DPR Sebut Perlu Sikap Tegas Pemerintah untuk Penanganan KKB di Papua , Kabar Indonesia

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid

Rakyatnesia.com – Komisi I DPR RI menyoroti aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Pemerintah tidak setengah hati menangani kekerasan tersebut.

“Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB perlu sikap tegas segera. Pemerintah jangan setengah hati dalam menyelesaikan rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh KKB,” kata Meutya dalam keterangan tertulis, Kamis (27/4).

Meutya menilai, perlu ada penanganan yang lebih komprehensif dalam mengatasi KKB yang terus melakukan aksi-aksi keji. Sebab, ia melihat Pemerintah sejauh ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah di Papua secara menyeluruh.

“Adanya rangkaian serangan oleh KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban menunjukkan Pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh,” ucapnya.

Meutya juga menyoroti keputusan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang meningkatkan status operasi Siaga Tempur di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Status Siaga Tempur itu dikeluarkan menyusul gugurnya sejumlah prajurit saat melakukan operasi pencarian pilot Susi Air akibat serangan KKB.

Baca Juga: IHSG Kamis Melemah Ikuti Bursa Saham Kawasan dan Global

“Kalau mau ditingkatkan jadi Siaga Tempur, tapi pendekatannya penyelesaiannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil,” tegas Legislator dari Dapil Sumatera Utara I itu.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Pratu F dan beberapa personel TNI lainnya yang bertugas dalam operasi pencarian pilot Susi Air. Dia meminta tindak kekerasan itu harus dituntaskan.

“Sudah banyak darah dan air mata yang jatuh akibat keberingasan dari KKB. Pilu seperti ini harus segera dituntaskan. Jangan sampai ada korban jiwa lagi dari masyarakat atau aparat karena KKB,” tutur Meutya.

Selain itu, Meutya menilai Pemerintah bisa menentukan pendekatan terbaik untuk menumpas KKB lewat kolaborasi dengan sejumlah pihak terkait. Apalagi berdasarkan keterangan dari TNI, KKB merekrut remaja di wilayah Papua untuk menjadi anggota sehingga harus diantisipasi sebaik-baiknya.

“Pemerintah dengan informasi yang dihimpun oleh intelijen dan masukan dari tokoh masyarakat lokal dapat menentukan pendekatan apa yang paling tuntas untuk memutus rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB,” sebutnya.

Baca Juga: Mulai Hari Ini, Jasa Marga Beri Diskon Tarif Tol 20 Persen dari Semarang ke Jakarta

Meutya juga berharap semua pihak saling bekerja sama agar tidak berjalan sendiri-sendiri dalam upaya penumpasan aksi-aksi teror KKB. “Libatkan juga semua unsur yang mewakili masyarakat Papua sambil terus mengedepankan pendekatan sosial, politik dan ekonomi kesejahteraan,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, sejak awal 2023 berbagai tindak kekerasan yang dilakukan KKB telah memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Korban mulai dari masyarakat, aparat TNI/Polri, hingga WNA, seperti pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang hingga saat ini masih disandera.