Tkn Sebut Film Dokumenter ‘Dirty Vote’ Yang Diskusikan Kecurangan Pemilu Kala Joko Widodo Merupakan Fitnah 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka angkat bicara soal dokumenter Dirty Vote. 

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menyebut, kalau film tersebut justru memprioritaskan narasi kebencian dan tuduhan yang disampaikan tidak ilmiah.

“TKN menyikapi selaku berikut. Bahwa di negara demokrasi siapa saja memang bebas menyodorkan pendapat. Namun, perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan film tersebut yakni sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang bernada asumtif, dan sungguh tidak ilmiah,” kata Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Minggu (11/2/2024).

Habiburokhman pun turut  mempertanyakan kapasitas tokoh yang terlibat dalam film tersebut. 

Diketahui, yang terlibat yakni 3 andal aturan tata negara menyerupai Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.

“Dan saya kok merasa nampaknya ada tendensi, kesempatan untuk mensabotase pemilu. Bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi pemilu ini, dengan narasi yang yang sungguh tidak mendasar,” ujar Habiburokhman. 

Selain itu Habiburokhman juga menyampaikan, kalau film ini sengaja dirilis di hari masa hening pemilu.

“Ya lantaran cara-cara yang fair untuk bertarung secara elektoral sudah tidak dapat lagi mereka lakukan,” imbuhnya. 

Sebelumnya, koalisi penduduk sipil merilis film dokumenter ihwal konsep kecurangan pemilu.

Dokumenter berjudul “Dirty Vote” tayang hari ini mengambil saat-saat 11.11, yakni tanggal 11 Februari bertepatan hari pertama masa hening pemilu dan disiarkan pukul 11.00 WIB di kanal YouTube.

Dirty Vote persisnya dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh tiga andal aturan tata negara yang membintangi film ini.

Mereka yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Ketiganya menandakan betapa banyak sekali instrumen kekuasaan sudah dipakai untuk tujuan mengungguli pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga menghancurkan tatanan demokrasi.

Penggunaan kekuasaan yang berpengaruh dengan infrastruktur yang mumpuni, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang di hadapan rakyat demi menjaga status quo.

Tentu saja klarifikasi ketiga andal aturan ini berpijak atas sejumlah fakta dan data.

Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan evaluasi aturan tata negara.

Sederhananya menurut Bivitri Susanti, film ini suatu rekaman sejarah ihwal rusaknya demokrasi negara ini pada suatu saat, di mana kekuasaan disalahgunakan secara begitu terbuka oleh orang-orang yang diseleksi lewat demokrasi itu sendiri.

“Bercerita ihwal dua hal. Pertama, ihwal demokrasi yang tak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, tetapi bagaimana pemilu berlangsung. Bukan cuma hasil penghitungan suara, namun apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi. Kedua, ihwal kekuasaan yang disalahgunakan lantaran nepotisme yang haram hukumnya dalam negara aturan yang demokratis,” kata Bivitri dalam keterangannya, Minggu (11/2/2024

Bivitri mengingatkan, perilaku publik menjadi penting dalam sejarah ini.

Apakah praktik lancung ini akan didiamkan sehingga demokrasi yang berorientasi kekuasaan belaka akan menjadi wajar yang baru?

“Atau kita bersuara lantang dan bertindak mudah-mudahan republik yang kita cita-citakan terus hidup dan bertumbuh. Pilihan Anda menentukan,” katanya.

Pesan yang serupa disampaikan oleh Feri Amsari.

Menurutnya, esensi pemilu yakni rasa cinta tanah air.

Menurutnya, membiarkan kecurangan menghancurkan pemilu sama saja menghancurkan bangsa ini.

“Dan rezim yang kami ulas dalam film ini lupa bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Tidak pernah ada kekuasaan yang abadi. Sebaik-baiknya kekuasaan adalah, meski masa berkuasa pendek, tetapi melakukan pekerjaan demi rakyat. Seburuk-buruknya kekuasaan yakni yang cuma mempertimbangkan diri dan keluarganya dengan memperpanjang kuasanya,” terang Feri.

Dokumenter Dirty Vote disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono.

Ini merupakan film keempat yang disutradarainya mengambil saat-saat pemilu.

Pada 2014 Dandhy lewat rumah buatan WatchDoc meluncurkan film “Ketujuh”, masa itu di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan selaku sosok pembawa kesempatan baru.

Pada 2017, Dandhy menyutradarai “Jakarta Unfair” tak berapa usang menjelang Pilkada DKI Jakarta.

Dua tahun kemudian, Film Sexy Killers tembus 20 juta penonton di masa hening pemilu 2019.

Sexy killers membongkar jaringan oligarki bercokol pada kedua pasangan kandidat yang berlaga dikala itu, Jokowi – Ma’ruf Amin versus Prabowo-Hatta.

Seyogyanya menurut Dandhy, Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif di masa hening pemilu.

Diharapkan tiga hari yang krusial menuju hari pemilihan, film ini akan mengedukasi publik serta banyak ruang dan lembaga diskusi yang digelar.

“Ada saatnya kita menjadi penunjang capres-cawapres. Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini selaku warga negara,” ungkapnya

Berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera WatchDoc dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kerja sama lintas CSO.

Ketua Umum SIEJ sekaligus produser, Joni Aswira, menyampaikan dokumenter ini sebenarnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dilakukan koalisi penduduk sipil.

Biaya produksinya dihimpun lewat crowd funding, sumbangan individu dan lembaga.

“Biayanya patungan. Selain itu Dirty Vote juga digarap dalam waktu yang pendek sekali sekitar dua minggu, mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan, hingga rilis. Bahkan lebih cepat dari penggarapan End Game KPK (2021),” katanya.

20 lembaga lain yang terlibat kerja sama dalam film ini ialah: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI. 

TKN soal isu korupsi pembelian pesawat

Calon Presiden atau Capres 02 Prabowo Subianto diterpa isu korupsi cuma beberapa hari menjelang pemungutan bunyi atau pencoblosan.

Isu korupsi terkait pembelian pesawat tempur Mirage dari Qatar itu diungkap oleh media abnormal META NEX  yang kemudian dikutip situs agregator MSN.com.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming eksklusif membantah isu Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, korupsi pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar.

TKN menyebut bahwa gunjingan ini selaku kabar bohong dan fitnah terhadap Prabowo.

Juru bicara TKN yang juga juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut bahwa planning pembelian 12 unit Mirage tahun kemudian tak terlaksana lantaran kekurangan fiskal.

Selama Kampanye Pilpres 2024 Awal Januari lalu, Dahnil pernah menyampaikan bahwa pembelian pesawat itu ditunda.

Namun, kali ini, ia bilang dibatalkan. Pada intinya, ujar dia, tak ada perjanjian yang berlaku efektif maupun transaksi apa pun terkait Mirage dari Qatar.

“Sementara kami batalkan,” kata Dahnil dalam jumpa pers di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (10/2/2024).

Beredar di media sosial

Adapun kabar ini ditulis di laman META NEX dengan judul “Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation” yang dikutip lewat situs agregator gunjingan MSN.com.

Per malam ini, situs itu sudah tak bisa diakses.

Dalam dokumen yang tersebar, disebutkan bahwa lembaga antikorupsi Uni Eropa The Group of States against Corruption (GRECO) tengah menganalisa permasalahan prasangka korupsi terkait pembelian mempunyai permasalahan 12 pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar.

Pembelian ini dijembatani oleh perusahaan asal Ceko selaku pihak ketiga.

Di dalam dokumen itu, GRECO disebut mengajukan tuntutan langkah-langkah terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Dokumen itu menyebutkan, terdapat prasangka yang perlu diinvestigasi, bersumber dari dokumen whistleblower dari Parlemen Eropa, bahwa jutaan dolar AS hasil pembelian jet renta itu mengalir terhadap Prabowo selaku Menteri Pertahanan.

Investigasi itu, menurut dokumen yang sama, berkonsentrasi pada prasangka korupsi yang lain di dalam Kementerian Pertahanan, tergolong penunjukan lelang dan perusahaan cangkang yang diklaim terhubung dengan orang-orang yang bermitra eksklusif dengan Prabowo.

Dokumen itu juga menyinggung bahwa Prabowo merupakan kandidat yang sedang memerlukan pertolongan dana untuk berkampanye dalam Pilpres 2024 dan kemungkinan pilpres berjalan dua putaran.

Dokumen itu menyampaikan, kalau menang pilpres, Prabowo akan menegaskan janji soal pesawat tempur Qatar ini selaku quid pro quo atau semacam tukar guling.

“Hal ini potensial menjadi krisis dan memalukan sehingga mempunyai pengaruh terhadap kepentingan kita,” tulis dokumen itu.

Ketua TKN klaim hubungi banyak pihak Sementara itu, Ketua TKN Rosan Roeslani mengeklaim bahwa dirinya sudah mengonfirmasi eksklusif kabar itu terhadap sejumlah pihak yang menurut beliau berhubungan dengan dokumen tuntutan yang diklaim berasal dari GRECO.

“Pertama, yang saya telepon itu pertama kali yakni ambassador Sung Kim, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia yang gres saja kembali ke (Washington) DC,” kata Rosan dalam peluang yang sama.

“Dan beliau menyatakan, setelah beliau cek ke anak buahnya bahwa tidak ada yang masuk ke Indonesia. Itu yang pertama,” ia menambahkan.

Kedua, Rosan mengaku menelepon Daniel Kritenbrink, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik.

“Yang ketiga, saya juga meminta pemberian dari embassy Indonesia kita di Amerika dan menelepon yang namanya Keith Devereaux. Itu yang bertanggung jawab di Indonesian desk, yang bertugas di Department of State (Kementerian Luar Negeri),” terang dia.

“Dan beliau me-reply, setelah dilakukan pengecekan, menyerupai yang disampaikan, tidak pernah ada. Kaprikornus tiga orang yang kami hubungi untuk memastikan,” ucap Rosan.

Dahnil Anzar mengeklaim, TKN mengenali persis bahwa kabar itu hoaks dan mereka tahu persis dalang di balik kabar bohong ini.

“Dalam beberapa kasus, data-data atau penulisan-penulisan hoaks punya karakteristik yang sama. Tim kami sudah punya penelitian tersebut dan pelakunya sama dengan hoaks yang selama ini sengaja disampaikan terkait informasi-informasi di luar negeri,” kata dia.

“Ada indikasi (mengarah terhadap seseorang). Jelas kami tahu persis siapa yang menjalankan ini, makanya kami akan kumpulkan bukti yang cukup, gres kami proses secara hukum,” tambah Dahnil.

Sementara itu, Wakil Ketua TKN Habiburokhman mengaitkan suasana ini dengan elektabilitas para pasangan kandidat beberapa hari jelang pemungutan bunyi Pilpres 2024 pada 14 Februari nanti.

“Jangan lantaran sudah panik, umpamanya sudah susah berkompetisi, kemudian menggunakan cara-cara fitnah dan hoaks untuk mendegradasi kompetitor,” ujar Habiburokhman dalam peluang yang sama.

Pembelian Mirage 2000-5 ditunda

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menentukan untuk menangguhkan pembelian 12 unit jet tempur Dassault Mirage 2000-5 dari Qatar.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Dahnil Anzar mengatakan, penundaan itu dilakukan lantaran kekurangan fiskal.

“Karena ada kekurangan fiskal, maka planning pembelian pesawat Mirage 2000-5 tersebut ditunda,” kata Dahnil dalam keterangannya, Kamis (4/1/2023).

Pembeliaan 12 unit Mirage 2000-5 dari Angkatan Udara Qatar itu awalnya untuk menutup gap kesiapan tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang disebabkan banyaknya pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia AU habis masa pakainya.

Selain itu, sejumlah pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia AU juga sedang dimodernisasi.

Alhasil, dengan dibatalkannya pembelian Mirage 2000-5, Dahnil menyampaikan bahwa pemerintah akan menjalankan pembaruan teknologi atau retrofit terhadap pesawat-pesawat tempur usang Tentara Nasional Indonesia AU.

“Untuk mengisi kekosongan pertahanan udara selama masa menunggu, maka dipastikan menjalankan retrofit terhadap pesawat-pesawat tempur usang kita, dan ini jalan final dan opsi terbaik yang tersedia dikala ini,” kata Dahnil.

Padahal, sebelumnya, Kemenhan RI sudah meneken perjanjian pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar.

Pengadaan pesawat Mirage beserta dukungannya itu dilakukan menurut surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: R.387/D.8/PD.01.01 /05/2023 tanggal 17 Mei 2023 ihwal Perubahan keempat Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) Khusus Tahun 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S.786/MK.08/2022 tanggal 20 September 2022.

Berdasarkan dokumen yang diterima Kompas.com, pengadaan tersebut dituangkan dalam perjanjian perdagangan nomor: TRAK/181/PLN/I/2023/AU, tanggal 31 Januari 2023 dengan nilai perjanjian sebesar 733.000.000 euro dengan penyedia Excalibur International dari Republik Ceko.

Transisi ke Rafale Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto pernah mengungkapkan argumentasi lain, pemerintah berbelanja jet tempur Mirage 2000-5 dari Qatar, yakni untuk membiasakan para pilot Tentara Nasional Indonesia AU dengan teknologi Perancis.

“Jadi itu (Mirage 2000-5) kita pakai, satu untuk kekuatan deterrence (daya gentar), untuk interim, sekaligus untuk membiasakan penerbang-penerbang kita dengan teknologi Perancis,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, 6 Juli 2023.

Lagi pula, kata Prabowo, Mirage 2000-5 yang dibeli Indonesia masih mempunyai usia pakai panjang.

“Ya kira-kira 15 tahun lagi, lantaran gres dipakai kurang lebih 30 persen flying hours-nya,” ucap Menhan.

Prabowo mengatakan, Indonesia perlu berbelanja pesawat tempur Mirage 2000-5 lantaran pesawat tempur Rafale gres akan datang pada 2026.

Diketahui, Mirage 2000-5 dan Rafale berasal dari pabrikan yang sama, Dassault Aviation.

“Nah itu lah tujuannya kita mencari pesawat fighter interim yang dapat secepatnya kita gunakan. Tentunya pesawat Mirage 2000-5 memang tidak sama kedigdayaan dan modernnya dengan Rafale. Ini Rafale kan teknologi terakhir, namun lantaran sama-sama buatan Dassault,” ucap Prabowo.

Namun, analis militer dan pertahanan dari Semar Sentinel, Alman Helvas Ali mempunyai persepsi berbeda.

Ia menyebut, teknologi pesawat tempur Mirage 2000-5 tidak sesuai dijadikan transisi menuju Rafale.

Alman mengatakan, dilihat dari segi generasi dan teknologi, tidak ada kesamaan antara kedua jet tempur tersebut.

“Mirage 2000-5 yakni pesawat tempur generasi 4. Sementara Rafale yakni pesawat tempur generasi 4.5. Tidak ada technology similarity antar kedua pesawat,” kata Alman terhadap Kompas.com, 23 Juni 2023.

Alman mengatakan, teknologi avionik Mirage 2000-5 merupakan teknologi 1990-an, sedangkan teknologi avionik Rafale yakni teknologi 2000-an.

“Selain teknologi avionik, juga beda teknologi radar,” ucap Alman.

Perencanaan tak cermat

Sementara itu, pengamat militer dan pertahanan dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai, keputusan pemerintah menangguhkan pembelian Mirage 2000-5 memamerkan ketidakcermatan dalam penyusunan rencana aktivitas pemutakhiran alat utama metode persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia AU.

“Pembatalan ini bagi saya memamerkan adanya ketidakcermatan dalam penyusunan rencana proses pengadaan atau akuisisi alutsista kita,” kata Anton dalam aktivitas Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, pada Kamis (4/1/2024).

Menurut Anton, mestinya dikala pemerintah sudah memperhitungkan seluruh faktor baik dari keperluan pengguna (TNI AU), administrasi risiko, serta kesiapan anggaran.

“Namanya dokumen penyusunan rencana itu mesti sudah memitigasi. Kita itu ada namanya faktor GRC: Governance, risk, and compliance. Kaprikornus dalam penyusunan rencana kita mesti menyanggupi tiga ini,” ujar Anton.