat ditanya, tentang bagaimana jika Kang PD tak berhasil memenuhi syarat yang diberikan DPP PPP yang tercantum dalam Surat tugas itu, Mas Irul mengaku tak mau berandai-andai.

“Semua itu kewenangan DPP PPP di Jakarta. Jika tak berhasil maka kita kembalikan ke DPP untuk menindak lanjutinya sesuai dengan komitmen yang tertuang dalam surat tugas itu. Kami yakin, proses akan berjalan dengan baik dan lancar sehingga PPP bisa mengusung calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam Pilkada serentak Bojonegoro yang bakal digelar 27 Juni 2018 mendatang,” ujarnya.

Dikonfirmasi secara terpisah Cabup Pudji Dewanto membenarkan jika dirinya telah menerima surat tugas itu sejak 25 Oktober 2017 lalu. Surat tugas atas nama dirinya itu diterimanya karena dirinya siap memenuhi persyaratan yang dibuat oleh DPP PPP Jakarta.

“Dengan mengucap “bismillah” saya siap mengemban surat tugas sebagai calon bupati Bojonegoro yang diusung oleh Partai Persatuan Pembanguanan. Saya mohon do’a restunya kepada seluruh masyarakat Bojonegoro agar niat baik saya untuk maju dalam Pilkada sebagai orang nomor satu di Bojonegoro itu bisa berjalan lancar dan memperoleh dukungan dari masyarakat Bojonegoro, untuk periode Bojonegoro 5 (lima) tahun ke depan,” katanya dengan penuh harap.

Ditambahkannya, untuk langkah awal yang bakal dilakukan Kang PD melakukan komunikasi dengan partai lain untuk memenuhi jumlah syarat minimal kursi untuk bisa maju dalam pilkada Bojonegoro 2018 yaitu 10 Kursi. Setelah koalisi terbentuk, baru akan melangkah ke bakal calon wakil bupati yang harus dipersiapkan. **(Kis/Red).

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More