Rakyatnesia – Mahfud MD Harap Program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan 2023 Terimplementasi dengan Baik Pencarian perihal Berita Nasional di dunia online kian banyak dilaksanakan masyarakat Indonesia, sedangkan sesungguhnya Berita ini akan kami bahas di artikel ini.
[quads id=10]
Pada artikel Mahfud MD Harap Program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan 2023 Terimplementasi dengan Baik ini kami ada sebagian pembahasan yang akan kalian baca disini, dan juga mempunyai sebagian sistem penjelasan lain yang bakal membikin kalian terkaget memperhatikan atau membacanya. Jika anda senang dengan berita ini, maka bagikan dengan orang terdekat atau di media sosial kesayangan anda.
[quads id=10]
Rakyatnesia.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menginginkan agar target dari berbagai program dalam Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2023 dapat terimplentasi dengan baik.
“Saya ingin Gerakan Pembangunan Kawasan Perbatasan yang akan saya canangkan ini dapat terimplentasi dengan baik dan target-target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai,” ujar Mahfud saat memberikan kata sambutan dalam pencanangan Gerbangdutas 2023, di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1511, Kota Tiakur, Pulau Moa, Maluku Barat Daya (MBD), Kamis, (15/6).
Mahfud mengutarakan, pencanangan Gerbangdutas menandai dimulainya secara serentak pelaksanaan program pembangunan di seluruh kawasan perbatasan Indonesia tahun 2023.
Baca Juga: Polisi Keluarkan Laporan Perintangan Penyelidikan Kecelakaan Kerja
Pada tahun 2023, pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp 7,717 triliun lebih untuk membangun perbatasan di 15 provinsi, 54 kabupaten/kota pada 222 kecamatan tempat Prioritas termasuk di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.
“Hal tersebut harus kita kawal bersama sehingga alokasi anggaran dapat secara optimal digunakan dan kemajuan yang telah kita capai bersama dalam upaya membangun perbatasan dapat kita tingkatkan,” kata Mahfud.
Mahfud kembali menegaskan, pemerintah telah memutuskan bahwa pembangunan perbatasan merupakan prioritas nasional, dan Presiden Jokowi sangat menaruh perhatian besar dalam upaya membangun perbatasan.
Secara tegas, Jokowi menyatakan bahwa negara harus hadir di perbatasan, agar masyarakat Indonesia di perbatasan, pulau-pulau terluar merasakan hadirnya negara.
Baca Juga: Bayar Open BO di Sidoarjo Pakai Uang Palsu, Warga Pasuruan Dibekuk Polisi
“Juga merasakan buah pembangunan nasional dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutur Mahfud.
Diketahui pernyataan Presiden Jokowi tersebut, sambung Mahfud, BNPP siap menghadirkan buah pembangunan nasional di Kabupaten Maluku Barat Daya dan masyarakat di perbatasan dan pulau-pulau terluar.
“Seperti di Pulau Leti, Pulau Meatimiarang, Pulau Kisar dan Pulau Lirang agar merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Mahfud.
Sebagai informasi, dari alokasi anggaran sebesar Rp 7,717 triliun tersebut, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 760,5 miliar 4 kabupaten perbatasan di Provinsi Maluku.
Kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp 316,1 miliar; Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar Rp 150,4 miliar; Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp 196,8 miliar; dan Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp 96,9 miliar. Di samping untuk empat kabupaten, terdapat alokasi anggaran untuk Provinsi Maluku sebesar Rp 4,1 miliar.
Dikutip dari Jawa Pos
-
-
-
-
