BOJONEGORO (RAKYAT INDEPENDEN) – Bupati Bojonegoro DR Hj Anna Mu’awanah kebali melantik Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala desa (Pikades) gelombang III Tahun 2020 yang pemungutan suara tanggal 19 Februari 2020 lalu.
Pelantikan masih dilaksanakan melalu Video Conference, yang berlangsung secara simbolis di Comand Center Gedung PIP (Pusat Informasi Publik) Dinas Kominfo yang berada di Jalan AKBP.M. Soeroko Lingkup Kantor Pemkab Bojonegoro, Jum’at (17/4/2020) sekira pukul 09:30 WIB.
Salah satuya, adalah pelantikan yang digelar di Kantor Kecamatan Kapas, Bojonegoro. Dimana, pelantikan tahap III wilayah Kecamatan Kapas, melantik 8 (Delapan) Calon Kades Terpilih).
Delapan Calon Kades Terpilih yang dilantik yakni, Kades Kumpulrejo Witono, Kades Bakalan H Listiyono, Kades Kalianyar Ibnu Ismail, Kades Mojodeso Warsiman, Kades Tikusan Edi Sunarto, Kades Sambiroto Gunawan Wibisono, Kades Ngampel Purwanto dan Kades Bangilan Moh Syafi’i
Turut hadir, Camat Kapas Agus S Hardiyanto, Kapolsek AKP Sukirman, Danramil Kapten Inf Heri Warsono dan Kepala KUA Kecamatan Kapas Johar Sodri.
Dalam pelantikan Tahap ke III ini, Bupati Bojonegoro Dr Hj Anna Mu’awanah melantik 80 Calon Kepala desa yang berasal dari 14 Kecamatan yang berada kabupaten penghasil migas (minyak dan gas bumi) ini.
Dalam kata sambutanya, Bupati Bojonegoro DR Hj Anna Mu’awanah mengatakan pihaknya menekankan Kepada para yang telah dilantik agar segera bertindak cepat dalam mendukung kebijakan pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten dalam percepatan penanggulangan Covid-19.
Selain itu, Bu Anna – demikian, Bupati Bojonegoro DR Hj Anna Mu’awanah, akrab disapa – menekankan agar Kades yang baru saja dilantik untuk segera pendataan terhadap warga untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“BLT diberikan kepada warga yang terkena dampak pandemi covid 19 ini,” terang Bu Anna, Jum’at (17/4/2020).
“Pastinya BLT itu diberikan kepada warga sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ada,” ungkap Bupati wanita pertama di Bumi Angling Dharma itu.
Pengalokasian setiap desa untuk BLT cukup berbeda-beda semisal setiap desa yang menerima DD Rp 800 juta alokasi untuk BLT dianggarkan Rp 25 persen, sedangkan desa yang menerima DD Rp1,2 miliar maksimal 30 persen dan desa yang menerima DD Rp1,2 miliar lebih BLT yang dianggarkan untuk BLT maksimal 35 persen.
“Setiap warga menerima BLT Rp 600 ribu per bulan, dan BLT akan diterimakan ke masyarakat dalam kurun waktu tiga bulan,” ungkapnya.
Adapun syarat warga yang menerima BLT itu diantaranya warga yang kehilangan mata pencaharian, belum masuk data PKH maupun BPNT pusat serta warga yang punya keluarga mengalami penyakit kronis atau penyakit menahun.
Oleh karenanya, diharapkan kepada seluruh Kades agar segera bergerak cepat menanggulangi dampak covid 19 ini, sekaligus Kades juga harus tepat mengambil langkah kebijakannya, sehingga nanti warga bisa benar-benar terbantu dengan adanya BLT tersebut.
Bu Anna juga memberikan himbauan agar setiap desa harus menyediakan tempat isolasi khusus bagi pemudik yang terlanjur pulang kampung. Mereka harus mengikuti aturan dengan melakukan isolasi selama 14 hari.
**(Kis/Red).