Pada artikel Tekan Angka Kecelakaan, Pakar Nilai Fasilitas Mudik Gratis Perlu Ditambah ini kami ada sebagian pembahasan yang akan kalian baca disini, dan juga mempunyai sebagian sistem penjelasan lain yang bakal membikin kalian terkaget memperhatikan atau membacanya. Jika anda senang dengan berita ini, maka bagikan dengan orang terdekat atau di media sosial kesayangan anda.
Rakyatnesia.com – Musim mudik
Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah akhirnya rampung. Dua pekan lebih liburan, masyarakat yang mudik ke kampung halamannya kini sudah kembali ke perantauan untuk menjalankan kesehariannya masing-masing.
Tiga tahun dilanda pandemi
Covid-19, musim mudik Lebaran Idul Fitri 2023 ini menjadi salah satu musim mudik paling meriah. Sebab, kali ini, masyarakat yang menunda pulang kampung selama dua tahun akhirnya kembali melakukan perjalanan mudik lagi.
Terkait dengan penyelenggaraan musim mudik Lebaran tahun ini, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menilai bahwa secara umum, penyelenggaraan transportasi lebaran 2023 tergolong lancar dan dapat memenuhi harapan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran.
Baik perjalanan mudik maupun balik, Djoko menjelaskan, dibanding musim Lebaran tahun 2022, terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas 21 persen. Sementara untuk korban meninggal dunia dikatakan menurun 39 persen.
Selama puncak arus mudik, jumlah kecelakaan yang terjadi mencapai 2.557 kasus, dengan korban meninggal mencapai 329 orang. Meski demikian, angka kecelakaan ini turun 33 persen dibandingkan periode sebelumnya.
“Berdasarkan data Korps Lalu Lintas (Korlantas) di Posko Angkutan Lebaran Terpadu, per 15-23 April atau H-7 hingga H+1 Lebaran, tercatat kecelakaan lalu lintas sebesar 2.557 kejadian. Jumlah ini menurun dari periode yang sama pada tahun 2022, yaitu 3.799 kejadian atau 33 persen,” ujar Djoko melalui keterangannya kepada Rakyatnesia.com.
Djoko menambahkan, jumlah korban meninggal juga turun 61 persen, yaitu 329 orang dari 873 jiwa. Sementara itu kerugian material ditaksir mencapai Rp 5,5 miliar, turun 20 persen dari periode lalu, yaitu Rp 6,99 miliar.
Berhasil menekan angka kecelakaan lalu lintas dari momen mudik Lebaran, Djoko menilai fasilitas mudik Lebaran gratis perlu ditambah. Terlebih mereka yang masih menggunakan sepeda motor, pemudik ini masih menjadi yang paling rentan mengalami kecelakaan lalu lintas.
“Jika tanpa upaya strategi pencegahan, masa mudik dan balik lebaran akan terus berhias tragedi kematian masyarakat. Di sinilah pentingnya membangun kesadaran bermobilitas yang mengutamakan keselamatan dan keamanan. Lebaran merupakan momen berkumpul bersama, merayakan kehidupan bukan kematian,” tegas Djoko.
Diketahui, penyelenggaraan mudik gratis tahun ini jauh lebih banyak dan lebih beragam asal dan tujuannya. Beragam, artinya tidak hanya moda bus, namun menggunakan moda kereta, kapal laut dan pesawat terbang.
Penyelenggaranya sendiri tidak hanya Kementerian/Lembaga, BUMN perusahaan swasta di tingkat pusat, namun cukup banyak pemerintah daerah, BMUD turut serta berpartisipasi. Tahun ini tercatat sejumlah pemda yang menyelenggarakan mudik gratis, seperti Pemprov Jawa Tengah, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jatim, Pemprov Kalimantan Barat, Pemprov Kalimantan Selatan, Pemprov Sumatera Selatan, Pemkab Tangerang, Pemkot Medan.
“Tahun depan, tradisi mudik gratis ini oleh pemerintah daerah hendaknya dapat diikuti semua pemda yang lain. Tujuannya adalah untuk meminimkan pemudik memakai sepeda motor. Selain itu pula turut membantu warga yang mau mudik namun kemampuan finansial kurang,” papar Djoko.
Namun, masih terdapat penyelenggara mudik gratis yang memakai bus pariwisata yang tidak berijin alias tidak terdaftar pada spionam.dephub.go.id. Penyelenggara mudik gratis yang dikelola Event Organizer (EO) tanpa ada pengawasan ketat dan terarah, cenderung tidak memperhatikan kondisi kendaraan yang disewanya. Dampaknya, akan rentan untuk menjaga keselamatan bagi penumpang.
“Jangan dibiarkan berlarut-larut sejumlah bus wisata yang tidak berijin beroperasi bebas. Setidaknya dapat dilakukan ramp chek di tempat wisata. Jika ditemukan, diminta pihak penyelenggaran bertangggungjawab untuk mencari bus pengganti,” sambung Djoko.
Sebab, terakhir Djoko menilaj, jika memakai transportasi umum illegal, tidak bisa dipastikan kelaikan kendaraannya, pengemudinya dan kalau terjadi musibah kecelakaan sedang diusulkan tidak mendapat santunan dari PT Jasa Raharja.
