Sindir Anies Tidak Ungkap Data Secara Utuh, TGB: Kalau Fair, Apa Adanya , Kabar Indonesia

Sukisno

Mei 22, 2023

Sindir Anies Tidak Ungkap Data Secara Utuh, TGB: Kalau Fair, Apa Adanya , Kabar Indonesia

Rakyatnesia – Sindir Anies Tidak Ungkap Data Secara Utuh, TGB: Kalau Fair, Apa Adanya Pencarian seputar Berita Nasional di dunia maya kian banyak dilaksanakan masyarakat Indonesia, sedangkan sesungguhnya Berita ini akan kami bahas di artikel ini.

[quads id=10]

Pada artikel Sindir Anies Tidak Ungkap Data Secara Utuh, TGB: Kalau Fair, Apa Adanya ini kami ada sebagian pembahasan yang akan kalian baca disini, dan juga mempunyai sebagian sistem penjelasan lain yang bakal membikin kalian terkaget memandang atau membacanya. Jika anda suka dengan berita ini, maka bagikan dengan orang terdekat atau di media sosial kesayangan anda.

[quads id=10]

Rakyatnesia.com – Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Tuan pengajar Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi merespon pernyataan bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan terkait jalan nok berbayar di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kalah dari era Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TGB menilai pernyataan Anies tidak tepat bila membanggakan pembangunan di era SBY lebih banyak.

“Saya punya satu catatan bahwa mas Anies tidak menyebut, melupakan, saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja, mestinya sebagai bakal calon presiden beliau menyebutkan secara utuh,” kata TGB melalui video pendek, Senin (22/5).

TGB menilai Anies tidak mengungkap seluruh data pembangunan. Seperti pembangunan jalan desa yang di era Jokowi berhasil terbangun 316 ribu kilometer selama 9 tahun atau sampai dengan akhir 2022.

Mantan Gubernur NTB itu menilai, kemakmuran di tingkat desa adalah untuk mewujudkan amanat konstitusi. Karena kemakmuran di desa bisa mempercepat aktivitas ekonomi dan memperbesar porsi ekonomi yang diperoleh.

“Salah satu strateginya mengurangi biaya logistik, memperlancar arus barang dan jasa, produksi-produksi petani kita, padi, kedelai, sapi, dan segala macam yang diproduksi di tingkat desa harus bisa diakses dengan mudah, harus memikii sarana logistik yang baik,” ucap TGB.

Oleh karena itu, mantan politikus Partai Demokrat itu menilai jalan desa memiliki peranan yang besar untuk menghadirkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, mengurangi ketimpangan Rakyatnesia desa dan kota.

“Mas Anies kalau fair, apa adanya, beliau harusnya menyebutkan pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316 ribu jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya,” jelasnya.

Selain itu, menurut TGB, masih banyak infrastruktur lain yang berhasil dibangun pada era Jokowi. Seperti 1,5 juta jembatan desa, lebih dari 500 ribu unit air bersih, 42 ribu posyandu, dan infrastruktur lainnya.

“Kalau kita menyampaikan data utuh pembangunan jalan tidak berbayar masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, maka angkanya sekitar 340 ribu kilometer, jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada masa sebelumnya,” pungkas TGB.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyebut, Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih banyak melakukan pembangunan jalan umum dibanding Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Anies mengakui pembangunan jalan tol lebih banyak terjadi di era Jokowi.

Anies mengatakan, 63 persen dari jalan tol berbayar di Indonesia dibangun di pemerintahan sekarang. Sedangkan, jalan tak berbayar di era Jokowi hanya terbangun 19 ribu kilometer.

“Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu kilometer atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 kilometer, 10 tahun sebelumnya 11 ribu kilometer. 20 kali lipat,” ujar Anies saate memberikan sambutan di Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5).

Meski begitu, Anies tidak membahas pembangunan jalan ini dari aspek mutu, standar, dan lain-lainnya. Menurutnya, kedepan perlu dipikirkan institusi dan infrastruktur yang inklusif.

Menurutnya, infrastruktur yang dibangun harus dirasakan semua masyarakat. “Kita perlu pikirkan ke depan institusi dan infrastruktur yang inklusif,” jelasnya.

Dikutip dari Jawa Pos