Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2019 Segera Diumumkan, Naik Berapa Persen ?

0 446

Nasional – Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2019 Segera Diumumkan, Naik Berapa Persen ? , Kemnaker segera menetapkan kembali Batas Upah Minum Provinsi untuk tahun 2019. Dimana setiap Provinsi diminta untuk mengumumkan kenaikan serentak ini mulai 1 November 2018. Dan nilai kenaikan yang ditentukan adalah 8,03 persen.

Gubernur yang tak menaikkan UMP, siap-siap akan mendapatkan sanksi.

Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2019

Upah Minimum Provinsi 2019

Dilansir dari Liputan6.com, Rabu 17 Oktober 2018, Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8.240/M-Naker/PHI9SK-Upah/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 per tanggal 15 Oktober 2018, mewajibkan gubernur menetapkan UMP 2019. Selain berdasarkan kenaikan yang ditetapkan pemerintah, kenaikan UMP juga memperhatikan Dewan Pengupahan Provinsi.

” UMP tahun 2019 ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing gubernur secara serentak pada tanggal 1 November 2018,” ‎berikut bunyi SE No. 8.240.

Baca juga : Daftar Kenaikan UMK Jawa Timur tahun 2019, Kabupaten Tuban, Lamongan, Bojonegoro Naik Lumayan Tinggi

Tak hanya itu, gubernur juga dapat (tidak wajib) menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk kabupaten/kota tertentu, yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP.

” UMK tahun 2019 ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2019. UMPdan UMK yang ditetapkan oleh gubernur berlaku terhitung mulai 1 Januari 2019,” bunyi SE ini.

Baca juga :  Ini Gaji PNS 2018 jika Lolos Seleksi CPNS 2018 lewat SSCN

Gubernur Tak naikkan UMP 2019 diancam dipecat

SE No. 8. 240 juga memuat sanksi bagi kepala daerah yang tidak menetapkan kenaikan UMP sesuai dengan ketetapan pemerintah. Berikut ini adalah rincian sanksi yang akan diberikan bagi gubernur yang melanggar aturan.

Dalam pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak malaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubemur dan/atau Wakil Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau wakil Wali Kota.

Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 bulan.

Selanjutnya apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetapi tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

 

Fakta tentang Kenaikan UMP 2019

Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2019

1. Upah Di DKI Jakarta Tahun 2019 Jadi Segini Loh

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan UMP 2018 sebesar Rp 3.648.035. Nantinya, nilai UMP tersebut akan ditambah 8,03% di 2019.

Bila dihitung secara kasar, maka Rp 3.648.035 x 8,03% = Rp 292.937. Kemudian 3.648.035 + Rp 292,937 = Rp 3.940.972. Maka perkiraan UMP DKI pada 2019 mendatang sebesar Rp 3.940.972.

Sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015, peningkatan nilai UMP tersebut berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) dan data inflasi nasional.

Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan produk domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2019, bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sesuai dengan Surat Kepala BPS RI Nomor B-218/BPS/1000/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018.

Namun, itu merupakan perhitungan kasar dari surat edaran Kemnaker Nomor B.240/M.NAKER/PHI9SK-UPAH/X/2018, tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018.

2. Gubernur Bakal DIpecat jika tidak menaikkan UMP

Penetapan UMP menggunakan formula perhitungan upah minimum termasuk sebagai program strategis nasional yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV. Seluruh kepala daerah seperti gubernur wajib menetapkan UMP wilayahnya tahun depan.

Mengutip surat edaran Kemnaker Nomor B.240/M.NAKER/PHI9SK-UPAH/X/2018, Selasa (16/10/2018), kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional tersebut akan mendapatkan sejumlah sanksi. Sanksi terberat adalah pemecatan.

Dalam Pasal 68 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diatur bahwa kepala daerah/wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenal sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh menteri untuk kepala daerah.

“Dalam hal teguran tertulis tela disampaikan dua kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah akan diberhentikan sementara selama tiga bulan,” bunyi aturan tersebut.

Selanjutnya apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

“Dalam UU No. 23 Tahun 2014 juga diatur bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tidak mentaati seluruh peraturan perundang-undangan dapat diberhentikan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai ketentuan pasal 78 ayat 2, pasal 80, dan pasal 81,” jelasnya.

3. Beberapa Kali Jokowi Naikkan Upah

Kenaikan UMP 2019 ini tercatat menjadi yang paling rendah sejak 2016 lalu, di mana perhitungan kenaikan UMP sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015 yang berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) dan data inflasi nasional.

Dari catatan detikFinance, kenaikan UMP dari tahun 2015 ke 2016 yang menggunakan formula perhitungan tersebut pertama kali rata-rata sebesar 11,5% di berbagai wilayah Indonesia.

Kemudian di tahun 2017, Kemnaker kembali menaikkan UMP sebesar 8,25%. Kenaikan itu didapatkan dengan asumsi inflasi 3,07% dan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,18%.

Selanjutnya, pada 2018 ini UMP Juga dinaikkan sebesar 8,71%. Kenaikan UMP 2018 sebesar 8,71% dihitung berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Rinciannya, inflasi nasional sebesar 3,72% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99%.

Terakhir pada 2019 nanti, Kemnaker menaikkan UMP sebesar 8,03%. Kenaikan dihitung dari inflasi nasional sebesar 2,88% ditambah pertumbuhan PDB sebesar 5,15%.

Kenaikan UMP tahun depan juga tercatat jadi yang paling kecil dibandingkan empat tahun sebelumnya, atau selama menggunakan formula pengupahan penambahan dari pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) dan data inflasi nasional di 2015 ke 2016.

 

Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2019

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More