Filep Wamafma Soroti Klaim Kontribusi BP Tangguh untuk Tanah Papua , Kabar Indonesia

Rakyatnesia.com – Senator Papua barat Dr. Filep Wamafma menyampaikan tanggapannya tentang kontribusi BP Tangguh LNG untuk Tanah Papua yang dirilis pada Rabu (3/5). Menurutnya, hal tersebut merupakan respons terhadap pandangan publik terkait eksistensi perusahaan di tengah masyarakat setempat, khususnya di wilayah Bintuni.

“Sah-sah saja jika BP Tangguh menyampaikan hal tersebut. Namun saya pikir kita perlu cek fakta di lapangan. Klaim mengenai kesempatan kerja dan pengembangan ekonomi, apakah memang sesuai dengan fakta dan kondisi di lapangan. Jangan sampai ada pembohongan publik disana,” kata senator Papua Barat dalam keterangan tertulisnya kepada Rakyatnesia.com. 

“BP mengklaim tentang Angka Harapan Lama Sekolah yang naik 3 kali lipat sejak 2009, itu kan sama saja mendompleng program pemerintah. Lalun Apakah BP tidak punya program independen yang dibuat dari keuntungannya?” tanya Filep.

Lebih lanjut, Filep menilai, klaim soal serapan produk agrikultur dan laut oleh Tangguh Catering senilai Rp 92 Miliar, yang sebetulnya sangat kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh Tangguh.

“Dari data yang saya dapat, produksi Gas Bumi Rata-rata Lapangan Tangguh tahun 2022 sebesar 1.312 MMSCFD, dan status per 14 Juni 2022 sebesar 1.162 MMSCFD. Proyek LNG Tangguh menghasilkan 7,6 juta ton LNG setiap tahunnya melalui Train 1 dan 2. Kemudian, saat ini juga sedang dikembangkan proyek Train 3, dengan estimasi nilai investasi sebesar USD 8,9 miliar dan akan menghasilkan 3,8 juta ton LNG per tahun. Maka bisa dibayangkan nilai keuntungannya, apalagi kontraknya diperpanjang. Artinya Rp 92 Miliar itu sangat sangat kecil,” tegas Filep.

Akademisi yang akrab disapa Pace Jas Merah ini lantas mempertanyakan wujud CSR dari BP Tangguh. Menurutnya, CSR harus dianggarkan dari nilai keuntungan perusahaan dan bukan menggunakan Cost Recovery.

“Saya akan merasa prihatin jika benar bahwa tidak ada anggaran yang khusus disediakan dari keuntungan BP Tangguh bagi program CSR di Papua, khususnya di Bintuni. Bagi saya, sudah sangat tidak adil jika BP Tangguh memakai cost recovery, karena anggaran untuk itu bersumber dari DBH Migas. Dengan kata lain, jangan sampai perusahaan ini cuma numpang di anggaran daerah,” katanya.

Karena itu, Filep menekankan, agar publik harus paham bahwa dalam UU Otsus, tidak pernah disebutkan adanya persentase tertentu dana CSR diambil dari DBH Migas. Jadi artinya, jika CSR Tangguh memakai DBH Migas, sama saja BP Tangguh memakai dana hak masyarakat Bintuni. 

“Ini salah, dan sangat tidak dibenarkan. DBH Migas merupakan kewajiban negara, yang tidak boleh disamakan dengan CSR. Kewajiban itu pun diperintahkan oleh UU Otsus Papua. Kalau seperti ini, maka  porsi penerimaan negara dari DBH berkurang, sehingga DBH untuk daerah ya bisa berkurang juga,” tegas Filep.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI ini meminta agar BP Tangguh memiliki program CSR yang mandiri dan tidak menggunakan DBH Migas. Hal itu menurutnya juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat Papua Barat khususnya masyarakat Teluk Bintuni.

“Untuk meningkatkan kepercayaan publik Papua, khususnya masyarakat Bintuni. BP Tangguh sudah selayaknya punya program CSR mandiri, yang tidak ikut dalam program pemerintah daerah. Apalah artinya rehabilitasi hutan jika dananya diperoleh dari DBH Migas? Kan artinya memakai dana rakyat. Lalu, turunnya insiden malaria, apakah itu program BP Tangguh atau dipaskan saja dengan program pemerintah daerah?”, tanya Filep.

Dalam kesempatan yang sama, Senator Filep juga mempertanyakan komitmen BP Tangguh terkait rekomendasi Tim Penasehat Independen pada Laporan Ketiga di Tahun 2020. Salah satu rekomendasinya ialah  bahwa BP Tangguh harus tetap melanjutkan dukungan ekektifnya bagi Pendidikan Dasar di Teluk Bintuni melalui mitranya untuk menyediakan pertolongan pengajar, materi, dan komputer bagi pelajar di kampung-kampung yang dicakup di dalam AMDAL.

Terkait hal itu, tanggapan BP Tangguh ialah bahwa BP akan terus memberikan dukungan kepada pemda untuk memperbaiki program pendidikan dasar di Kabupaten Teluk Bintuni sehingga memenuhi standar pendidikan nasional, mengadvokasi perlunya memprioritaskan pendidikan sebagai bagian dari agenda pembangunanan, yang difokuskan pada penguatan pengelolaan sekolah.