BOJONEGORO (RAKYATNESIA.COM) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro rencanya bakal menyerap gabah petani melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk khusus untuk pertanian.
Hal itu menyusul, adanya keluhan para petani terkait harga gabah petani yang sempat anjlok dan membuat petani di wilayah Bojonegoro ini merugi.
Bupati Bojonegoro DR Hj Anna Muawannah menjelaskan, harga gabah turun dikarenakan Bulog memang sudah tidak menyerap gabah petani sejak 2019 dan tidak menjalankan program pemerintah seperti rastra (beras sejahtera, dulu raskin) lagi.
“Pemkab ingin menyelesaikan, tapi regulasi tidak memungkinkan. Sehingga agar harga gabah tidak lagi anjlok akan dibuatkan BUMD khusus pertanian yaitu PT. Pangan Mandiri,” jelas Bupati Anna saat menghadiri acara Sambang Desa yang berlangsung di Desa Sekaran, Kecamatan Balen, Rabu (7/4/2021).
Bupati Bojonegoro menjelaskan, BUMD yang bergerak di bidang pertanian itu nantinya akan membantu petani ketika harga gabah anjlok. Sehingga antara Program BUMDes dan Program Petani Mandiri akan bersinergi.
“Saya sudah menyampaikan untuk menahan sekurangnya dua minggu dan paling lama satu bulan saja. Harga gabah akan kembali naik karena daerah lain defisit beras, sementara Bojonegoro surplus. Jadi harga gabah pasti akan naik,” terangnya.
Salah satu petani asal Desa Sekaran, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Mursid menyampaikan pertanian di desa-desa mengalami kendala. Salah satu penyebab karena tingginya biaya perawatan dan turunnya harga gabah sehingga hasil tani tidak bisa mencapai maksimal.
“Kami petani mengusulkan harga gabah stabil, musim panen raya pemerintah sigap merespon harga gabah, dan pupuk bersubsidi,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Helmy Elisabeth menegaskan, Bulog sudah tidak bisa membeli gabah kering giling dan beras seperti dulu. Bulog saat ini hanya bisa menyerap beras untuk bencana alam saja.
“Pemkab tidak akan tinggal diam. Bersama Ibu Bupati kita sudah ke dirut Bulog untuk mempertanyakan hal ini. BUMD khusus pertanian karena Pemkab tidak bisa langsung beli dari petani,” terangnya.
Lanjut Helmy, pihaknya menghimbau agar Program Petani Mandiri tetap dijalankan. Wilayah Kecamatan Balen terdapat 63 kelompok tani yang sudah dapat Kartu Petani Mandiri (KPM). Rinciannya, pada 2021 terdapat 28 kelompok, sisanya di 2022 akan dituntaskan.
**(Kis/Red).