Jakarta, Rakyatnesia – Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G Plate, hari ini, Senin (28/6) mengadakan rapat koordinasi dengan gubernur dan para bupati se-provinsi Nusa Tenggara Timur di Hotel Aston Kupang hari ini.
Rapat koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka memastikan proses percepatan pembangunan base transceiver station (BTS) periode 2021-2022 berlangsung lancar.
Jhonny menekankan dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan Kemenkominfo, khususnya pada proses perizinan penggunaan lahan pendirian BTS.
Baca juga: Peran Penting PEMDA Memfasilitasi Laju Infrastruktur Jaringan
“Hubungan yang baik dengan pemerintah di daerah merupakan prasyarat penting suksesnya pembangunan BTS yang masif ini. Selain akan memperlancar urusan administrasi, pelibatan pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan di daerah juga akan memastikan efektivitas pemanfaatan infrastruktur tersebut. Rapat koordinasi ini kami prakarsai sedini mungkin agar tercipta kesepahaman dan kesamaan visi di rakyatnesia kita,” tutur Johnny.
Dengan dukungan PEMDA harapanya, proses-proses yang terkait dengan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat dan akte hibah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) atas lahan yang dihibahkan ke Pemkab, dan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan akan lebih lancar pengurusannya
Dalam kesempatan itu, Viktor Bungtilu Laiskodat, Gubernur NTT memaparkan jika NTT ketinggalan 250 tahun jika dibanding dengan provinsi lain, dirinya yakin melalui penerapan teknologi informasi akan menjadi cara paling utama untuk mengejar ketertinggalan itu.
Baca juga: Pemerintah Himbau PEMDA Jernih Melihat Peluang Di Industri Telko
“Oleh karena itu kami berterima kasih kepada Kominfo yang telah dan akan banyak membangun dan mempercepat digitalisasi. Infrastruktur BTS dan ini akan meningkatkan kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia yang sangat kami butuhkan. Terima kasih, BAKTI dan Kominfo telah sangat bekerja luar biasa di NTT” papar.
Sekedar informasi pembangunan BTS melalui tahapan yang cukup panjang. Dimulai dari perencanaan jaringan secara menyeluruh, pemetaan dan survei tempat untuk menentukan tempat BTS, assesment teknis dan non-teknis pemilihan tempat BTS, perolehan lahan untuk pembangunan tempat BTS yang akan menghasilkan status ready for construction (RFC), finalisasi perjanjian pinjam pakai lahan (PPL) rakyatnesia BAKTI Kominfo dan Pemda, pekerjaan konstruksi pembangunan tower dan catu daya listrik, serta pemasangan dan integrasi perangkat telekomunikasi.
Kementerian Kominfo melalui BAKTI telah menyelesaikan proyek infrastruktur BTS 4G di 7.904 titik tempat wilayah 3T sepanjang tahun 2021-2022. Pelaksanaannya dibagi dalam 5 paket kontrak dengan mitra penyedia.
Baca juga: Ini Alasan Mengapa 5G Hanya Menyapa Kota Besar
Provinsi Nusa Tenggara Timur masuk dalam skema Kemitraan Paket 2 yang dikerjakan oleh Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data.
Di provinisi tersebut BAKTI Kominfo bakal membangun tambahan BTS 4G di 421 tempat baru. BTS 4G tersebut akan dibangun di Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 24 tempat, Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 66 tempat, Kabupaten Alor sebanyak 33 tempat, Kabupaten Ende sebanyak 59 tempat, Kabupaten Kupang sebanyak 24 tempat, Kabupaten Lembata sebanyak 31 tempat, Kabupaten Nagekeo sebanyak 1 tempat, Kabupaten Rote Ndao sebanyak 15 tempat, Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 3 tempat, Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 21 tempat, Kabupaten Sumba Timur sebanyak 89 tempat, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 15 tempat, Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 4 tempat, Kabupaten Manggarai sebanyak 31 tempat, Kabupaten Sumba Barat sebanyak 4 tempat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 1 tempat.
Sampai dengan saat ini, pembangunan BTS 4G BAKTI di NTT sudah mencapai tahap RFC di 82 titik, diperkirakan pada rentang September hingga November tahun 2021 ini semua sudah akan on-air.
Baca juga: Menkominfo Harapkan Jalin Komunikasi Baik dengan Pemerintah Daerah
Sementara itu di lain kesempatan, Nailul Huda, pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan kepada Selular, hadirnya 5G di kota-kota besar jika tidak diimbangin dengan kehadiran 4G di daerah-daerah kecil, akan menciptakan ketimpangan digital yang semakin besar.
“Sehingga jangan heran jika perputaran uang di ekonomi digital lagi-lagi akan berlangsung hanya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) atau kota-kota besar lainnya.
Jadi yang perlu diperhatikan ditengah komersialisasi 5G, harus diiringi dengan pemerataan jaringan internet berupa 4G di daerah-daerah lainnya.
“Yang pada prinsipnya jangan sampai kehadiran layanan 5G semakin menimbulkan kembali ketimpangan digital yang jauh lebih parah,” kata Huda.
sumber artikel : Selular. id