Dipanggil DPR untuk Bahas Rempang, Bahlil Mengatakan : Saya Tidak Bodoh
rakyatnesia.com – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali memanggil Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, untuk membahas perkembangan investasi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
Pulau Rempang akan mengalami transformasi menjadi Rempang Eco Park, di mana salah satu investor utamanya adalah perusahaan produsen kaca asal China, Xinyi Glass Holdings Ltd, dengan nilai investasi sebesar US$ 11,5 miliar atau sekitar Rp 175 triliun. Bahlil menyadari bahwa banyak netizen yang meragukan pemahamannya terkait investasi ini dan menyebutnya sebagai orang yang kurang kompeten.
Dalam rapat kerja di Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, Bahlil mengklarifikasi, “Ini adalah ekosistem yang sangat besar, dan perusahaan ini tidak hanya melibatkan Xinyi, tetapi Xinyi yang tampil paling terdepan. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan agar tidak ada lagi yang menganggap saya kurang paham.”
Proyek pengembangan ini akan mencakup lahan seluas sekitar 17.600 hektar, yang terdiri dari sekitar 10.280 hektar hutan lindung dan 7.572 hektar yang akan digunakan oleh PT MEG untuk investasi. Dalam tahap awal, sekitar 2.000 hektar dari lahan tersebut akan dikembangkan.
“Saya kadang-kadang bingung republik kita informasi liar lebih dari pada yang benar jadi suapaya tidak ada dosa di antara kita kita harus membangun kesepahaman agar ada kerangka objektif data yang benar,” paparnya.
Bahlil menyadari hal tersebut tidak terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Maka dari itu muncul suara miring dan berujung konflik pada 7 September 2023, akibat bentrokan yang terjadi antara warga setempat dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Direktorat Pengamanan Aset BP Batam.
“Kami akuilah bahwa memang dalam proses komunikasi awal terjadi miskomunikasi jujur lah kita, kita harus berani berjiwa besar untuk mengatakan kalau itu ada kekeliruan namun kekeliruan itu bukan tanpa alasan,” jelas Bahlil.
Alasan yang diungkapkan, yaitu saat pengukuran lahan dilakukan tim untuk pematokan, beberapa kelompok masyarakat mengira akan langsung relokasi. Kelompok tersebut menghalangi jalan dengan pohon sehingga mengganggu arus lalu lintas.
“Ceritanya ini cikal bakalnya kemudian karena sudah beberapa hari jalan ini ditutup aparat membuka pada saat membuka kemudian saudara saya di sana ya biasa aktivis kan, begitu agak melakukan sedikit gerakan agar kita tidak terbuka jadi masalahnya di situ awalnya itu ditambah lagi dengan informasi-informasi yang beredar lahirlah itu gas air mata,” kata Bahlil.
