Soal Unggahan Trend Snack ‘Lelayu’ Dikala Program Pelantikan Kpps Di Sleman, Kpu Diy: Jadi Evaluasi
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Ahmad Shidqi angkat bicara terkait unggahan trend tentang isi snack dikala pelantikan golongan penyelenggara pemungutan bunyi (KPPS) di Kabupaten Sleman, yang dinilai tidak jauh berlawanan dengan makanan ringan lelayu (takziah(.
Ahmad Shidqi mengatakan, bahwa hal tersebut akan menjadi penilaian tak cuma KPU Sleman tetapi juga KPU DIY serta kota/ kabupaten lainnya.
“Sebetulnya kan sudah diklarifikasi eksklusif oleh KPU Sleman, saya kira penjelasannya sudah cukup alasannya yakni yang tahu di lapangan kan mereka dan kita juga pantau. KPU DIY kemarin sudah penjelasan ke KPU Sleman terkait kendala itu dan KPU Sleman sudah menjelaskan, sama penjelasannya terhadap kami menyerupai yang diterangkan ke media dan masyarakat,” ungkap Ahmad Shidqi, Jumat (26/1/2024).
Ia tak menampik, viralnya unggahan tersebut turut memperoleh perhatian dari KPU Pusat.
“Ya kalau secara resmi tidak, namun konfirmasi iya dan kami jelaskan. Mengonfirmasi apa yang terjadi di Sleman, dan kami jelaskan bahwa yang terjadi di Sleman itu soal vendor yang tidak cocok spek (spesifikasi),” ujarnya.
“Ini akan jadi penilaian kita, baik KPU Sleman dan KPU DIY untuk lebih hati-hati dalam memutuskan vendor,” lanjutnya.
“Masalah ini akan kita tuntaskan dengan sebaik baiknya pasti ini menjadi perhatian kita KPU DIY, terus menolong proses-proses di KPU Sleman,” imbuhnya.
Disinggung soal hukuman yang dijatuhkan terhadap pihak vendor, Ahmad Shidqi menyampaikan bahwa hal tersebut sudah ada aturannya tersendiri soal pengadaan.
“Kuasa Pengguna Anggaran akan memperlihatkan hukuman sesuai regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Sembari mengurai permasalahan tersebut, lanjut Ahmad Shidqi, KPU DIY dalam 2-3 hari ke depan konsentrasi untuk memperlihatkan tutorial teknis ke KPPS.
“Dalam 2-3 hari ini kami punya kiprah agenda untuk mentransformasikan pengertian dan regulasi wacana pemungutan bunyi dan penghitungan bunyi lewat bimtek, sehingga KPPS sanggup melaksanakan kiprah di 14 Februari mendatang dengan baik,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, KPPS di Kabupaten Sleman yang dilantik pada Kamis (25/1) mengeluh di media sosial.
Mereka kecewa dengan hidangan konsumsi berupa tajil pastel berskala kecil, roti dan air mineral bungkus gelas yang disuguhkan.
“Sekelas KPU kabupaten menawarkan konsumsi untuk pelantikan KPPS serempak se-kabupaten menyerupai ini ? Sudah tidak ada duit transport dan makan siang. snack tidak jauh beda dengan snack di lelayu,” cuit akun @yourfutureasset.
Dalam unggahannya, yang bersangkutan juga memperlihatkan foto snack yang dimaksud. Isinya yakni air mineral gelas plastik, satu roti, dan makanan kecil dalam plastik berisi empat butir.
Dilansir dari laman Kompas, salah satu anggota KPPS di Sleman berinisial YA (34) menganggap snack dikala pelantikan tersebut tidaklah layak.
“Kalau untuk budget Rp 15 ribu tidak layak,” ujar YA salah satu KPPS di Kabupaten Sleman, Kamis (25/1/2024).
Diungkapkan YA, snack dikala pelantikan KPPS cuma berisi tiga jenis yakni roti, sompia, dan air mineral gelas. Selain itu juga tidak ada duit transport.
Menurut YA, snack yang diberikan dikala pelantikan menjadi obrolan para KPPS.
“Terus jadi materi percakapan teman-teman KPPS, masak snack budget Rp 15 ribu sanggup itu,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman, Ahmad Baehaqi, memperlihatkan penjelasan terkait dengan snack dikala pelantikan KPPS tersebut.
Ahmad menjelaskan, budget konsumsi memang mulanya akan diserahkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Hanya saja ada isyarat budget untuk snack tidak sanggup diserahkan ke PPS atau PPK.
“Terkait budget tidak sanggup diturunkan, kemudian dari Kabupaten Sleman dalam hal ini kuasa pengguna budget melelang penyedia atau vendor yang sudah terdata dalam ekatalog,” ujarnya, Kamis.
Ahmad menyampaikan, dikala rapat antara KPU Sekretariat PPS, PPK dengan vendor sudah diingatkan agar memutuskan jenis snack yang tidak mudah basi. Saat itu vendor menerangkan yang ditawarkan yakni jenis makanan kering agar tidak basi.
Selain itu, vendor juga menyodorkan akan merencanakan 17 kendaraan untuk distribusi ke semua kelurahan. Saat rapat juga sudah diingatkan jikalau 17 kendaraan tidak akan cukup untuk distribusi ke seluruh 86 kalurahan.
“Jumlah yang mesti dilayani KPPS-nya saja ada 24.199. Ini sungguh banyak, ini perlu dimitigasi agar dikala pelayanan tidak hingga meleset, alasannya yakni tersebar di 86 kalurahan,” tuturnya.
“Sebanyak itu kalau cuma dikerjakan satu vendor maka kemungkinan akan ada potensi-potensi permasalahan. Dan ternyata pihak vendor ternyata siap, sudah punya strategi,” imbuhnya.
Pihaknya pun mengaku terkejut ketika memperoleh laporan terkait snack yang ditawarkan dikala pelantikan KPPS.
“Pada paginya, setengah delapan memperoleh kiriman keadaan lapangan fakta konsumsi. Konsumsi yang ada kurang manusiawi dengan budget per orang Rp 15 ribu bersih. Kami kaget,” tandasnya.
Pihaknya mengaku sudah mengundang pihak vendor untuk memperlihatkan penjelasan.
“Ternyata vendor itu mensubkan penyediaanya itu. Makara pihak vendor sudah mengambil laba, nah sisanya itu disubkan ke yang lain. Kurang tahu apakah sub ini di-sub-kan lagi. Intinya hingga di lapangan ternyata tidak patut secara manusiawi dengan budget Rp 15 ribu higienis di saat dikalkulasikan faktanya cuma Rp 5 ribuan,” ucapnya.
“KPU Kabupaten Sleman eksklusif mengambil langkah putus. Makara memutus tidak berafiliasi lagi, tidak menggunakan lagi vendor yang bersangkutan. Anggaran untuk Bimtek besok disampaikan ke sekretariat PPK untuk konsumsi bimtek,” imbuhnya.
Terkait dengan budget transportasi di pelantikan KPPS, menurutnya memang tidak ada.
Dijelaskannya, pengelolaan budget ialah kewenangan kuasa pengguna budget di Satker KPU masing-masing kabupaten/kota.
Sehingga ada yang diberikan dikala pelantikan, ada yang dikala bimtek.
“Kebijakan kuasa pengguna budget itu tidak ada budget transportasi untuk pelantikan. Tapi untuk Bimtek itu ada,” pungkasnya. (*)
