Bojonegoro Memasuki Usia 338 Tahun

Sukisno

Bagikan

Kereta Api Tabrak Minibus 3 Meninggal, Puluhan Luka-Luka

Memasuki usia ke 338 merupakan usia yang sudah matang bagi kabupaten Bojonegoro. Sebuah Kabupaten yang biasa disebut Bumi Angling Dharma itu, semakin menjadi primadona bagi bangsa Indonesia.

Karena hasil migas (minyak dan gas bumi), kini Bojonegoro sering disebut Kota Migas. Kekayaan alam yang berasal dari perut bumi Bojonegoro itu mampu menjadikan Bojonegoro dikenal diseluruh dunia. Kondisi itu, memiliki daya tarik tersendiri. Hingga membuat banyak pejabat tinggi negara yang berkunjung ke Bojonegoro.

Tak tanggung-tanggung, Wakil Presiden RI H.M. Jusuf Kalla telah berkunjung ke Bojonegoro, Menteri BUMN Rini Sumarno, Kasad TNI AD Jendral Gatot Nurmantyo, Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Sumardi, Menteri sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, yang terbaru adalah kunjungan KH Hasyim Muzadi (Tim Penasehat Presiden).

Bojonegoro yang dulu dikenal sebagai kota yang sepi karena tidak termasuk kota niaga (perdagangan), kini selangkah lebih maju, setelah menjadi Kota Minyak. Sebuah kabupaten yang menyangdang predikat sebagai penghasil minyak terbesar di Asia Tenggara. Dengan kapasitas produksi puncak yaitu 165 ribu barel perhari (bph).

Pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) migas cukup besar hingga mampu mendongkrak APBD 2015 menembus angka 2,9 triliun. Padahal 7 (tujuh) tahun yang lalu APBD Bojonegoro baru mencapai angka 814 miliar. Dengan demikian, ada peningkatan 200 persen lebih jika dibandingkan dengan awal Pemerintahan Suyoto-Setyo Hartono (To-To).

Peningkatan anggaran tersebut, sudah bisa dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan kabupaten, jalan poros desa, jalan lingkungan, jembatan, gorong-gorong, Tembok penahan Tanah (TPT), pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan kantor pemerintah dan masih banyak proyek lainnya.

Ada seribu lebih paket proyek di Bojonegoro baik besar dengan nilai ratusan miliar maupun proyek kecil dengan nilai dibawah Rp 200 juta. Mulai dari pembangunan mega proyek gedung Pemkab Bojonegoro, Pembangunan Masjid Agung Darussalam, rehab RSUD di Jl Veteran, Pembangunan Jembatan Padangan yang menghubungkan Kecamatan Padangan dengan Kecamatan Kasiman atau sebaliknya. Di beberapa titik sudah dibangun jalan rabat beton menggunakan tulang besi dan beberapa proyek lainnya.

Pemerataan Dana Pembangunan Infrastruktur
Dilihat dari jumlah dana APBD Bojonegoro yang terus meningkat seiring dengan masuknya DBH (Dana bagi hasil) migas yang setiap tahunnya meningkat, haruslah diiringi dengan peningkatan pembangunan di Kota migas Bojonegoro tersebut.

Peningkatan pembangunan memang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Bojonegoro. Hal itu bisa dilihat dari pembangunan yang dimulai dari tingkat desa. Jalan poros desa pada 419 desa dan 11 kelurahan hampir terselesaikan. Rata-rata sudah 50 persen lebih jalan poros desa dan jalan lingkungan sudah di paving. Bahkan sudah ada desa-desa yang jalan di lingkungannya sudah selesai dipaving semua.

Akan tetapi masih banyak juga, desa-desa yang memiliki wilayah yang luas, pembangunan jalan pavingnya belum mencapai 50 persen. Seperti halnya, Desa Napis yang berada di wilayah Kecamatan Tambakrejo. Desa Napis memiliki panjang jalan dari ujung utara hingga ujung selatan mencapai 12 kilo meter. Belum lagi jalan lingkungan yang ada desa pinggiran hutan jati tersebut.

Bagi desa-desa yang wilayahnya kecil, karena pembangunan infrastruktur jalan sudah selesai, maka pembangunanya sudah merambat ke pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah), irigasi dan pembangunan jalan pertanian hingga untuk membangun balai dan desa yang megah. Pemerataan pembangunan itu perlu dipikirkan dengan mengalokasikan dana yang lebih besar pada desa-desa yang memiliki wilayah yang cukup luas. Jadi, alokasi anggaran untuk desa perlu dikaji ulang, agar desa-desa yang memiliki wilayah yang luas, bisa segera menyelesaikan pembangunan desanya.

Agar terjadi pemerataan, hendaknya kota-kota kecamatan juga sudah waktunya mulai dipercantik dengan sentuhan pembangunan. Seperti pembangunan saluran air dan trotoar yang saat ini sedang dibangun di Jalan raya depan Pasar Sumberrejo. Selain Sumberrejo, wilayah kecamatan lain juga harus segera dianggarkan agar Kota kecamatan bisa makin indah sehingga tidak tekesan jomplang pembangunan kota kabupaten dengan kota kecamatan.

Pembangunan Yang Terarah, Yang lebih berpihak pada rakyat
APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2008 silam itu hanya 814 miliar, tahun 2015 ini sudah mencapai 2,9 triliun. Ada peningkatan sekiar 200 persen lebih jika dibandingkan dengan 7 tahun yang lalu. Peningkatan APBD yang paling mencolok terjadi pada APBD tahun 2012 1,89 triliun menjadi 2,1 triliun pada APBD tahun 2013.

APBD Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2014 ini naik lagi menjadi Rp2,271 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp347 miliar. Sedangkan APBD Tahun anggaran 2015 naik mencapai angka Rp 2,9 triliun.
Kenaikan APBD Bojonegoro semakin meroket tajam jika dibandingkan dengan sepuluh tahun lalu ketika Bojonegoro masih berada di antara lima kabupaten miskin di Jawa Timur dengan nilai anggaran sekitar Rp 800 miliar.

Kepada penulis, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Bojonegoro Ibnu Soeyoeti mengatakan APBD terus bertambah pada pada anggaran perubahan atau APBD-P 2015 tahun ini.
APBD sebesar Rp 2,9 triliun bersumber terbesar dari Dana Perimbangan Migas Rp 2,1 triliun. Yang lainnya, seperti pajak sebesar Rp 538 miliar dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 262 miliar.

Peningkatan dana APBD Bojonegoro 2015 yang sudah berada di angka Rp 2,9 triliun itu hendaknya dibarengi dengan peningkatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia seutuhnya. Jangan sampai ada penggunaan anggaran yang tidak berimbang antara belanja rutin yaitu gaji pegawai dan kebutuhan operasional pemrintah kabupaten yang nilainya cukup tinggi.

Kita lihat dalam porsi APBD sebelumnya yang terserap untuk kebutuhan belanja gaji bupati, DPRD, dan pegawai negeri sipil mencapai angka Rp 1 triliun lebih. Jumlah itu, lebih tinggi daripada daerah-daerah kabupaten tetangganya.

Kejanggalan lain, bisa dilihat dari, anggaran yang banyak terserap untuk kebutuhan perkantoran dan sebagainya, seperti pembangunan gedung pemerintah kabupaten yang menelan anggaran hingga Rp 68 miliar. Sementara, untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Bojonegoro hanya Rp 30 juta per tahun.  Ini sangat ironis dan memprihatinkan kita.

Perlu adanya kajian tentang arah pembangunan Kabupaten Bojonegoro agar lebih mengedepankan pembangunan yang pro rakyat. Pembangunan jalan poros kecamatan yang hingga saat ini masih banyak yang rusak, perlu segera diperbaiki. Karena dengan kondisi jalan yang bagus maka transportasi lancar. Jika transportasi lancar maka masyarakat desa yang rata-rata petani bisa menjual hasil panennya dengan mudah. Jika transportasi mudah maka ongksosnya tidak mahal sehingga membuat petani memperoleh untung besar. Dan jika petani untung maka masyarakat makin makmur dan sejahtera.

Selain itu, perlu adanya pembinaan yang terus menerus kepada masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat. Perlu ditingkatkan anggaran untuk pelatihan-pelatihan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat. Kerajinan tangan, batik, kerajinan pelepah pisang, kerajinan bubut, kasur lantai, anyaman dan masih banyak kerajinan lainnya di Bojonegoro perlu makin diperhatikan dan ditingkatkan kegiatanya.

Karena, jika masyarakat Bojonegoro yang agraris itu mendapatkan pelatihan kegiatan pemberdayaan, maka mereka akan mendapatkan tambahan inkam keluarga. Jika ekonomi mereka meningkat, maka mereka akan tercukupi ekonominya dengan baik.

Dana APBD Bojonegoro yang sudah melimpah itu hendaknya difokuskan pada kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat dengan sebuah tujuan untuk memakmurkan masyarakat Bojonegoro. Semoga pemegang kekuasaan menepati janjinya untuk membangun Bojonegoro yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Semoga dan semoga…

Penulis adalah,
Ketua Ikatan Wartawan Bojonegoro (IWB)
Email: ikatanwartawanbojonegoro@gmail.com

Bagikan

Also Read

Tags

Tinggalkan komentar