Rakyatnesia – Apindo Bali Minta Pengusaha Taat Bayar THR Lebaran Pencarian perihal Berita Nasional di dunia maya kian banyak dilaksanakan masyarakat Indonesia, sedangkan sebetulnya Berita ini akan kami bahas di artikel ini.
[quads id=10]
Pada artikel Apindo Bali Minta Pengusaha Taat Bayar THR Lebaran ini kami ada sebagian pembahasan yang akan kalian baca disini, dan juga mempunyai sebagian cara penjelasan lain yang bakal membikin kalian terkaget mengamati atau membacanya. Jika anda senang dengan info ini, maka bagikan dengan orang terdekat atau di media sosial kesayangan anda.
[quads id=10]
Rakyatnesia.com–Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bali meminta pengusaha untuk menaati pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja. Sesuai aturan, THR paling lambat dibayar H-7 Lebaran atau pada 15 April.
”Harus ditaati pengusaha khususnya anggota Apindo, mari taati apa yang sudah menjadi hak pekerja,” kata Ketua Apindo Bali I Nengah Nurlaba seperti dilansir dari Rakyatnesia di Denpasar, Bali, Selasa (11/4).
Menurut dia, batas pembayaran THR pada H-7 Lebaran itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan M//HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Para pengusaha untuk segera membayar THR langsung tanpa dicicil.
Baca Juga: BPSPL Sebut Paus Mati di Wilayah Bali Diduga karena Sakit
I Nengah Nurlaba mengakui, kondisi pelaku usaha di Bali saat ini mulai bangkit dari keterpurukan setelah dihantam pandemi Covid-19 selama dua tahun.
”Tapi, ini masih jauh dibandingkan 2019 namun kami mensyukuri, bisa dibilang sekitar 60 persen pelaku usaha sudah bergerak lagi,” ujar I Nengah Nurlaba.
Sedangkan, sisanya sekitar 40 persen masih belum optimal gerak usahanya. Apindo Bali, lanjut I Nengah Nurlaba, memiliki sekitar 400 anggota yang merupakan pelaku usaha bergerak di berbagai sektor usaha. Di antaranya makan minum, pangan, perhotelan, ritel, dan sebagian besar bergerak di industri pariwisata.
Baca Juga: WNA Jatuh di Hotel, Dispar Bali Minta Diselesaikan dengan Musyawarah Mufakat
Sedangkan pelaku usaha yang masih belum bergerak optimal, kata dia, adalah industri pariwisata. Dia mengajak semua pihak untuk menjaga kondusivitas di Bali agar tidak ada permasalahan signifikan yang dapat mengganggu industri pariwisata.
Apalagi menjelang tahun politik, dia mengajak agar situasi di Bali tetap aman dan nyaman. Sebab, sektor pariwisata sensitif dengan dua isu tersebut.
”Pariwisata di Bali mulai bangkit tapi kami harapkan karena ini menjelang tahun politik, jadi jangan ada gonjang-ganjing,” papar I Nengah Nurlaba.
Sementara itu, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali jumlah angkatan kerja di Bali pada 2022 mencapai 2,73 juta orang atau naik dibandingkan 2022 mencapai 2,58 juta jiwa.
Dikutip dari Jawa Pos
-
-
-
-
