Pernyataan Mahfud Soal Direkomendasikan Mundur Selaku Menko Polhukam: Pada Saatnya Yang Tepat

TRIBUNNEWS.COM – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, menjawab pertanyaan salah seorang warga dalam program ‘Tabrak Prof!’ yang diselenggarakan di Bourjuis Cafe, Semarang, Jawa Tengah pada Selasa (23/1/2024).

Mahfud ditanya tentang pernyataan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang menyarankan Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Diketahui, Ganjar menyodorkan sarannya itu di saat berada di Kendal, Jawa Tengah, Selasa sore.

“Kami generasi muda butuh kepastian, pertanyaan saya terhadap Prof. Mahfud simpel. Berkaitan dengan statemen Pak Ganjar sore hari ini, Pak Ganjar menyodorkan dan menyarankan terhadap Prof. Mahfud biar terhindar dari conflict of interest, dia menyarankan untuk Prof. Mahfud mundur dari Menko Polhukam, kami ingin sikap, ketegasan, positioning dari Prof. Mahfud berkenaan dengan ini. Bagaimana Prof?” tanya salah seorang warga yang datang dalam program ‘Tabrak Prof!’ dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Selasa malam.

Merespons pernyataan itu, Mahfud meminta warga yang datang untuk menyimak dengan saksama penjelasannya.

Pria berusia 66 tahun itu mengatakan, apa yang disampaikan oleh Ganjar merupakan akad dengan dirinya sejak awal.

“Bahwa saya pada saatnya yang tepat, nanti niscaya akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kaprikornus tak ada kontradiksi antara saya dengan Pak Ganjar,” ungkap Mahfud.

Dia lantas kembali mengutip pidato penutupannya dikala debat cawapres yang dilakukan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).

Di situ Mahfud berterima kasih terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang 4,5 tahun kemudian mengangkatnya selaku Menko Polhukam.

Dan Mahfud percaya, di saat Jokowi mengangkatnya selaku Menko Polhukam, mantan Wali Kota Solo itu memiliki niat baik untuk rakyat. Oleh alasannya merupakan itu, dia membantunya.

Kini, Mahfud pun bersedia untuk menemani Ganjar lantaran dia yakin mantan Gubernur Jawa Tengah itu merupakan sosok yang pro rakyat.

“Sekarang saya pun bersedia bareng Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas lantaran menurut saya Pak Ganjar merupakan kandidat presiden yang betul-betul pro rakyat,” ungkapnya.

Mahfud lantas menerangkan mengapa dirinya kini belum mundur selaku Menko Polhukam.

Pertama, lantaran tak ada larangan bagi seorang menteri untuk menjabat meski mencalonkan diri selaku presiden maupun wakil presiden.

Kedua, dia ingin memberi referensi bahwa dirinya yang merupakan seorang cawapres sekaligus merangkap selaku Menko Polhukam tak mempergunakan akomodasi negara untuk menjangkau kemenangan pada Pilpres 2024. Dia berharap biar sikapnya itu ditiru oleh calon-calon lain. 

“Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan akomodasi negara,” ungkapnya.

Sekarang, sambung Mahfud, mundurnya dia selaku Menko Polhukam tinggal menanti momentum.

“Oleh alasannya merupakan itu, saya kira percontohan saya sudah cukup. Tinggal menanti saat-saat lantaran ada sesuatu kiprah negara yang mesti saya jaga.”

“Jangan hingga berantakan apa yang sudah jadi. Harus saya jaga dalam rangka transisi,” jelasnya.

Dia juga menyampaikan masih mesti menanti taktik politik dari partai pengusung. 

“Saya sudah bersepakat akan menjalankan itu, pada saatnya biar saya tidak terikat. Dan biar lainnya tahu kalau mau jadi pejabat jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Itu dosa politik, itu dosa politik yang hendak meracuni generasi muda,” ungkapnya. 

Ketika kembali ditanya komitmennya untuk mengundurkan diri, Mahfud menjawab dirinya menanti timing (waktu) yang tepat.

“Nunggu timing. Nunggu timing. Dan dengan rasa hormat terhadap Presiden Jokowi, jadi tak akan menyinggung siapa-siapa. Tapi saya ingin menampilkan pelajaran adat terhadap para pejabat politik,” pungkasnya. 

Pernyataan Ganjar

Sebelumnya, Ganjar Pranowo memperingatkan para pejabat akan adanya pertentangan kepentingan di tengah perhelatan Pemilu 2024.

Adapun pernyataan tersebut disampaikan Ganjar menanggapi akun X Kemhan yang mengunggah unggahan yang tidak netral dengan tagar Prabowo-Gibran.

“Itulah yang sejak permulaan kita bicara apakah seorang yang kini menjabat di dalam jabatan publik terlebih selevel menteri itu mundur atau tidak.”

“Gubernur, bupati, wali kota, mundur atau tidak,” kata Ganjar terhadap awak media di Kendal, Jawa Tengah, Selasa.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebutkan di saat aturannya diperbolehkan tidak mundur, maka ada potensi pertentangan kepentingan.

Terkait hal itu Ganjar mengaku sudah berkomunikasi dengan Mahfud MD yang menjabat selaku Menko Polhukam.

“Kita mesti hati-hati. Mampu nggak kita mempertahankan diri kita untuk dapat netral dan tidak menggunakan fasilitas. Itu saja,” tegasnya.

Kemudian lelaki kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah ini menganggap dengan beberapa tragedi seseorang menggunakan fasilitas, alat transportasi alasannya kunjungan kerja namun di sana kampanye.

“Rakyat dapat melihat, maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturannya,” mintanya.

(Tribunnews.com/Deni/Fransiskus Adhiyuda)