[ad_1]
rakyatnesia.com – Vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 12-17 tahun sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pun diminta ikut berkontribusi dalam pelaksanaan program tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, pasalnya ia melihat bahwa Kemendikbudristek tidak ada kontribusi untuk mensukseskan program tersebut. Padahal, program ini akan sangat menunjang pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.
“Ketika isu bahwa pihak pembuat vaksin ini sudah bisa dipakai untuk 12 ke atas, sampai hari ini saya tidak melihat respon cepat Kemendikbud dan kementerian atau lembaga lain membuat skema (pelaksanaan vaksinasi),” ujar dia dalam telekonferensi pers Survei Nasional P2G secara daring, baru-baru ini.
Ia menilai bahwa Kemendikbudristek seharusnya membuat skema untuk kapan dimulai dan bagaimana implementasinya. Sangat disayangkan, lembaga pemerintahan yang menggawangi pendidikan tidak merespon upaya percepatan vaksinasi ini.
“Tidak ada respons cepat untuk melahirkan inisiatif dari Kemendikbud, itu tidak ada dan melihat respon cepat sudah siapnya vaksin untuk umur 12. Opini publik yang setuju ini tidak disambut baik Kemendikbud dengan skema-skema. Tidak dimasukkan dalam kebijakan cepat, terintegrasi dan mengubah SKB 4 Menteri, belum ada,” tuturnya.
Adapun, dalam survei P2G dikatakan bahwa orang tua yang setuju untuk anaknya divaksinasi memiliki persentase sebesar 63,3 persen. Angka itu cukup besar dengan harapan orang tua PTM terbatas bisa berlangsung dengan aman.
“Sudahkah Kemendikbud ngecek kepada Kemenkes, berapa vaksin yang siap untuk anak-anak itu, itu juga belum kan hari ini. Butuh berapa lama transisi, tidak ada komando dari Kemendikbud, (ketersediaan) vaksin seluruh Indonesia, transisi ini perlu dihitung, saya lihat belum ada inisiatif untuk itu,” tandasnya.
sumber artikel : jawapos. com