Rakyatnesia – KPK Gelar Pelatihan Hidup Sederhana, Sahroni: Harusnya Kejar Asal-usul Harta Pejabat Pencarian seputar Berita Nasional di dunia online kian banyak dilaksanakan masyarakat Indonesia, sedangkan sesungguhnya Berita ini akan kami bahas di artikel ini.
[quads id=10]
Pada Tulisan KPK Gelar Pelatihan Hidup Sederhana, Sahroni: Harusnya Kejar Asal-usul Harta Pejabat ini kami ada sebagian pembahasan yang akan kalian baca disini, dan juga mempunyai sebagian cara penjelasan lain yang bakal membikin kalian terkaget memandang atau membacanya. Jika anda senang dengan info ini, maka bagikan dengan orang terdekat atau di media sosial kesayangan anda.
[quads id=10]
Rakyatnesia.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggelar pelatihan pola hidup sederhana, bagi para pejabat. Hal ini menyusul adanya sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, yang kedapatan memamerkan gaya hidup mewah.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengkritik pelatihan itu. Ia menyarankan, seharusnya KPK menyoroti asal muasal kekayaan seorang pejabat, bukan mengatur gaya hidupnya.
“Tidak ada salahnya pelatihan hidup sederhana, malah bagus juga untuk contoh di masyarakat. Tapi yang sebenarnya KPK harus pastikan adalah bahwa harta pejabat tersebut datang dari cara-cara yang halal, bukan hasil korupsi, TPPU, apalagi perdagangan-perdagangan barang ilegal,” kata Sahroni kepada wartawan, Jumat (5/5).
Baca Juga: Dampak Penonaktifan NIK: Tak Bisa Akses BPJS Hingga Bayar Pajak
“Jangan sampai dipaksa sederhana padahal korupsi dan menyembunyikan hasil-hasil yang haram, lebih berbahaya itu,” sambungnya.
Politikus Partai NasDem ini juga meminta, KPK untuk pro aktif menagih para pejabat yang belum atau kurang disiplin dalam menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sebab, LHKPN dapat menjadi acuan KPK untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dan pencegahan.
“KPK juga harus lebih aktif tagih para pejabat yang kurang disiplin lapor LHKPN. Ingatkan bagi yang lupa, tagih bagi yang sengaja (tidak lapor). Sebab LHKPN bisa jadi dasar acuan KPK melihat sumber kekayaan seorang pejabat. Sehingga fungsi pengawasan dan pencegahan bisa diterapkan jauh lebih maksimal,” pungkas Sahroni.
Dikutip dari Jawa Pos
-
-
-
-
