BOJONEGORO (RAKYATNESIA.COM) – Pemkab Bojonegoro menggelar Focus Group Discussion (FGD) ekonomi hijau di ruang Creative Room lantai IV Gedung Pemkab Bojonegoro, Senin (29/03/2021).
FGD ditujukan untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan demi kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan. Paradigma baru “Build Back Better” dipilih sebagai implementasi ekonomi hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.
Tampil sebagai narasumber pertama dari Bappenas Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ,Ph.D selaku Direktur Lingkungan Hidup KemenPPN/Bappenas, dan narasumber kedua dari BPS RI Etjih Tasriah selaku Statistisi Madya Koordinator Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional, Direktorat Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, M. Anwar Muktadlo menyampaikan bahwa ekonomi hijau merupakan suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.
“Dengan kata lain, ekonomi hijau merupakan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial,” ucapnya.
Muktadlo menjelaskan, gagasan ekonomi hijau sendiri melengkapi gagasan pembangunan secara berkelanjutan, di mana prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan.
“Namun demikian, implementasi ekonomi hijau tentu tidak mudah dilakukan, masih memerlukan persiapan regulasi pendukung serta pemahaman para pelaku enonomi,” ujar Muktadlo.
Ia juga menambahkan, dengan digelarnya FGD ekonomi hijau di Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat mendiskusikan beragam tantangan yang dihadapi Kabupaten Bojonegoro, dalam mendorong pembangunan manusia dan pembangunan perekonomian daerah.
“Yakni tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan serta mendiskusikan desain implementasi ekonomi hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjuta di Bojonegoro,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah menyampaikan secara teritotial 40 persen Bojonegoro merupakan wilayah kehutanan. Tentunya banyak potensi-potensi pertanian, perkebunan. Selain itu Bojonegoro juga wilayah yang menjadi penyumbang 30 persen produksi minyak nasional.
Berkaitan dengan menuju ekonomi hijau, Bojonegoro belajar dari beberapa kabupaten/kota atau provinsi. Saat kondisi sumber daya alam migasnya tidak direncanaan dengan baik, maka akan menjadi sebuah permasalahan dimasa datang.
“Maka dari itu, perlu adanya FGD bagi Pemkab Bojonegoro untuk merencanakan dan menentukan persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan dan diterapkan menuju ekonomi hijau nantinya,” ucapnya.
Turut hadir di FGD, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah secara virtual, Sekretaris Daerah Bojonegoro Nurul Azizah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda Bojonegoro, Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten Bojonegoro.
**(Kis/Red).