Mahfud Md Lewati Kabinet, Ekonom: Semua Menteri Terlibat Pemilu Mesti Mundur
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menganggap keputusan mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) hal yang lazim menjelang penyeleksian umum.
Terlebih Mahfud MD yang menjabat Mentero Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) maju selaku kandidat wakil presiden 2024.
Menurut Piter, bukan cuma Mahfud MD yang mesti mundur dari Kabinet Jokowi tapi seluruh pejabat negara yang terlibat pemilu.
Dosen Perbanas Institute menyebut sejumlah menteri yang berhubungan dengan pemilu memang telah semestinya melepas jabatan mereka.
“Seharusnya menteri-menteri yang terlibat pribadi dalam pemilu, baik selaku kandidat legislatif, kandidat presiden, atau ikut selaku tim sukses, seluruhnya mundur dari jabatannya,” ujarnya terhadap Tribunnews, Rabu (31/1/2024).
Piter menuturkan langkah pejabat negara mundur itu biar tidak kinerja pemerintahan tetap maksimal dua ahad jelang pemungutan suara.
“Selain itu juga demi mempertahankan netralitas forum dan menentukan pemilu berjalan secara jujur adil,” imbuhnya.
Lebih lanjut bahwa menteri yang mundur tersebut akan digantikan sehingga aktivitas kementerian dan forum sanggup berjalan sampai habis masa pemerintahan.
Piter meyakini perubahan satu menteri tidak akan kokoh terhadap krisis ekonomi menyerupai kurun reformasi.
“Mundurnya menteri-menteri tidak akan menyebabkan krisis ekonomi,” tukasnya.
Informasi modern yang diterima Tribunnews bahwa Mahfud MD akan menyodorkan pengunduran diri secara resmi selaku MenkoPolhukam pada Rabu (31/1/2024) pukul 14.00 WIB.
Mahfud meminta berjumpa pribadi dengan Presiden Jokowi atas pengunduran dirinya itu.
Dirinya merasa diangkat secara hormat oleh Presiden Jokowi sehingga secara susila mesti berjumpa pribadi dengan Kepala Negara membicarakan langkah politiknya.
“Dulu aku diangkat dengan sarat penghormatan, dan kini juga mesti menginformasikan dengan hormat ihwal langkah langkah politik saya. Itu sisi etikanya ya,” katanya.
Mantan Ketua MK tersebut menyampaikan telah meminta penjadwalan konferensi dengan Jokowi lewat Menteri Sekretariat Negara Pratikno.
“Saya telah menemui Mensesneg Pak Pratikno untuk minta direncanakan sanggup berjumpa bapak Presiden,” ucap Mahfud.
Selain itu, kata dia, selaku salah satu kandidat cawapres pada Pilpres 2024, telah sepantasnya melaporkan hal tersebut terhadap pimpinan negara secara baik-baik.
“Lalu yang kedua, kendala politik, ya, aku telah jadi cawapres, jadi mesti jelas. Secara ketatanegaraan jabatan menteri itu hak prerogatif presiden, jadi aku mesti tiba sarat penghormatan,” kata Mahfud.
