KPP Pratama Bojonegoro Laksanakan Sosialisasi dan Evaluasi Pembayaran Pajak ADD dan DD di Pendopo Kecamatan Kepohbaru

0 114

BOJONEGORO (Rakyat Independen)- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro akhir-akhir intensif melakukan penagihan pajak ADD (Anggaran Dana Desa) dan DD (Dana Desa) tahun 2015 dan 2016 pada desa-desa Se-Kabupaten Bojonegoro yang masih belum terbayarkan. Guna melakukan penagihan pajak tersebut, KPP Pratama berkeliling di 28 Kecamatan dan 419 desa tersebut.

Agar penagihan lebih cepat dan efektif, KPP Pratama Bojonegoro nekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro melakukan kegiatan sosialiasasi dan evaluasi pembayaran pajak atas pengelolaan dana ADD dan DD Tahun 2015 dan 2016. Seperti halnya dengan kegiatan yang digelar di Pendopo Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur, Senin (29/5/2017).

Dalam kegiatan tersebut, mereka mengundang kepala desa dan bendahara desa di 2 (dua) wilayah Kecamatan Kepohbaru dan Kecamatan Kedungadem. Turut hadir, Camat Kepohbaru Gunardi dan Camat Kedungadem Arwan dan Jaksa pengacara negara Lyna Primasari. Sedangkan, dari KPP Pratama hadiir Munaji, Ilham dan Yulia.

KPP Pratama Bojonegoro Laksanakan Sosialisasi dan Evaluasi Pembayaran Pajak ADD dan DD di Pendopo Kecamatan Kepohbaru 1
Jaksa Pengacara Negara Lyna Primasari saat menyampaikan sosialisasi dan evaluasi pembayaran pajak atas pengelolaan dana ADD dan DD Tahun 2015 dan 2016, pada 2 Kecamatan yakni Kecamatan kepohbaru dan Kecamatan Kedungadem yang bertempat di Pendopo Kecamatan Kepohbaru, Senin (29/5/2017).

Camat Kepohbaru Gunardi dalam kata sambutanya, menyampaikan ucapan selamat datang kepada rombongan KPP Pratama, Jaksa Lyna Primasari, Camat Kedungadem Arwan, Para kepala desa dan bendahara desa baik yang datang dari wilayah Kecamatan Kepohbaru dan Kecamatan Kedungadem.

Sementara itu, Munaji dari waskon KPP Pratama dalam kata sambutanya mengatakan, pihaknya mengundang para kepala desa dan bendahara desa di 2 (dua) wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Kepohbaru dan Kedungadem, disebabkan masih ada tanggungan yang belum dibayar oleh pihak pemerintah desa (pemdes) selaku penerima dana ADD dan DD sekaligus selaku Wajib Pajak (WP).

Dalam mengawali sambutanya, Munaji kembali mengingatkan tentang tugas bendahara desa yakni 3 M. Yang pertama M (Menghitung), kedua M (Menyetor) dan M ketiga yaitu Membayar.

“Tugasnya bendahara, setelah menerima dana kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan setelah itu kwajiban membayar pajak harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang atau ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

KPP Pratama Bojonegoro Laksanakan Sosialisasi dan Evaluasi Pembayaran Pajak ADD dan DD di Pendopo Kecamatan Kepohbaru 2
Para kepala desa dan bendahara desa wilayah Kecamatan Kepohbaru dan Kedungadem, saat mengikuti sosialisasi dan evaluasi pembayaran pajak atas pengelolaan dana ADD dan DD Tahun 2015 dan 2016, pada 2 Kecamatan yakni Kecamatan kepohbaru dan Kecamatan Kedungadem yang bertempat di Pendopo Kecamatan Kepohbaru, Senin (29/5/2017).

Masih menurut Munaji, makanya setelah pulang dari pertemuan ini, harus langsun menyetorkan pajak yang belum dibayar itu ke bank persepsi atau bank-bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai bank yang berhak untuk menerima setoran pajak, termasuk ajak ADD dan DD tahun 2015 – 2016.

Untuk penyelesaian pembayaran pajak ADD dan DD, pihak KPP Pratama meminta agar pihak desa segera mengirim RAB (Rencana Anggaran Biaya) pada APBDes 2015 dan 2016 untuk dibantu menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh masing-masing desa. Setelah itu, paling lambat 14 hari dari acara sosialisasi pajak masing-masing desa harus lunas.

“Kita tunggu, paling lambat 14 hari setelah acara sosialisasi ini. Jika ternyata tidak ada niat baik dari pihak desa untuk melunasi pembayaran ADD dan DD tahun 215 dan 2016, maka permasalahan akan kita limpahkan ke Kejaksaan untuk ditindak lanjuti,” ungkap Munaji.

Kenapa harus ke Kejaksaan sebab KPP Pratama telah melakukan MoU dengan Kejaksaan untuk mendampingi dalam permasalahan hukum termasuk permasalah tunggakan pajak ADD dan DD tahun 2015 dan 2016 yang hingga kini tak kunjung terselesaikan. Bahkan hingga saat ini, masih ada desa yang nol persen alias belum bayar sama sekali.

Lyna Primasari Jaksa pengacara negara yang memeroleh kesempatan menyampaikan sambutanya membenarkan bahwa Kejaksaan telah ada MoU dengan KPP Pratama untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran pajak. Hal itu dimaksudkan untuk menyelamatkan uang negara.

“KPP Pratama dengan Kejaksaan adalah melakukan upaya preventif untuk menyelamatkan uang negara. Kami bukan menakut-nakuti akan tetapi untuk melakukan pembinaan agar sebagai warga negara yang baik harus taat pajak,” tegasnya, Senin (29/5/2017).

Masih menurut Mbak Lyna – demikian, Jaksa Lyna Primasari, biasa disapa – Dana ADD dan DD sudah diterima dan dimanfaatkan seharusnya pajak harus sudah disetor pada tahun 2015 dan 2016 lalu.

“Sekarang ini, sudah di pertengahan tahun 2017, jadi pajak 2 tahun lalu itu harus segera dilunasi. Jika tidak, pastinya, akan ada tindakan hukum bagi mereka yang ‘ngemplang’ pajak DD dan ADD itu,” pungkasnya, **(Kis/Red).

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More