BOJONEGORO (RAKYATNESIA.COM) – Anggota DPRD Bojonegoro Bambang Sutriyono menggelar Reses masa sidang III Tahun 2020, di halaman rumah milik Sugiharto Desa Alasgung, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur, Jum’at (16/10/2020) sekira pukul 15:00 WIB.
Dalam reses tersebut, dihadiri Kanit Intel Polsek Sugihwaras Iptu Teguh Subagyo, mewakili Kapolsek Sugihwaras yang berhalangan hadir. Para Ketua PAC PDI Perjuangan Dapil III meliputi, Sugiwaras, Kedungadem, Kepohbaru dan Baureno. Juga Ketua PAC Dapil II yakni, Kecamatan Kanor, Sumberrejo, Balen dan Sukosewu, serta undangan lainnya.
Dalam kata sambutanya, Bambang Sutriyono yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Bojonegoro itu menyampaikan tentang keberhasilan pembangunan Kabupaten Bojonegoro dalam 2 tahun anggaran, yang sudah menunjukkan keberhasilanya.
Lanjut Bambang Sutriyono, bahwa Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro dibawah kepemimpinan Bupati Bojonegoro DR Hj Anna Mu’awanah – Wakil Bupati Bojonegoro Drs H Budi Irawanto,M.Pd (Anna – Wawan) telah memasukkan 17 program Prioritas yang dulu menjadi program saat kampanye Pilkada 2018 silam.
“Kekuatan APBD Bojonegoro tahun 2020 sebesar 6,7 Triliun, dikarenakan ada Pandemi Covid-19, anggaran dipangkas 1 triliun sehingga kekuatan APBD Bojonegoro 2020 sebesar 5,7 triliun,” ungkap pria yang akrab disapa Mas Bambang itu, Jum’at (16/10/2020).
Masih menurut Mas Bambang, walaupun ada pemangkasan anggaran, pembangunan di Kabupaten Bojonegoro tetap menggeliat. Seperti halnya dengan pembangunan jalan cor di tahun anggaran 2019 berhasi dibangun 120 kilo meter (km), dan di tahun 2020 ini, dibangun jalan cor di 51 paket proyek dengan panjang 140 km. Sisa 115 km yang bakal dikerjakan dan diselesaikan di tahun 2021 mendatang.
“Sembari menyelesaikan jalan poros kecamatan di tahun anggaran 2021, jalan poros desa harus mulai dibangun. Bagi desa-desa yang tak mampu mengerjakan jalan poros desa segera merubah status jalan poros desa menjadi jalan poros kecamatan atau jalan DPU sehingga bisa langsung dibangun oleh pihak Pemkab Bojonegoro,” kata Mas Bambang mengaskan.
Lanjut Mas Bambang, Pembangunan jembatan penghubung Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Blora, hingga kini masih berlangsung pembangunannya. Jembatan yang melintasi Bengawan solo itu, dibangun dengan dana sebesar 83 miliar lebih, yang bertujuan membuka akses dua kabupaten melalui Ngraho – Kradenan itu.
“Tak hanya itu, di tahun anggaran 2020 ini, ada pembangunan pergantian jembatan 57 paket proyek dengan anggaran 28 miliar dan ada rehab jembatan 53 paket dengan menyerap anggaran sebesar 20 miliar lebih,” tandasnya.
Ditambahkan, rencana pembangunan jembatan Kanor – Rengel (Kare) bakal dilaksanakan tahun anggaran 2021 mendatang. Hal itu, bisa dipastikan karena 21 warga yang terkena pembangunan jembatan sudah bersedia menerima ganti rugi dari pihak Pemkab Bojonegoro.
Selain bicara pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Bojonegoro dalam 2 tahun terakhir ini, Mas Bambang juga menyampaikan tentang adanya unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja yang sudah ditunggangi oleh kepentingan politik. Sehingga, dia meminta agar kader dan simatisan PDI Perjuangan jangan ikut-ikutan dan tetap mengamankan dan mendukung Pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin yang diusung oleh partai berlambang banteng moncong putih itu.
“Saya berterima kasih kepada warga di Dapil III khususnya dan Bojonegoro umumnya yang tak ikut-ikutan unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. Dikarenakan, tak ada pemerintah yang menyengsarakan rakyatnya. Justru UU Cipta Kerja bertujuan untuk melindungi para pekerja dan mendorong perusahaan untuk menyerap tenaga kerja di perusahaanya masing-masing,” ungkapnya.
Anggota dewan asal Desa Pasinan, Kecamatan Baureno itu, juga membicarakan tentang pelaksanaan reses yang menggunakan protokol kesehatan. Dengan menyiapkan cuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir. Jaga jarak dan tetap memakai masker untuk mencegah penyebaran Virus Corona atau Covid-19.
Dalam reses tersebut, Kader PDI Perjuangan dari Sugihwaras Sujoko mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kelangkaan pupuk yang sedang dialami petani di wilayah Kabupaten Bojonegoro saat ini.
“Saya menanyakan tentang mekanisme penyaluran pupuk yang menggunakan KPM (Kartu Petani Mandiri) yang secara teknis belum siap. Juga tentang keterbatasan kuota pupuk yang tidak seimbang dengan luasan lahan pertanian dan perkebunan yang butuh solusi,” ungkap mantan Kades Panunggalan 2 periode itu.
Lanjut Sujoko, perlu adanya sosialisasi penggunaan pupuk non subsidi untuk mengkafer kebutuhan petani agar tidak terjadi gejolak karena selisih harga yang tinggi dan perlu adanya perhatian pemerintah kepada petani holtikultura, yakni, petani cabe, bawang merah dan hasil perkebunan lainnya.
Di akhir resesnya, Mas Bambang menyampaikan, bagi yang belum sempat menyampaikan aspirasinya bisa dikirim melalui surat dan bisa melalui media sosial Watshapp (WA) kepada dirinya, untuk diteruskan ke lembaga perwakilan rakyat kabupaten Bojonegoro itu.
**(Kis/Adv).