Mahfud Md Siap Mundur Dari Menko Polhukam, Ini Reaksi Amin, Prabowo-Gibran Sampai Istana

TRIBUNNEWS.COM – Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan siap mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Pernyataan itu Mahfud sampaikan di sela-sela kampanye di Desa Swastika, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah, Rabu (31/1/2024) kemarin. 

Surat resmi pengunduran Mahfud MD rencananya akan diserahkan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (1/2/2024) hari ini. 

Mahfud mengaku sudah meminta waktu untuk berjumpa dengan Presiden Jokowi. 

Ia mengaku akan berpamitan secara baik-baik.

“Saya akan pamit baik-baik,” katanya, Rabu (31/1/2024, di saat kunjungannya ke Lampung Tengah, mengutip tayangan YouTube Mahfud MD.

Mahfud akan berpamitan eksklusif dengan Jokowi dan mundur dengan sarat penghormatan, layaknya di saat ia diangkat jadi Menko Polhukam. 

“Saya dahulu diangkat dengan hormat, saya akan pamit dengan sarat penghormatan juga,” katanya.

“Dan saya menyodorkan bahwa saya sudah selesai,” tegas Mahfud.

Dalam perumpamaan yang ia katakan, Mahfud tidak akan ‘tinggal glanggang colong playu’, atau meninggalkan tanggung jawab begitu saja.

Mahfud mundur dengan argumentasi enggan kampanye dalam posisi menggunakan akomodasi negara.

Anies: Etika Harus Dijunjung Tinggi 

Calon presiden 01 Anies Baswedan mengaku menghormati keputusan Mahfud MD. 

“Terkait dengan Pak Mahfud kita menghormati keputusannya,” kata Anies di Sumenep, Jawa Timur, Rabu (31/1/2024).

Anies kemudian menyinggung soal tabiat yang mesti dijunjung tinggi bagi para kandidat pemimpin bangsa. 

“Etika itu mesti dijunjung tinggi. Negara dapat berlangsung baik bila pemimpin-pemimpinnya menjunjung tinggi etika, menghormati aturan,” ujarnya. 

Cak Imin Pertanyakan Kesolidan Kabinet Jokowi 

Sementara itu, cawapres 01 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mempertanyakan kesolidan menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai mundurnya Mahfud. 

Pernyataan itu disampaikan Cak Imin seusai menghadiri program Majelis Sholawat Nariyah dan Deklarasi Ulama di Pondok Pesantren Gunung Sari, Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (31/1/2024).

“Tapi ini pasti mesti jadi perhatian kita semua untuk mengambil nasihat dari insiden ini artinya kesolidan dipertanyakan,” ujar Cak Imin. 

Ketika ditanya soal keadaan kabinet yang tengah goyang di masa pemilu ini dan juga kabar soal dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masih di kabinet Jokowi, ia mengaku tak tahu apa-apa.

“Saya enggak pernah dengar belum pernah dengar,” ujarnya.

Prabowo-Gibran Hormati Keputusan Mahfud MD 

Di segi lain, Pasangan kandidat nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga menyatakan pihaknya menghormati perilaku Mahfud. 

Prabowo mengatakan, keputusan Mahfud yakni bab dari hak politiknya. 

“Itu hak politik,” kata Prabowo usai menghadiri program bertajuk ‘Trimegah Political and Economic Outlook 2024’ di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2024).

Gibran juga tak berkomentar banyak soal mundurnya Mahfud dari kabinet Jokowi ini. 

“Yaudah kita kembalikan lagi itu ke Pak Mahfud, kita menghargai keputusan dari beliau,” kata Gibran di Bogor, Jawa Barat, Rabu (31/1/2024).

Istana Belum Siapkan Pengganti Mahfud MD 

Pihak Istana Kepresidenan RI lewat Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengaku belum membicarakan soal pengganti Mahfud MD sehabis menyatakan siap mundur selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Hal itu karena surat pernyataan mundur Mahfud tersebut juga belum hingga ke meja Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

“Ya bapak Menko saja belum menyodorkan suratnya, kita berpikir soal pengganti,” ujar Ari, di Gedung Kementrian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (31/1/2024). 

“Kita belum membicarakan soal pengganti, alasannya dia gres akan menyodorkan dan planning gres diterima oleh Pak Presiden,” tegasnya. 

Ari juga tak dapat menentukan apakah kosongnya dingklik Mahfud akan diganti menteri ad interim atau eksklusif menteri definitif. 

Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan dari Presiden Jokowi. 

Menteri ad interim yakni mereka yang ditunjuk untuk sebuah jabatan dengan masa dan kiprah yang terbatas serta dalam waktu singkat. 

Kedudukan menteri ad interim cuma berisfat pelaksana dan sementara untuk mengisi kekosongan jabatan. 

Ari cuma dapat menentukan bahwa kiprah dan fungsi Menko Polhukam akan tetap terus berlangsung meski bakal ditinggalkan Mahfud MD. 

“Tugas dan fungsi MenkoPolhukam mesti tetap berjalan, perihal siapa dan apakah ada menteri ad interim atau eksklusif difinitif itu akan menjadi keputusan Bapak Presiden,” ujarnya. 

Terlepas dari itu, Ari mengaku menghormati perilaku Mahfud yang ingin berpamitan eksklusif terhadap Jokowi untuk mundur dari jabatannya.

Bagi Ari, hal tersebut ialah bentuk tabiat dan tata krama yang baik. 

“Kita hormati apa yang menjadi langkah dari Pak Menko Polhukam, dia sungguh hebat mengikuti tata krama yang sungguh cantik sekali, jadi tak cuma dengan surat tetapi juga menyodorkan eksklusif ke Presiden,” ujarnya. 

(Tribunnews.com/Milani Resti/Garudea Prabawati/Mario Christian Sumampow)