BOJONEGORO (RAKYATNESIA.COM) – Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Drs H. Budi Irawanto,M.Pd, hadir sebagai nara sumber dalam Seminar Kebangsaan yang diadakan oleh Kampus IKIP PGRI Bojonegoro, Kamis (29/04/2021).
Seminar yang bertajuk “Intoleransi Terhadap Radikalisme di Masyarakat” itu, juga menghadirkan Ketua MUI Bojonegoro KH Alamul Huda, Kapolres Bojonegoro AKBP EG Pandia, dan perwakilan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL).
Dalam memberikan materi Wawasan Kebangsaan, Wabup Bojonegoro Drs H. Budi Irawanto,M.Pd, menyampaikan, tentang bahaya laten radikalisme sering kali sulit terdeteksi. Ajaran-ajaran radikal ini menyusup ke ruang-ruang kelengahan masyarakat, termasuk ke kampus-kampus yang dihuni anak-anak muda itu. Sehingga, menangkal radikalisme tidak bisa sendirian.
“Mencegah dan memerangi radikalisme merupakan tugas kita bersama, baik penegak hukum, Majelis Ulama Indonesia, ormas Islam dan juga semua lapisan masyarakat,” ungkap pria yang akrab disapa Mas Wawan itu, Kamis (29/4/2021).
Lanjut Mas Wawan, Kampus seringkali menjadi tempat yang empuk untuk penyebaran faham-faham radikalisme. Mahasiswa yang mulai kritis dan dialektika akademik di kampus yang lebih dinamis memberi ruang bagi agen-agen radikalisme tersebut.
“Mahasiswa adalah gerbang utama penerus bangsa. Jika kita tidak peduli dengan gerbang utama itu, maka kita bisa dibilang gagal menjaga penerus bangsa itu,” ungkap Mas Wawan dihadapan para dosen dan mahasiswa tersebut.
Masih menurut Mas Wawan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki kewajiban untuk menjaga warganya dari bahaya laten radikalisme ini. Pemkab juga harus menjaga keutuhan warganya dalam berbangsa dan bernegara, serta memperkuat rasa cinta tanah air.
“Menjaga bahaya laten dari faham radikalisme adalah dengan menciptakan kesejahteraan masyarakat, mempererat hubungan antar elemen, dan tetap merakyat,” kata Mas Wawan menegaskan.
Ditambahkan, jika Bupati dan Wakil Bupati melenceng dari kewajibannya mensejahterakan masyarakat dan memecah belah keutuhan warganya, hendaknya masyarakat memberikan kritik dan masukannya.
“Saya siap dikritik, jika ternyata setelah menjabat wabup saya tidak lagi dekat dengan masyarakat, atau tidak lagi membela masyarakat kecil. Kalau perlu, teriaki saya,” beber Mas Wawan bersemangat.
Kapolres Bojonegoro AKBP EG Pandia berhalangan hadir dan diwakili Kasat Binmas AKP. Sujono. Dalam materinya, Kasat Binmas itu, menyampaikan bahwa radikalisme ini berawal dari orang yang mudah terpengaruh dan mudah membenarkan segala sesuatu tanpa memastikan terlebih dahulu.
“Jangan berprasangka dan jangan mudah terpengaruh, cari tahu dulu melalui internet atau buku maka kita bisa mengerti apakah hal yang diinformasikan ke kita benar atau salah,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua MUI Bojonegoro KH. Alamul Huda menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dimana, pendidikan itu, sangatlah penting karena menjadi pencegah radikalisme.
Lanjut Gus Huda – demikian, Ketua MUI Bojonegoro KH Alamul Huda, akrab disapa – bahwa orang-orang penganut radikalisme adalah orang yang tidak cinta Indonesia dan tidak memahami apa itu agama. Mereka suka menyalahkan orang lain dan merasa paling benar.
“Penganut Faham radikalisme adalah mereka yang Tidak mencintai tanah air Indonesia dan tak memahami agama sehingga pengenya ya maunya benar sendiri, menang sendiri,” katanya menegaskan.
External Affairs Manager Ichwan Arifin menyatakan bahwa radikalisme sangat fundamental. Maka semua harus berkolaborasi untuk mencegahnya.
Kata dia, dulu Presiden Soekarno menggaungkan rasa nasionalisme sebagai bentuk kebersamaan Indonesia.
“Mari kita membangun bersama-sama menjadi riwayat yang sama untuk memajukan bangsa Indonesia, ” ajak aktivis sekaligus kolumnis itu.
Rektor IKIP PGRI Bojonegoro Dr Junarti M.Pd memyampaikan seminar kebangsaan ini adalah bentuk upaya menangkal radikalisme.
Perlu di ketahui, Seminar Kebangsaan ini juga dihadiri Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Natasha Devianti, elemen aktivis mahasiswa, para dosen, dan mahasiswa IKIP PGRI Bojonegoro.
**(Kis/Red).