Rakyatnesia – PDIP Respons Golkar yang Tak Mau Diberikan Syarat Capres Koalisi Besar Pencarian perihal Berita Nasional di dunia maya kian banyak dijalankan masyarakat Indonesia, sedangkan sebetulnya Berita ini akan kami bahas di artikel ini.
[quads id=10]
Pada Tulisan PDIP Respons Golkar yang Tak Mau Diberikan Syarat Capres Koalisi Besar ini kami ada sebagian pembahasan yang akan kalian baca disini, dan juga mempunyai sebagian sistem penjelasan lain yang bakal membikin kalian terkaget mengamati atau membacanya. Jika anda senang dengan info ini, maka bagikan dengan orang terdekat atau di media sosial kesayangan anda.
[quads id=10]
Rakyatnesia.com-Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi keinginan Partai Golkar yang tidak mau partainya mematok sosok calon presiden (capres) yang akan diusung apabila bergabung dengan koalisi besar.
Baca Juga: Kapolda Sumut Ultimatum Mukmin Mulyadi Agar Menyerahkan Diri, Sudah DPO Sejak 2020
“Itu kan hak Golkar untuk berpendapat, kami menjadi pendengar yang baik,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (15/4).
Koalisi besar tersebut mengacu pada wacana penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan PDI Perjuangan. KIB terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP. KKIR beranggotakan Partai Gerindra dan PKB. KIB dan KKIR membuka diri apabila PDI Perjuangan bergabung dalam koalisi besar.
Hasto mengaku tidak mempermasalahkan pernyataan Golkar tersebut karena dalam menentukan capres diperlukan tahapan-tahapan strategis. Menurut dia, berdasarkan pengalaman di internal partainya, Ketua Umum PDI Perjuangan megawati Soekarnoputri yang akan mengumumkan capres yang akan diusung. “Dari pengalaman mengumumkan Pak Jokowi di situ akan terjadi konsolidasi pengerucutan dalam kerja sama tersebut,” kata dia.
Baca Juga: Menhub Sebut Diperintahkan Presiden untuk Sediakan Mudik Gratis
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan bahwa PDI Perjuangan boleh bergabung dalam koalisi besar jika tidak mematok capres. ’’Kalau teman-teman dari PDIP mau bergabung dengan koalisi besar ini, tidak mematok bahwa capresnya harus dari PDIP. Itu bisa dimusyawarahkan, kita kan Demokrasi Pancasila, musyawarah mufakat,” ujarnya dalam diskusi di sebuah stasiun televisi, di Jakarta, Rabu (12/4).
Menurut dia, jika sudah ada musyawarah yang dilakukan, tetapi tidak tercapai kesepakatan, setidaknya sudah tercipta persatuan. (*)
Dikutip dari Jawa Pos
-
-
-
-
