IMF Tidak Terlibat dalam Urusan Capres untuk Membatasi Hilirisasi, Menurut Bahlil Lahadalia

rakyatnesia.com – Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan kecurigaannya terkait kemungkinan International Monetary Fund (IMF) mencoba turut campur dalam pemilihan calon presiden dalam Pilpres 2024. Dia meyakini bahwa IMF mungkin berusaha untuk membatasi upaya hilirisasi sumber daya alam Indonesia.

Kecurigaan ini didasarkan pada analisis tiga kelompok yang tidak mendukung konsep hilirisasi yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahlil Lahadalia mengidentifikasi kelompok pertama sebagai mereka yang menginginkan keuntungan instan dari impor, sementara kelompok kedua adalah pengusaha yang lebih suka mengekspor bahan mentah.

Bahlil Lahadalia menjelaskan, “Ada faktor ketiga, yaitu negara-negara yang mungkin tidak menginginkan kemajuan Indonesia, seperti yang saya contohkan, IMF.”

Namun, dia juga mencatat bahwa IMF telah memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. “Namun, sekarang dia sudah meminta maaf. Katanya ada kekeliruan dalam interpretasi di media, seperti yang disampaikan oleh direktur IMF,” tambahnya.

Namun, Bahlil menilai IMF tidak akan berhenti ikut campur dalam kebijakan hilirisasi Indonesia. Ia mengaku masih tidak habis pikir dengan kajian lembaga keuangan internasional itu meski sudah sempat meminta maaf.

Bahlil kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa kajian IMF itu berisi permintaan agar Indonesia mempertimbangkan ulang larangan ekspor nikel. Bahkan, IMF meminta larangan itu tidak diperluas ke bahan mentah lain.

Padahal, menurut dia, IMF paham pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus karena inflasi bisa terkendali dan sedang melakukan transisi mendapatkan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi.

“Maksudnya apa orang kayak gitu mau intervensi negara kita? Itu pasti ada sesuatu kayak gitu-gitu dan itu dia pasti akan masuk ke calon penguasa atau partai politik,” ujar Bahlil.

“Hanya dua itu saja instrumennya. Kita tidak mau yang memimpin negara kita seperti itu,” sambungnya.

Bahlil pun menduga ada pihak yang memang tidak ingin hilirisasi berlanjut setelah era Presiden Jokowi berakhir. Ia menilai Indonesia akan kembali ke zaman seperti penjajahan Belanda.

Ia kemudian menyinggung bahwa Indonesia harus dipimpin oleh presiden yang berani dan punya keteguhan hati. Ia juga menyoroti potensi hilirisasi tidak dilanjutkan jika Indonesia dipimpin oleh orang yang tidak tepat.

“Sekarang ada orang yang masuk di salah satu calon presiden, mungkin, membuat program agar tidak melanjutkan hilirisasi. Ini bahaya ini. Itu tidak boleh negara kita dikendalikan orang-orang kayak gini. Presiden itu harus berani, punya keteguhan hati, dan tahu teknis,” ucap dia.

IMF sebelumnya ramai disorot publik karena mempermasalahkan larangan ekspor nikel Cs yang diterapkan Indonesia. Bahkan, IMF juga meminta Presiden Joko Widodo melonggarkan larangan tersebut.

Namun, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva meluruskan sikap mereka kala bertemu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di KTT ASEAN Jakarta. Georgieva menyatakan bahwa IMF mau Indonesia melanjutkan kebijakan hilirisasi yang sudah dijalankan.