Pada artikel Anies Klaim Pembangunan Jalan Era SBY Kalahkan Jokowi, Basuki Malas Tanggapi ini kami ada sebagian pembahasan yang akan kalian baca disini, dan juga mempunyai sebagian sistem penjelasan lain yang bakal membikin kalian terkaget memandang atau membacanya. Jika anda senang dengan berita ini, maka bagikan dengan orang terdekat atau di media sosial kesayangan anda.
Rakyatnesia.com – Bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan menyebut, Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih banyak melakukan pembangunan jalan umum dibanding Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Anies mengakui pembangunan jalan tol lebih banyak terjadi pada era Jokowi.
Anies mengatakan, 63 persen dari jalan tol berbayar di Indonesia dibangun pemerintahan sekarang. Sedangkan, jalan tak berbayar pada era Jokowi hanya terbangun 19 ribu kilometer.
“Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu kilometer atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 kilometer, 10 tahun sebelumnya 11 ribu kilometer. 20 kali lipat,” ujar Anies saat memberikan sambutan di Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5).
Terkait itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tidak berkomentar banyak. “Enggak usah berpolemik,” kata Basuki kepada wartawan, Kamis (25/5).
Secara terpisah, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian meluruskan pernyataan Anies Baswedan yang membandingkan pembangunan jalan era SBY dengan era Jokowi.
Terkait itu, Hedy menilai bahwa Anies salah menginterpretasi data BPS. Pasalnya panjang jalan nasional era SBY bukan seluruhnya pembangunan jalan baru, tetapi ada perubahan status kewenangan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional
“Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, bukan seperti itu data BPS, jadi (dia) salah interpretasi data BPS,” kata Hedy saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5).
“Waktu zaman SBY kan nambah jalan nasional, itu kebanyakan bukan hasil pembangunan jalan baru. Ada, tapi sedikit. Zaman Jokowi juga sama, ada perubahan walau sedikit. Tapi itu tak ada hubungannya dengan hasil pembangunan. Itu adalah perubahan status jalan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Hedy mencontohkan terkait perubahan status jalan yang dimaksud. Misalnya, ada jalan provinsi yang sudah dibangun, kemudian pada tahun 2000-an ada SK baru keluar yang menyatakan statusnya berubah dari Jalan Provinsi jadi Jalan Nasional.
“Jadi bukan pembangunan jalan baru. BPS itu perubahan status jalan bukan hasil pembangunan jalan. Jadi salah melihat itu sebagai hasil pembangunan jalan,” tegasnya.
