Komisioner Komisi Informasi Pusat, Laksanakan Kunjungan Lapangan Keterbukaan Informasi Publik, di Desa Kedungsumber, Temayang

64

BERITA BOJONEGORO (RAKYATNESIA) – Pemerintah Desa (Pemdes) Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur, mewakili Provinsi Jawa timur, dalam ajang Desa Transparan dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dimana, Desa Kedungsumber telah masuk 10 (sepuluh) besar Nasional. Hal itu, berdasarkan hasil seleksi tahapan desk review dalam Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa yang ditetapkan pada 16 Agustus 2021 lalu.

Kini, penilaian lapangan turun langsung ke Desa Kedungsumber dengan agenda kegiatan apresiasi keterbukaan Informasi publik, yang berlangsung di Balai desa setempat, Jum’at (3/9/2021).

Tim Visitasi lapangan turun ke Desa Kedungsumber, yakni, Kementrian Desa PDTT, Komisi Informasi Pusat (KIP), Dan Badan Aksebilitas Telekomunikasi Dan Informasi (Bakti).

Kepala desa Kedungsumber Ir Kardi dalam sambutanya menyatakan, bahwa keterbukaan public di desanya itu telah dirintis sejak 2016 silam. Walaupun desanya berada di wilayah blankspot atau wilayah yang tidak tersentuh atau tidak terlingkupi oleh sinyal komunikasi analog seperti jaringan telepom atau komunikasi digital seperti jaringan internet.

“Walaupun berada di wilayah blank spot, Desa Kedungsember tetap menerapkan keterbukaan informasi publik. Justru ini tantangan bagi kami,” ungkap Kades Kedungsumber Ir Kardi, Jum’at (3/9/2021).

Lanjut Ir Kardi, saat bergerak bersama PPID untuk menerapkan keterbukaan informasi publik dalam pemerintah desa yang dipimpinnya, dirinya tak pernah berpikir bakal menjadi duta Jawa timur untuk mewakili lomba Desa Transparan tingkat nasional seperti sekarang ini.

Baca Juga  Polres Bojonegoro Gelar Vaksinasi Covid-19, 600 Dosis Kesatu, Bagi Kalangan Pelajar dan Masyarakat Umum

“Dalam setiap kegiatan desa, saya selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Hal itu dilakukan sejak perencanaan hingga dalam pelaksanaan kegiatan desa. Bahkan, di sini (Desa Kedungsumber) gotong royong masih terlaksana dengan baik,” kata Ir Kardi menegaskan.

Ditambahkan, transparansi desa dilaksanakan oleh PPID Desa Kedungsumber, melalui data yang lengkap yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Termasuk baliho dan leaflet yang terpasang di depan balai desa, di depan rumah Kepala dusun (Kasun) serta di tempat-tempat yang strategis di desa ini.

“Keterbukaan publik, dilaksanakan juga di tingkat dusun yang diselenggarakan musyawaroh dusun (modus), sehingga mayarakat selalu terlibat dan berpartisipasi dalam pemerintahan desa,” ungkap pria yang akrab disapa Mas Kardi itu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bojonegoro Mahmuddin menyatakan, bahwa setelah adanya UU Desa Nomor 06 Tahun 2014, membuat desa mengalami perubahan yang sangat pesat, wajah Desa menjadi berubah ketika Undang-undang Desa itu lahir. Lanjut Mahmudin, Pembangunan yang mulai merata, infrastruktur yang memadai, dan sumber keuangan Desa yang semakin besar. Dalam hal ini perlu tata kelola Pemerintahan Desa yang terbuka, transparan, akuntable, partsipatif, dan terpercaya.

Baca Juga  PJU dan Kapolsek Peroleh Pengarahan dari Kapolres Bojonegoro Pada Jam Pimpinan
kip

“Keterbukaan informasi publik di kabupaten Bojonegoro sudah berjalan sejak tahun 2019 silam  dan sampai saat ini  terus dikembangkan hingga ke tingkat desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro ini,” ungkapnya.

Mahmudin berharap, keterbukaan informasi yang telah berjalan di Desa Kedungsumber ini bisa memberikan manfaat dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Bojonegoro Nur Sujito, Dinas Kominfo terus memberikan support terkait ketebukaan informasi publik Desa sesuai amanat Undang-undang Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Bojonegoro salah satu Kabupaten yang telah melaksanakan ketentuan SPBE sesuai Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang satu data,” kata Nur Sujito menegaskan.

Ditambahkan, Pemkab Bojonegoro juga memiliki Perbup Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Satu Data, dan ini dijadikan model oleh Kabupaten lain.

Dalam Kesempatan yang sama, hadir Komisioner Komisi Informasi Pusat Wafa yang juga sebagai tim penilai turut memberikan apresiasi kepada Desa Kedungsumber, dimana Desa Kedungsumber mampu mengimplementasikan keterbukaan informasi publik yang terbuka, transparan, akuntable, dan partisipatif.

Baca Juga  Hutan RPH Sampang, BKPH Dander, Alami Kebakaran, Yang Membahayakan Pengguna Jalan

“Desa yang transparan akan memberikan kepercayaan, dan partisipasi masyarakat terhadap Pemerintahan Desa dalam mengambil kebijakan. Semoga Desa Kedungsumber nanti menjadi yang tarbaik dan bisa mempromosikan kepada Desa-Desa yang lain,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PPID Desa Kedungsumber Ria Fitriana menyampaikan pemaparan tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam dihadapan Komisioner Komisi Informasi Pusat dan undangan yang memadati balai desa Kedungsumber tersebut.

Berikut 10 besar Desa, di 10 Provinsi Hasil Desk Review dalam rangka Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2021 :

  1. Desa Kumbang, Masbagik, Lombok Timur NTB.
    2. Desa Teluk Kapuas, Sungai Raya, Kuburaya, Kalbar.
    3. Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Bandung, Jabar.
    4. Desa Blang Kolak, Kecamatan Blebesen, Aceh Tengah, Aceh.
    5. Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Kebupaten Bojonegoro, Jatim.
    6. Desa Punggul, Abiansemal, Badung, Bali.
    7. Desa Karangsari, Kepanewon Pengasih, Kulonprogo, DI Yogyakarta.
    8. Desa Kabuna, Kakuluk Mesak, Belu, NTT.
    9. Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Wonogiri, Jateng.
    10. Desa Pohea, Sanana Utara, Kepulauan Sula, Maluku Utara.

**(Kis/Red).

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More